Jakarta — Nadiem Makarim Jalani Sidang Vonis Kasus Chromebook

Jakarta – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (30/06/2026). Kehadirannya bersama seorang pengemudi ojek online mencuri perhatian—menampilkan sosok bersahaja yang kontras dengan dakwaan korupsi pengadaan Chromebook bernilai Rp3,2 triliun dalam program digitalisasi nasional. Sidang ini menjadi puncak dari rangkaian proses hukum yang mengaduk opini publik tentang pertanggungjawaban elite transformasi digital pendidikan.

Kronologi Kasus

1. Juli 2022: Kemendikbudristek di bawah Menteri Nadiem meluncurkan program “Digitalisasi Sekolah” untuk menyediakan 1,2 juta unit Chromebook bagi 58 ribuan sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
2. Oktober 2023: Konsorsium swasta memenangkan tender dengan kontrak Rp3,2 triliun, menyisakan selisih harga signifikan versi internal auditor.
3. Maret 2024: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis temuan bahwa markup harga mencapai 30% dari harga pasar, dengan potensi kerugian negara sekitar Rp960 miliar.
4. Agustus 2025: KPK menetapkan Nadiem sebagai tersangka utama atas dugaan penyalahgunaan kewenangan dan merugikan negara.
5. 29 Juni 2026: Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana 12 tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta pencabutan hak politik selama lima tahun.

Jalannya Sidang Vonis

Majelis hakim yang diketuai Haryo Budiarto membacakan putusan setelah sembilan bulan persidangan. Nadiem mengenakan kemeja putih lengan panjang, duduk tenang di kursi terdakwa sembari sesekali berbisik dengan pengacaranya. Hakim menyatakan bahwa secara sah dan meyakinkan terdakwa “telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor. Namun, hakim menolak seluruh tuntutan tambahan terkait pencabutan hak politik.

Hakim menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta, lebih ringan dari tuntutan jaksa. Putusan ini mempertimbangkan sejumlah hal meringankan: bahwa terdakwa tidak menikmati uang hasil korupsi secara langsung, kooperatif selama proses hukum, dan program digitalisasi telah diakui secara terbatas memberikan akses bagi siswa miskin. Sementara itu, hal memberatkan adalah posisinya sebagai menteri teladan yang justru mencederai kepercayaan publik dan menghambat reformasi birokrasi di sektor pendidikan.

Reaksi dan Analisis Dua Sisi

Vonis ini langsung disambut beragam reaksi. Pendukung program Merdeka Belajar menilai hukuman ini menghukum “niat baik” di tengah ketidakjelasan aturan pengadaan teknologi. Sebaliknya, aktivis antikorupsi melihatnya sebagai sinyal bahwa elite tetap mendapat keringanan hukuman. Di bawah ini adalah perbandingan dua sudut pandang utama yang berkembang.

Pro (Pendukung Vonis Ringan): Putusan ini dianggap proporsional karena Nadiem tidak menikmati dana pribadi dan proyek tetap berjalan menghasilkan 1,2 juta perangkat. Meski ada selisih harga, tidak ada bukti aliran uang langsung ke rekening terdakwa. Hukuman penjara 6 tahun dianggap cukup untuk memberikan efek jera tanpa mematikan semangat inovasi birokrasi.

Kontra (Pengkritik Vonis Ringan): Vonis ini dinilai terlalu ringan untuk penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara hampir Rp1 triliun. Ada kekhawatiran preseden buruk bagi pemberantasan korupsi proyek teknologi pemerintah. Selain itu, publik mempertanyakan peran konsorsium swasta yang belum tersentuh hukum secara memadai, serta fakta bahwa pengadaan dilakukan justru di tengah pandemi saat prioritas anggaran lain lebih mendesak.

Apa Selanjutnya?

Baik jaksa maupun tim kuasa hukum menyatakan akan pikir-pikir untuk banding. Jika diterima, kasus ini berpotensi bergulir ke tingkat banding hingga kasasi. Sementara itu, KPK masih terus mengusut dugaan keterlibatan pihak swasta. Di sisi lain, Kemendikbudristek pasca-Nadiem tengah mengkaji ulang skema pengadaan teknologi dengan pengawasan ketat untuk menghindari terulangnya kasus serupa.