Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian per awal Oktober 2026, harga sapi hidup di pasar domestik mengalami kenaikan year-on-year yang signifikan, menembus kisaran Rp 58.000–Rp 62.000 per kilogram bobot hidup, atau naik sekitar 14,7% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Tekanan harga ini mendorong PT Berdikari (Persero) mengambil langkah strategis melalui kedatangan perdana kerbau hidup (water buffalo) asal Australia pada Minggu sore (11/10/2026), sebuah manuver yang langsung memantik perdebatan di kalangan pelaku pasar dan ekonom pertanian.
Di Satu Sisi: Efisiensi Biaya dan Stabilitas Pasokan
Dari kacamata korporasi, impor kerbau hidup menawarkan solusi jangka pendek terhadap ketimpangan pasokan. Kerbau Australia dikenal memiliki bobot karkas lebih besar — rata-rata 220–260 kg per ekor — dibandingkan sapi lokal yang hanya berkisar 160–180 kg. Artinya, rasio daging terhadap biaya pemeliharaan jauh lebih efisien. Dengan harga beli di negara asal sekitar AUD 1.100–1.300 per ekor setara Rp 11,4–13,5 juta, plus biaya logistik laut dan karantina sekitar Rp 4–5 juta, harga landed di Indonesia diperkirakan masih kompetitif terhadap harga sapi lokal yang melambung.
Langkah ini juga berpotensi memperbaiki struktur likuiditas daging nasional. Kebutuhan daging nasional per 2026 diproyeksikan mencapai 780.000 ton per tahun, sementara produksi domestik hanya mampu memasok 685.000 ton. Defisit sekitar 95.000 ton harus ditutup dari impor. Tanpa intervensi, disparitas ini akan terus menekan indeks harga pangan, memperparah inflasi pangan bergejolak (volatile food) yang per September 2026 tercatat 5,8% year-on-year.
"Impor ternak hidup bisa menjadi bantalan stabilitas pasokan jangka pendek, terutama saat siklus reproduksi sapi lokal sedang rendah. Yang penting, tata kelola karantina dan kesehatan hewan harus ketat," ujar seorang ekonom pertanian dari lembaga riset independen.
Di Sisi Lain: Ancaman terhadap Fundamental Peternak Rakyat
Namun, kebijakan ini menyimpan risiko struktural bagi 6,5 juta rumah tangga peternak rakyat. Ketika pasokan impor membanjiri pasar, harga sapi lokal berpotensi terkoreksi tajam. Pengalaman historis menunjukkan pola serupa: pada akhir 2019, kebijakan impor kerbau dari India sempat menekan harga sapi lokal di Nusa Tenggara Timur hingga 18% dalam enam bulan. Jika skenario ini berulang, pendapatan peternak yang rata-rata hanya Rp 2,1 juta per bulan berisiko tergerus.
Kekhawatiran lain menyangkut aspek biosekuriti. Kerbau Australia merupakan pembawa potensial penyakit bovine tuberculosis dan brucellosis, meskipun secara status internasional Australia dinyatakan bebas penyakit mulut dan kuku (PMK). Proses karantina di pelabuhan Tanjung Priok dan Cilacap menjadi titik kritis. Jika terjadi kebocoran penyakit, dampaknya pada populasi sapi nasional — yang baru saja pulih pasca wabah PMK 2022 — bisa sangat merugikan, baik dari sisi kesehatan hewan maupun sentimen pasar.
Respons Pasar dan Proyeksi ke Depan
Sentimen pasar terhadap langkah Berdikari masih terbelah. Indeks harga daging sapi di pasar induk Cibitung tercatat turun tipis 1,2% dalam tiga hari setelah pengumuman kedatangan kerbau. Namun, volume transaksi justru menurun 7%, mengindikasikan pelaku pasar menunggu kejelasan volume impor selanjutnya. Proyeksi awal menunjukkan kedatangan perdana ini baru mencakup 2.000 ekor, atau setara 440 ton karkas — hanya 0,46% dari defisit tahunan.
Secara fundamental, persoalan inti bukanlah ada atau tidaknya impor, melainkan daya dukung sektor peternakan domestik. Investasi pada pembibitan, pakan, dan asuransi ternak masih jauh dari memadai. Rasio kepemilikan ternak per rumah tangga terus menurun dari 3,2 ekor pada 2016 menjadi 2,1 ekor pada 2026. Tanpa perbaikan struktural, ketergantungan pada impor — baik sapi maupun kerbau — akan menjadi tren permanen yang mengikis kedaulatan pangan.
Dengan demikian, kebijakan impor kerbau hidup perlu dibaca sebagai solusi taktis, bukan strategis. Selama biaya produksi lokal masih tinggi dan likuiditas peternak belum membaik, fluktuasi harga sapi domestik akan terus menjadi sentimen utama di pasar. Pemerintah dituntut menyeimbangkan stabilitas pasokan jangka pendek dengan perlindungan fundamental peternak jangka panjang — sebuah dilema klasik ekonomi pertanian yang tak punya jalan pintas.
Comments (0)