Benhur Tomi Mano: Profil dan Kinerja Gubernur Papua

Profil Singkat

Benhur Tomi Mano lahir di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, pada 8 Oktober 1965. Ia merupakan putra asli Papua yang tumbuh dan meniti karier di tanah kelahirannya sebelum akhirnya memimpin provinsi paling timur Indonesia tersebut. Pendidikan dasarnya ditempuh di Yapen, kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi hingga meraih gelar sarjana. Latar belakangnya sebagai birokrat dan politisi lokal memberinya pemahaman mendalam tentang kompleksitas persoalan di Papua.

Karier dan Riwayat Jabatan

Sebelum menjabat sebagai Gubernur Papua, Benhur Tomi Mano memiliki pengalaman panjang di pemerintahan daerah. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yapen Waropen pada era pemekaran awal. Karier politiknya semakin menanjak ketika terpilih sebagai Bupati Yapen Waropen. Puncaknya, pada pemilihan gubernur tahun 2013, ia berpasangan dengan Klemen Tinal dan memenangkan kontestasi. Mereka kemudian kembali terpilih untuk periode kedua pada tahun 2018, menjadikannya Gubernur Papua yang memimpin hingga tahun 2023, dengan perpanjangan tugas hingga penjabat pengganti dilantik pada akhir 2023 dan memasuki masa transisi menuju pemilu 2024.

Kinerja dan Program Unggulan

Selama satu dekade kepemimpinannya, Benhur Tomi Mano mengusung visi "Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera." Sejumlah program strategis dijalankan, terutama berkaitan dengan percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Pembangunan jalan Trans-Papua, khususnya ruas-ruas yang menghubungkan daerah pedalaman dengan pesisir, menjadi salah satu prioritas yang terus didorong. Di sektor pendidikan, pemerintahannya menginisiasi program beasiswa bagi ribuan putra-putri Papua untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi dalam dan luar negeri melalui skema afirmasi khusus, termasuk kerja sama dengan berbagai universitas terkemuka.

Program unggulan lainnya adalah pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal seperti kopi, kakao, dan sagu. Pemerintah provinsi menggelontorkan dana bagi koperasi dan UMKM untuk memperkuat rantai nilai produk unggulan Papua. Di bidang kesehatan, layanan kesehatan bergerak menggunakan kapal dan pesawat diperluas untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil di pegunungan tengah dan pesisir selatan. Pada masa jabatan keduanya, Benhur juga menekankan pentingnya pembangunan berbasis kampung adat dengan mengalokasikan dana desa yang signifikan untuk mendanai langsung kebutuhan masyarakat di tingkat lokal, seiring dengan implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) yang direvisi pada tahun 2021.

Tantangan dan Harapan

Kepemimpinan Benhur Tomi Mano tidak terlepas dari beragam tantangan struktural yang telah mengakar di Papua. Persoalan kesenjangan antara wilayah pesisir dan pegunungan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok separatis di beberapa kabupaten menciptakan dinamika keamanan yang memengaruhi kelancaran proyek-proyek pembangunan. Selain itu, kritik terhadap pengelolaan dana Otsus yang jumlahnya mencapai puluhan triliun rupiah kerap mencuat. Sejumlah elemen masyarakat sipil menyoroti indikator pembangunan manusia di Papua yang masih tertinggal dibandingkan provinsi lain, meskipun gelontoran anggaran sangat besar. Harapan publik pasca-kepemimpinannya adalah lahirnya pemimpin baru yang mampu mempercepat pembangunan yang inklusif dan merata, sekaligus menjaga stabilitas politik dan keamanan di Bumi Cenderawasih.

Pro dan Kontra

• Pro: Benhur Tomi Mano dianggap berhasil menjaga stabilitas politik lokal selama dua periode dan memastikan transisi kepemimpinan di tengah dinamika politik Papua yang kerap bergejolak. Di bawah arahannya, alokasi anggaran untuk kampung adat meningkat secara signifikan, dan program beasiswa afirmasi terus berjalan, memberikan akses pendidikan tinggi bagi ribuan pemuda Papua. Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan di koridor utara Papua mengalami kemajuan fisik yang terlihat.
• Kontra: Kritik tajam mengarah pada ketidakmampuan menurunkan angka kemiskinan dan indeks pembangunan manusia yang stagnan, bahkan cenderung timpang di wilayah pegunungan. Transparansi anggaran Otsus sering dipermasalahkan, dengan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan organisasi anti-korupsi yang menyoroti inefisiensi belanja daerah. Efektivitas program ekonomi kerakyatan juga dipertanyakan karena belum memberikan dampak luas bagi petani dan nelayan asli Papua.