ISKI Gandeng Bakom Benahi Tata Kelola Komunikasi Publik Pemerintah

JAKARTA — Pola diseminasi informasi pemerintah dinilai kerap terjebak dalam model satu arah yang kaku dan minim ruang partisipasi. Menanggapi tantangan tersebut, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) secara resmi mendorong sinergi strategis antara kalangan akademisi, praktisi media, dan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) demi membangun tata kelola komunikasi kenegaraan yang lebih adaptif serta berorientasi pada aspirasi publik.

Dorongan perubahan paradigma ini mengemuka dalam forum ISKI Talk–Leadership yang membedah urgensi transformasi komunikasi institusi publik di era digital. Kesenjangan informasi dan maraknya resistensi masyarakat terhadap berbagai kebijakan disinyalir berakar dari lemahnya fungsi "mendengarkan" dalam struktur komunikasi birokrasi.

Kronologi dan Desakan Perubahan Pola Komunikasi

Penelusuran dinamika komunikasi publik memperlihatkan sejumlah fase krusial yang melatarbelakangi inisiatif konsolidasi antara ISKI dan Bakom:

1. Evaluasi Krisis Komunikasi Kebijakan: Sejumlah kebijakan publik di tingkat nasional kerap memicu polemik akibat minimnya sosialisasi berbasis data dan narasi yang gagal menyentuh kebutuhan akar rumput.
2. Pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom): Hadirnya lembaga anyar ini membuka momentum strategis untuk merombak total orkestrasi pesan pemerintah agar tidak lagi bersifat birokratis-sentris.
3. Konsolidasi Akademisi dan Praktisi: Melalui forum resmi, ISKI menghimpun rekomendasi berbasis riset komunikasi politik dan sosiologi publik untuk diserahkan sebagai panduan praktis bagi Bakom.

"Komunikasi pemerintah hari ini tidak boleh lagi hanya berperan sebagai pengumuman searah. Paradigma baru menuntut pemerintah untuk aktif mendengarkan kegelisahan publik sebelum sebuah kebijakan dieksekusi," tegas perwakilan ISKI dalam forum kepemimpinan tersebut.

Transformasi Paradigma Menuju Komunikasi Dua Arah

Investigasi atas efektivitas pesan publik menunjukkan bahwa publik semakin kritis dan enggan menerima narasi formalistik. Bakom dituntut untuk mengintegrasikan analitik data sentimen publik, kecerdasan buatan, serta pendekatan humanis dalam merancang pesan kebijakan.

ISKI menekankan bahwa kolaborasi lintas disiplin menjadi fondasi utama. Akademisi menyuplai metodologi riset opini publik yang objektif, sedangkan praktisi komunikasi mengemas pesan teknokratis menjadi narasi yang mudah dipahami seluruh lapisan masyarakat.

Cetak Biru Sinergi Strategis ISKI dan Bakom

Untuk memastikan terwujudnya komunikasi yang partisipatif, ISKI merumuskan sejumlah pilar kunci yang perlu segera dieksekusi bersama regulator dan pengelola komunikasi negara:

• Penyusunan Sistem Deteksi Dini Opini Publik: Membangun infrastruktur pemantauan aspirasi digital secara berjenjang guna mencegah terjadinya eskalasi krisis komunikasi publik.
• Standardisasi Kompetensi Juru Bicara: Menyelenggarakan sertifikasi dan pelatihan berkala bagi seluruh komunikator kementerian serta lembaga negara berbasis etika dan transparansi informasi.
• Keterlibatan Ruang Publik Terbuka: Menyediakan kanal interaksi langsung berbasis komunitas untuk memvalidasi efektivitas pesan sebelum disebarluaskan secara masif.

Sinergi ini diharapkan menjadi titik balik perbaikan ekosistem informasi nasional, mengubah narasi birokrasi yang defensif menjadi ruang dialog konstruktif antara pengambil kebijakan dan masyarakat.