Industri Ditargetkan Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen 2027

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia sepanjang 2024 tercatat tumbuh 5,03 persen year-on-year, melanjutkan tren yang relatif stabil di kisaran 5 persen sejak 2022. Bank Indonesia dalam proyeksinya menempatkan ekspansi 2025 pada rentang 4,8–5,4 persen, sementara sasaran jangka menengah pemerintah menembus angka 6 persen pada 2027. Untuk mengejar lonjakan tersebut, Kementerian Perindustrian mengunci fokus pada sektor industri sebagai tulang punggung, dengan Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengarahkan seluruh kebijakan hulu ke hilang agar manufaktur benar-benar menjadi pengungkit utama.

Angka 6 persen bukan sekadar target politis. Dalam bahasa ekonomi makro, pertumbuhan setinggi itu dibutuhkan agar Indonesia lolos dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap) dan mampu menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru setiap tahun. Pertanyaannya, mampukah sektor industri menopang ambisi sebesar itu di tengah ketidakpastian ekonomi global?

Posisi Industri dalam Struktur PDB

Industri pengolahan selama ini menyumbang sekitar 18,5 persen terhadap PDB nasional, menjadikannya komponen terbesar setelah konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 50 persen. Kontribusi tersebut membuat kinerja pabrik-pabrik sangat menentukan arah pertumbuhan. Ketika indeks kepercayaan bisnis (business confidence index) yang dirilis Bank Indonesia berada di zona optimis di atas 100, biasanya investasi tetap dan penyerapan tenaga kerja ikut mengalami kenaikan.

Secara fundamental, beberapa industri sudah menunjukkan tren positif. Industri makanan dan minuman terus tumbuh dan menjadi penyumbang devisa non-migas terbesar. Industri kendaraan bermotor, besi baja, serta petrokimia juga mengalami peningkatan kapasitas produksi. Di sisi lain, permintaan komoditas primer seperti nikel dan tembaga tetap menjadi penopang neraca perdagangan, meski harga acuan global kerap bergejolak mengikuti sentimen pasar dunia.

Pro: Iklim Investasi dan Hilirisasi Jadi Pengungkit

Di satu sisi, pemerintah punya alasan kuat untuk optimistis. Kebijakan hilirisasi diarahkan agar produk tambang diolah di dalam negeri, sehingga nilai tambah dan utilisasi industri naik. Investasi asing langsung (foreign direct investment) pada triwulan-triwulan terakhir masih tercatat di kisaran Rp200 triliun per kuartal, dengan sektor industri manufaktur menjadi salah satu penerima terbesar.

Faktor lain adalah struktur demografi. Indonesia menikmati bonus demografi dengan lebih dari 67 persen penduduk berusia produktif, yang berarti pasar domestik sangat luas dan daya beli masyarakat perlahan pulih pasca pandemi. Pemerintah juga menargetkan rasio penerimaan pajak terhadap PDB terus dinaikkan agar ruang fiskal untuk membiayai infrastruktur tetap terjaga, tanpa menambah utang secara berlebihan. Bila likuiditas perbankan tersalurkan ke sektor riil dengan bunga kredit yang terkendali, multiplier effect bagi industri kecil dan menengah bisa cukup kuat.

Kontra: Risiko Eksternal dan Kapasitas yang Belum Merata

Di sisi lain, tidak sedikit ekonom yang meragukan target 6 persen dalam waktu sesingkat itu. Alasannya, capaian pertumbuhan lima tahun terakhir menunjukkan ekonomi belum pernah menembus di atas 5,3 persen. Struktur ekonomi yang masih bergantung pada konsumsi membuat elastisitas pertumbuhan terhadap guncangan eksternal cukup tinggi.

Beberapa risiko yang perlu diantisipasi antara lain:

Pertama, perlambatan ekonomi global menekan permintaan ekspor. Apabila China dan kawasan Eropa mengalami penurunan, volume ekspor manufaktur Indonesia ikut terdampak. Kedua, pergerakan capital outflow ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) untuk menjaga rupiah berpotensi meningkatkan biaya pinjaman korporasi dan memicu koreksi pada valuasi aset. Ketiga, ketersediaan energi listrik dan pasokan air bersih di kawasan industri belum merata, terutama di luar Jawa, sehingga daya saing belum optimal.

Di samping itu, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibanding negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Tanpa peningkatan kompetensi SDM dan adopsi teknologi, upaya menambah kapasitas produksi hanya akan menghasilkan output dengan rasio nilai tambah yang rendah.

Langkah ke Depan yang Realistis

Mengejar pertumbuhan 6 persen membutuhkan kombinasi kebijakan moneter yang hati-hati, fiskal yang terarah, dan reformasi struktural berkelanjutan. Pemerintah perlu menjaga stabilitas makro agar iklim usaha tidak terganggu, sementara industri didorong menaikkan komponen dalam negeri (TKDN) dan riset pengembangan.

Pada akhirnya, keberhasilan target 2027 ditentukan oleh konsistensi eksekusi, bukan sekadar optimisme narasi. Bila manufaktur benar-benar mampu mempercepat tren pertumbuhannya, peluang mewujudkan ekspansi 6 persen tetap terbuka, meski penuh dengan tantangan yang harus dijawab secara nyata di lapangan.