Impor Susu RI Capai 82 Persen, Ketergantungan Meningkat

Berdasarkan data Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) per akhir 2024, sekitar 82 persen kebutuhan susu nasional masih dipenuhi melalui impor. Angka ini menjadi sorotan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang secara terbuka menyebut bahwa tanpa intervensi struktural, ketergantungan tersebut berpotensi menyentuh 100 persen dalam beberapa tahun ke depan. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu importir susu terbesar di Asia Tenggara, dengan nilai impor yang menembus USD 1,5 miliar atau setara Rp23 triliun per tahun.

Produksi susu segar dalam negeri saat ini hanya berkisar 900 ribu ton per tahun, sementara kebutuhan nasional mencapai 4,5 juta ton. Kesenjangan pasokan (supply gap) sebesar 3,6 juta ton inilah yang harus ditutup dengan impor, baik dalam bentuk susu bubuk, skim milk powder, maupun bahan baku olahan lainnya. Rasio swasembada susu pun tercatat hanya di level 18 persen, jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand yang telah mendorong pengembangan peternakan sapi perah secara agresif.

Di Satu Sisi: Efisiensi dan Pasokan Jangka Pendek

Di satu sisi, impor susu memberikan keuntungan jangka pendek berupa ketersediaan pasokan yang stabil dengan harga relatif kompetitif. Industri pengolahan susu dalam negeri, termasuk produsen besar nasional dan multinasional, dapat memenuhi permintaan konsumen yang terus tumbuh seiring meningkatnya kelas menengah. Konsumsi susu per kapita Indonesia saat ini berada di kisaran 16,5 liter per tahun, naik dibandingkan 11 liter pada 2015, meski masih jauh di bawah Malaysia yang mencapai 50 liter per kapita.

Likuiditas pasokan dari negara-negara pengekspor seperti Selandia Baru, Australia, dan Amerika Serikat juga membantu meredam gejolak harga domestik. Tanpa impor, harga susu di pasar dalam negeri berpotensi melonjak dan memicu inflasi pangan olahan. Dari perspektif industri, impor memungkinkan efisiensi biaya produksi, terutama bagi sektor makanan dan minuman yang membutuhkan bahan baku susu dalam volume besar dan konsisten.

Di Sisi Lain: Kerentanan Fundamental dan Capital Outflow

Di sisi lain, ketergantungan impor menciptakan kerentanan fundamental terhadap perekonomian nasional. Setiap pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS langsung memperbesar beban biaya impor dan mendorong capital outflow dari sektor perdagangan. Depresiasi rupiah sebesar 5 persen saja dapat menambah beban impor hingga Rp1,15 triliun per tahun, yang pada akhirnya ditransmisikan ke harga jual di tingkat konsumen.

Lebih jauh, dominasi impor menggerus potensi pertumbuhan peternak lokal. Populasi sapi perah nasional stagnan di kisaran 580 ribu ekor dengan produktivitas rata-rata hanya 10-12 liter per ekor per hari, jauh di bawah standar internasional yang mencapai 25-30 liter. Skala usaha peternakan rakyat yang rata-rata hanya memiliki 2-3 ekor sapi per keluarga menyulitkan pencapaian skala ekonomi. Akses terhadap pembiayaan, teknologi pakan, dan pendinginan susu (cold chain) masih menjadi kendala utama di sentra produksi seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara.

"Tanpa reformasi struktural di hulu, proyeksi 100 persen impor bukanlah skenario yang mustahil. Kita berbicara soal kedaulatan pangan yang harus menjadi prioritas," ujar Amran dalam sebuah forum diskusi ekonomi baru-baru ini.

Proyeksi dan Sentimen Pasar ke Depan

Melihat tren saat ini, proyeksi sejumlah analis menunjukkan bahwa tanpa percepatan program pengembangan sapi perah, rasio impor dapat menembus 90 persen pada 2028 dan berpotensi mendekati 100 persen pada awal dekade berikutnya. Sentimen pasar terhadap sektor peternakan masih mixed, dengan valuasi emiten terkait susu cenderung tertekan oleh tingginya biaya bahan baku impor.

Pemerintah sendiri telah mencanangkan program investasi sapi perah senilai Rp13 triliun untuk mendorong populasi hingga 1 juta ekor dalam lima tahun. Namun, realisasi program ini masih menghadapi tantangan birokrasi, kesiapan infrastruktur, dan daya tarik investasi bagi sektor swasta. Rasio investasi terhadap kebutuhan sektor susu masih dinilai belum memadai.

Kesimpulannya, ketergantungan 82 persen pada impor susu mencerminkan persoalan struktural yang rumit: di satu sisi impor menjaga stabilitas pasokan dan harga, di sisi lain membahayakan fundamental kedaulatan pangan dan neraca perdagangan. Tanpa keseimbangan antara kebijakan proteksi hulu dan efisiensi hilir, Indonesia berisiko terus bergantung pada pasar global dalam memenuhi kebutuhan susu rakyatnya.