IMF, Penyelamat Keuangan Indonesia Ketika Krisis Ekonomi Menghantam

Berdasarkan data Bank Indonesia per Januari 2025, cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2024 tercatat sebesar US$155,7 miliar, sementara Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2024 sebesar 5,03 persen year-on-year dengan inflasi terkendali di 1,57 persen. Fundamental yang relatif kokoh ini membuat publik jarang lagi membayangkan skenario terburuk. Namun sejarah ekonomi mencatat, ketika krisis benar-benar menghantam, aktor yang berdiri paling depan menyelamatkan keuangan negara bukanlah presiden ataupun menteri keuangan, melainkan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF).

Dalam terminologi ekonomi, IMF menjalankan fungsi pemberi pinjaman terakhir atau lender of last resort, yakni lembaga yang menyalurkan dana darurat dalam valuta asing ketika suatu negara kehilangan akses ke pembiayaan pasar dan cadangan devisanya menipis. Fungsi inilah yang membuat lembaga yang bermarkas di Washington DC tersebut kerap disebut sebagai juru selamat terakhir bagi negara yang dilanda krisis neraca pembayaran.

Jejak Penyelamatan pada Krisis 1997/1998

Preseden paling nyata terjadi saat krisis moneter Asia. Rupiah terdepresiasi tajam dari sekitar Rp2.400 per dolar AS pada pertengahan 1997 menjadi nyaris Rp17.000 per dolar AS pada Januari 1998. Data BPS menunjukkan produk domestik bruto mengalami kontraksi minus 13,13 persen pada 1998, sementara inflasi melesat 77,63 persen. Ketika tidak ada lagi lembaga global yang bersedia meminjamkan dolar, pemerintah menandatangani Letter of Intent dengan IMF pada 15 Januari 1998, yang membuka akses terhadap paket penyelamatan gabungan senilai sekitar US$43 miliar bersama Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia.

Program tersebut disertai sejumlah syarat berat: penutupan 16 bank bermasalah pada November 1997, pengetatan anggaran, serta penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sekitar Rp147 triliun untuk meredam kepanikan nasabah atau bank run. Suku bunga acuan sempat menembus kisaran 70 persen demi menahan capital outflow dan menstabilkan nilai tukar.

Di Satu Sisi: Likuiditas Darurat dan Pulihnya Kepercayaan

Dari sisi pro, dukungan IMF menyediakan likuiditas valuta asing persis ketika pasar menutup pintu. Kehadiran program resmi berfungsi sebagai jangkar kepercayaan atau confidence anchor bagi investor global, sekaligus mengkatalisasi bantuan lembaga multilateral lain. Hasilnya terlihat pada tren pemulihan: ekonomi kembali tumbuh positif 0,79 persen pada 1999 dan 4,92 persen pada 2000, sementara rupiah berangsur stabil di kisaran Rp7.000 hingga Rp8.500 per dolar AS. Indonesia resmi mengakhiri program IMF pada akhir 2003 dan melunasi seluruh pinjaman pada 2006, jauh lebih cepat dari jadwal semula.

Di Sisi Lain: Biaya Sosial dan Syarat yang Pahit

Dari sisi kontra, resep kebijakan yang menyertai pinjaman dinilai banyak kalangan terlalu menyakitkan. Pengetatan fiskal dan suku bunga tinggi memperdalam resesi, penutupan bank memicu rush yang justru mengguncang sistem perbankan, dan tingkat kemiskinan melonjak ke sekitar 24,2 persen pada akhir 1998. Mantan Kepala Ekonom Bank Dunia sekaligus peraih Nobel Joseph Stiglitz secara terbuka mengkritik penanganan IMF di Asia sebagai keliru karena memaksakan penghematan di tengah kontraksi. Sentimen kedaulatan juga menguat; momen penandatanganan kesepakatan 1998 hingga kini dikenang sebagai simbol intervensi asing terhadap kebijakan domestik. Belum lagi beban BLBI yang menjadi tanggungan APBN selama bertahun-tahun.

Fundamental Kini dan Proyeksi ke Depan

Dua dekade berselang, potretnya jauh berbeda. Defisit APBN 2024 berada di level 2,29 persen terhadap PDB, inflasi berada dalam rentang sasaran, dan cadangan devisa setara lebih dari enam bulan impor. Saat pandemi 2020, pemerintah memperlebar defisit hingga 6,14 persen PDB dan Bank Indonesia membeli surat berharga negara di pasar perdana sekitar Rp473 triliun pada tahun yang sama, tanpa memanggil IMF. Indonesia juga kini terhubung dengan jaring pengaman regional seperti Chiang Mai Initiative Multilateralisation senilai US$240 miliar serta sejumlah perjanjian swap bilateral.

Di satu sisi, kemandirian ini mencerminkan fundamental dan kredibilitas kebijakan yang menguat. Di sisi lain, arus modal global dapat berbalik arah dengan cepat, sehingga akses terhadap jaring pengaman internasional tetap relevan sebagai opsi terakhir. Pada akhirnya, juru selamat paling andal bagi suatu ekonomi adalah kombinasi antara likuiditas yang memadai dan kebijakan yang kredibel. Proyeksi ke depan menegaskan bahwa disiplin fiskal, inflasi terkendali, dan penyangga devisa yang kuat merupakan cara terbaik memastikan panggilan darurat kepada sang penyelamat tidak perlu lagi dilakukan.