JAKARTA — Kementerian ESDM Perketat Penyaluran Gas LPG 3 Kg Berbasis Desil

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengambil langkah tegas guna membenahi tata kelola subsidi energi nasional. Pemerintah berencana memperketat distribusi gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilogram dengan menerapkan seleksi penerima berbasis tingkat kesejahteraan atau desil ekonomi masyarakat. Kebijakan ini disiapkan untuk menghentikan kebocoran anggaran negara akibat subsidi yang selama ini dinilai tidak tepat sasaran.

Langkah restrukturisasi tersebut menyasar jutaan pengguna gas melon di seluruh Indonesia. Berdasarkan data evaluasi anggaran, porsi konsumsi LPG bersubsidi terus melonjak tanpa diimbangi ketepatan sasaran, di mana kelompok ekonomi menengah ke atas disinyalir masih leluasa menikmati komoditas yang seharusnya diperuntukkan bagi kalangan miskin dan rentan.

Kronologi Evaluasi dan Temuan Distorsi Subsidi

Investigasi dan evaluasi bertahap terhadap rantai distribusi gas bersubsidi telah berlangsung dalam beberapa periode anggaran terakhir. Berikut rangkuman garis waktu kebijakan penertiban subsidi LPG oleh pemerintah:

1. Fase Digitalisasi Data (2023–2024): Pemerintah mewajibkan pendaftaran kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) di setiap pangkalan resmi untuk mendata profil pembeli riil di lapangan.
2. Audit Ketepatan Sasaran: Kementerian Keuangan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan bahwa lebih dari 60 persen kuota subsidi LPG 3 kg dinikmati oleh rumah tangga di luar kategori miskin.
3. Penyusunan Kebijakan Berbasis Desil: Kementerian ESDM mematangkan formula pembatasan ketat dengan mengacu pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Subsidi energi harus kembali kepada mandat konstitusionalnya, yakni melindungi masyarakat rentan. Skema berbasis desil menjadi instrumen valid agar bantuan fiskal negara tidak dinikmati pihak yang berdaya secara finansial," ungkap pejabat teknis Kementerian ESDM dalam laporan evaluasi kebijakan energi nasional.

Mekanisme Pembagian Kelompok Desil Kesejahteraan

Dalam skema baru yang tengah digodok, pemerintah membagi kelompok masyarakat ke dalam tingkat desil pendapatan dari rentang 1 hingga 10:

• Desil 1 hingga 4: Masuk dalam kategori masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan rentan miskin yang tetap berhak penuh membeli LPG 3 kg dengan harga subsidi.
• Desil 5 ke atas: Dikeluarkan secara bertahap dari daftar penerima subsidi dan diwajibkan beralih ke LPG non-subsidi (Bright Gas 5,5 kg atau 12 kg).
• Usaha Mikro Terverifikasi: Pelaku usaha mikro dengan batasan omzet tertentu tetap diberikan akses pembelian bersubsidi setelah melalui proses verifikasi lapangan.

Pemerintah menargetkan implementasi sistem berbasis desil ini mampu memangkas potensi pemborosan anggaran subsidi energi hingga puluhan triliun rupiah per tahun. Penyaluran di tingkat pangkalan nantinya akan terkoneksi secara langsung melalui sistem digital terintegrasi milik PT Pertamina (Persero) guna memastikan tidak ada transaksi yang lolos di luar daftar penerima resmi.