lukman-hakim
Ancaman krisis kesehatan global serta tingginya ketergantungan pada bahan baku obat impor menjadi perhatian serius bagi ketahanan nasional Indonesia. Di tengah tantangan regulasi dan pesatnya perkembangan teknologi kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kini dituntut memainkan peran yang lebih komprehensif. Lembaga ini diharapkan tidak hanya bertindak sebagai pengawas di tingkat hilir, tetapi juga mengawal ekosistem farmasi sejak dari rantai pasok paling hulu.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat harus dilakukan secara menyeluruh. Saat menghadiri acara 'Forum Menenun Kebijakan: Bergerak Bersama Mengurai Tantangan dan Menciptakan Solusi' di Jakarta, ia memberikan arahan strategis terkait arah kebijakan pengawasan obat dan makanan di tanah air.
“Apresiasi dan terima kasih kepada BPOM yang tugasnya sangat berat menjaga makanan dan obat masyarakat. Tugas ini bukan hanya di hilir, tetapi juga mulai dari hulu,” ujar Pratikno di hadapan para pemangku kepentingan sektor kesehatan.
Mengurai Benang Kusut Ketergantungan Impor
Ketergantungan Indonesia terhadap Bahan Baku Obat (BBO) impor hingga saat ini masih berada di tingkat yang sangat tinggi, yaitu melampaui 90 persen. Kerentanan ini membuat industri farmasi dalam negeri sangat sensitif terhadap dinamika rantai pasok global dan fluktuasi nilai tukar mata uang. Padahal, Indonesia dianugerahi kekayaan mega-biodiversitas yang menyimpan potensi besar sebagai bahan baku obat alami maupun berbasis bioteknologi.
Pratikno menyoroti pentingnya pengintegrasian potensi alam tersebut dengan riset modern agar Indonesia mampu melepaskan diri dari jeratan impor. "Indonesia punya kekayaan hayati yang luar biasa dan itu menjadi modal sangat penting. Kekayaan tersebut harus dioptimalkan untuk menopang kemandirian kesehatan kita," ungkapnya menekankan.
| Fokus Pendekatan | Model Pengawasan Tradisional (Hilir) | Model Transformasi Strategis (Hulu-Hilir) |
|---|---|---|
| Cakupan Kerja | Pemeriksaan produk jadi di pasar | Pendampingan riset hingga rantai pasok BBO |
| Sumber Bahan Baku | Dominasi impor bahan sintetis | Optimalisasi keanekaragaman hayati lokal |
| Peran Regulator | Penindakan dan pendaftaran izin | Fasilitator inovasi dan penjamin mutu produk |
Pengawasan Hulu ke Hilir dan Tantangan Bioteknologi
Tugas BPOM saat ini telah bertransformasi. Pengawasan dari hulu menuntut pendampingan sejak tahap formulasi riset, pengujian laboratorium, hingga standarisasi pabrikasi bahan baku obat dalam negeri. Penguatan industri berbasis riset bioteknologi dinilai menjadi instrumen kunci dalam menciptakan kemandirian obat nasional yang aman, bermutu, dan berkhasiat tinggi.
Beberapa langkah prioritas yang perlu diakselerasi dalam transformasi ekosistem ini meliputi:
- Komersialisasi Hasil Riset: Menghubungkan riset perguruan tinggi dengan industri farmasi komersial.
- Pemanfaatan Bioteknologi Modern: Mengakselerasi penemuan obat berbasis bahan alam melalui riset ilmiah yang teruji.
- Efisiensi Regulasi dan Perizinan: Memastikan uji klinis dan izin edar berjalan cepat tanpa mengorbankan standar keselamatan.
Menjaga Kedaulatan Kesehatan Nasional
Upaya mewujudkan kemandirian obat bukan sekadar urusan sektoral farmasi, melainkan bagian integral dari kedaulatan dan keamanan negara. Ketika krisis kesehatan mendadak melanda dunia, negara yang tidak memiliki kemandirian produksi obat akan berada pada posisi yang sangat rentan.
Sinergi antara Kemenko PMK, Kementerian Kesehatan, BPOM, dan pelaku industri farmasi menjadi fondasi utama. BPOM diharapkan terus memosisikan diri sebagai enabler atau pendorong inovasi lokal, memastikan bahwa setiap produk obat dan makanan yang dikonsumsi masyarakat tidak hanya aman, tetapi juga diproduksi secara mandiri di atas tanah air sendiri.
Comments (0)