Indonesia — Impor Plastik China Picu Pabrik Pangkas Jam Kerja

Tekanan terhadap industri petrokimia dan plastik nasional kian terasa. Sejumlah pabrik pengolahan biji plastik di Pulau Jawa mulai mengurangi jam operasional dan memberlakukan sistem shift bergilir untuk menekan biaya produksi. Pemicu utamanya: banjirnya impor bahan baku plastik asal China yang dijual dengan harga sangat rendah, diduga menggunakan praktik dumping. Asosiasi Industri Plastik Indonesia (Inaplas) mencatat volume impor polietilena dan polipropilena dari China naik 34% sepanjang semester pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Akibatnya, utilisasi pabrik lokal anjlok ke level 62%, jauh di bawah ambang kesehatan industri sebesar 80%.

Fenomena ini tidak hanya mengancam keberlangsungan usaha, tetapi juga menekan daya serap tenaga kerja. Di kawasan industri Bekasi, sebuah pabrik pengemasan plastik mengurangi jam kerja karyawan dari 40 jam menjadi 32 jam per minggu tanpa pemutusan hubungan kerja, tetapi dengan pemotongan upah proporsional. Langkah ini, meskipun lebih manusiawi ketimbang PHK massal, mencerminkan kedalaman krisis yang dihadapi sektor manufaktur plastik hulu. Sementara itu, Kementerian Perindustrian tengah mengkaji kemungkinan pengenaan bea masuk anti-dumping terhadap produk plastik China, menyusul desakan pelaku industri yang merasa tidak mampu bersaing.

Mengapa Impor China Begitu Murah?

Analisis menunjukkan bahwa keunggulan harga produk plastik China bukan semata karena efisiensi produksi, melainkan juga akibat praktik subsidi tidak langsung dan kelebihan kapasitas domestik China. Negeri Tirai Bambu saat ini menghadapi kelebihan pasokan petrokimia akibat ekspansi besar-besaran kilang bertahun-tahun. Ketimbang menumpuk stok di dalam negeri, produsen China membanjiri pasar ekspor dengan harga di bawah biaya produksi marjinal — skema klasik predatory pricing. Data dari International Petrochemical Data (IPD), sebuah lembaga pemantau pasar global, menunjukkan bahwa harga resin plastik China yang masuk ke Indonesia rata-rata 19% lebih rendah ketimbang harga resin dari produsen ASEAN lainnya.

Namun, perspektif konsumen dan pengguna akhir berbeda tajam. Industri manufaktur hilir seperti kemasan makanan, komponen otomotif, dan alat rumah tangga justru menikmati margin lebih tebal berkat bahan baku yang murah. Seorang eksportir mainan plastik di Surabaya mengaku biaya produksinya turun 15% sejak beralih ke pasokan China. "Dari sisi bisnis, ini anugerah. Tapi kami sadar kalau pabrik lokal bangkrut, rantai pasok bisa terganggu," ujarnya. Dilema ini memperumit langkah kebijakan: melindungi industri hulu atau memanjakan industri hilir.

Analisis Dua Sisi: Perlindungan vs Efisiensi Pasar

Prof. Hendra Kusuma dari Universitas Indonesia menilai bahwa tidak ada solusi hitam-putih. "Bea masuk anti-dumping bisa menjadi langkah darurat, tetapi yang lebih penting adalah mendorong efisiensi industri hulu nasional melalui teknologi dan integrasi. Kita harus belajar dari pengalaman baja yang melindungi tapi tidak meningkatkan daya saing." Di sisi lain, ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) berpendapat bahwa praktik dumping sulit dibuktikan dan kebijakan protektif bisa berujung pada kemahalan biaya di sektor manufaktur yang justru lebih padat karya.

Pro dan Kontra

• Pro (mendukung intervensi pembatasan impor): Menyelamatkan lapangan kerja langsung di pabrik plastik hulu; Mengurangi defisit transaksi berjalan karena penurunan impor; Mendorong pengembangan teknologi petrokimia nasional; Menghindari predatory dumping yang dapat menciptakan monopoli asing pascapesaing lokal gulung tikar.
• Kontra (mendukung pasar bebas): Menyediakan bahan baku murah bagi industri pengguna akhir; Menjaga inflasi rendah sehingga daya beli masyarakat terjaga; Mencegah pemborosan investasi di sektor yang tidak efisien; Risiko perang dagang dan retaliasi dari China yang dapat merugikan ekspor komoditas Indonesia.