Harga BBM Naik, Ketua DPRD Bandung Pilih Bersepeda ke Kantor

Kota Bandung, Jawa Barat — Langkah tak lazim diambil oleh Ketua DPRD Kota Bandung, Mohammad Aten Hawadi. Di tengah tekanan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan upaya penghematan anggaran, politikus senior itu memutuskan untuk berangkat ke kantor tidak lagi menggunakan mobil dinas, melainkan mengayuh sepeda. Keputusan ini sontak menarik perhatian publik dan menjadi perbincangan di kalangan birokrat.

Hawadi menegaskan, tindakannya murni didasari keinginan untuk memangkas beban operasional pemerintah daerah yang kian membengkak seiring melonjaknya harga BBM bersubsidi. “Ini bukan gimmick politik. Saya ingin menunjukkan bahwa penghematan bisa dimulai dari hal yang paling dekat dengan keseharian kami sebagai pejabat publik,” ujarnya, Selasa (15/7/2025). Ia telah mengembalikan mobil dinas yang biasa digunakan ke pool kendaraan DPRD dan kini menempuh jarak lebih dari 7 kilometer dari rumahnya di kawasan Cibeunying menuju gedung dewan di Jalan Merdeka setiap pagi.

Latar Belakang Kenaikan Harga BBM

Pemerintah pada awal Juli 2025 resmi menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan Solar bersubsidi masing-masing sebesar Rp1.500 per liter akibat melebarnya selisih antara harga keekonomian dan beban subsidi dalam APBN. Kebijakan ini memicu efek domino: ongkos logistik naik, inflasi merangkak, dan belanja operasional institusi negara ikut membengkak. Bagi pemerintah daerah seperti Kota Bandung, alokasi dana untuk transportasi dinas menjadi salah satu pos yang langsung terpukul. Data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menunjukkan, konsumsi BBM kendaraan dinas di lingkungan DPRD Kota Bandung pada semester I-2025 sudah mencapai 78 persen dari pagu tahunan, padahal tahun anggaran baru berjalan setengah.

Dalam rapat Badan Musyawarah sepekan sebelumnya, Hawadi sudah menyuarakan perlunya langkah-langkah konkret alih-alih sekadar imbauan. “Kalau kita terus rapat di ruang ber-AC tanpa melakukan apa-apa, krisis ini tidak akan selesai. Saya pikir, sudah saatnya ada contoh dari pimpinan,” kata sumber internal yang enggan disebut nama.

Aksi Simbolis atau Langkah Nyata?

Tak sedikit yang mempertanyakan apakah aksi bersepeda ini hanya sekadar simbol tanpa dampak signifikan pada keuangan daerah. Satu mobil dinas yang ditarik memang hanya menghemat sekitar Rp4 juta per bulan—jauh di bawah angka defisit operasional yang diperkirakan tembus Rp12 miliar hingga akhir tahun. Namun, Hawadi berjanji tidak berhenti di situ. Ia tengah mengkaji aturan untuk membatasi perjalanan dinas luar kota bagi anggota dewan dan memangkas anggaran alat tulis kantor hingga 30 persen. “Ini awal, bukan akhir. Kalau satu persatu anggota DPRD ikut mengurangi fasilitas, akumulasinya bisa berarti,” tegasnya.

Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai langkah tersebut bisa menjadi katalisator perubahan perilaku di birokrasi. “Ritual pejabat turun ke jalan dengan sepeda sering kali hanya euforia sesaat. Tapi jika diikuti dengan regulasi penghematan yang sistemik, maka momentum ini bisa menjadi tonggak,” ujar pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran, Dr. Rina Marlina.

Tanggapan Publik dan Media Sosial

Aksi Hawadi viral di media sosial setelah seorang warga mengunggah foto dirinya tengah bersepeda di Jalan Ir. H. Juanda dengan mengenakan kemeja batik dan masker. Sebagian besar warganet memberikan apresiasi dan menyebutnya sebagai “pejabat langka”. “Akun @budisantoso: Baru kali ini lihat anggota dewan kayak gini. Semoga bukan cuma seminggu saja,” tulis seorang netizen. Namun, tidak sedikit pula yang skeptis. Beberapa komentar menyoroti banyaknya mobil dinas lain yang masih berlalu-lalang di lingkungan dewan, menandakan bahwa aksi ini belum menjadi gerakan kolektif.

Kelompok komunitas sepeda Bandung, “Bike to Work Bandung”, menyambut baik dan bahkan berencana mengajak Hawadi bergabung dalam acara touring hemat energi mingguan. “Ini langkah kecil yang menginspirasi. Kami harap beliau konsisten,” kata koordinator komunitas, Andi Mulyana.

Analisis Ekonomi: Hemat Uang Negara atau Sekadar Pencitraan?

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, memandang langkah ini dari dua sisi. Di satu sisi, inisiatif pimpinan daerah memang dapat memangkas biaya operasional secara langsung, meskipun kecil. Namun di sisi lain, tanpa restrukturisasi anggaran yang lebih luas, dampaknya hampir tidak terasa dalam postur APBD. “Kalau seluruh pejabat eselon II di lingkungan Pemkot dan DPRD melakukan hal serupa, penghematan bisa mencapai Rp2,5 miliar per tahun. Itu setara dengan pembangunan dua puskesmas,” jelasnya. Bhima menambahkan, simbol politik tetap penting di masa krisis karena dapat merekatkan kepercayaan publik yang belakangan tergerus.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri sendiri mengeluarkan surat edaran yang meminta seluruh kepala daerah melakukan efisiensi perjalanan dinas dan penggunaan kendaraan operasional, namun tidak ada sanksi bagi yang tidak menjalankan. Hal ini membuat inisiatif Hawadi menjadi pengecualian, bukan norma.

Dengan segala pro dan kontra, langkah Ketua DPRD Kota Bandung ini membuka kembali diskusi tentang gaya hidup pejabat dan alokasi uang rakyat. Di tengah harga BBM yang masih berfluktuasi, barangkali yang dibutuhkan bukan sekadar satu orang yang mengayuh sepeda, melainkan gerakan bersama untuk membenahi tata kelola keuangan daerah. Untuk saat ini, warga Kota Kembang setidaknya memiliki satu pemandangan baru di pagi hari: seorang wakil rakyat yang ikut berpeluh di jalanan, bukan hanya duduk di kursi empuk sedan hitam.