Gaya Kepemimpinan Ekonomi Dinilai Lebih Menentukan Ketimbang Sistem

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,03 persen secara year-on-year sepanjang 2024, sedikit melambat dibandingkan capaian 5,05 persen pada 2023. Pada saat yang sama, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate di level 5,75 persen, sementara inflasi berhasil ditahan di kisaran 1,57 persen. Deretan angka ini menggambarkan stabilitas makroekonomi yang relatif terjaga. Namun, di balik rangkaian data tersebut tersimpan pertanyaan mendasar: apa yang sesungguhnya menentukan keberhasilan pengelolaan ekonomi sebuah negara? Sejumlah pengamat menilai jawabannya bukan semata terletak pada sistem yang dipilih, melainkan pada gaya kepemimpinan ekonomi yang dijalankan pemerintah.

Dalam praktik pemerintahan modern, perekonomian kerap diibaratkan sebagai sebuah orkestra besar. Kementerian Keuangan memegang instrumen fiskal, Bank Indonesia mengendalikan kebijakan moneter, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi sektor finansial, sementara pelaku usaha menggerakkan sektor riil. Tanpa konduktor yang mampu mengharmonisasikan seluruh instrumen tersebut, kebijakan sebaik apa pun berisiko berjalan sendiri-sendiri dan menghasilkan suara sumbang. Sebaliknya, kepemimpinan yang solid dapat mengubah kebijakan yang biasa-biasa saja menjadi kinerja yang luar biasa.

Konduktor Ekonomi: Harmonisasi Fiskal dan Moneter

Koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter menjadi bukti paling nyata dari peran sang konduktor. Kebijakan fiskal, yakni pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pada 2024 ditutup dengan defisit APBN sebesar 2,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dari batas undang-undang sebesar 3 persen. Rasio utang pemerintah pun terjaga di kisaran 39,8 persen terhadap PDB, jauh di bawah ambang 60 persen yang kerap dijadikan acuan kehati-hatian. Di sisi moneter, yakni pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga, Bank Indonesia menjaga likuiditas perbankan tetap memadai dengan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga di atas 25 persen. Harmonisasi semacam ini tidak terjadi secara otomatis; ia lahir dari kepemimpinan yang mampu menyatukan irama berbagai lembaga.

Di Satu Sisi: Komando Terpusat Mempercepat Respons

Dari sisi positif, gaya kepemimpinan yang tersentralisasi memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat, terutama saat krisis. Pengalaman pandemi 2020 menjadi contoh paling gamblang. Ketika ekonomi mengalami kontraksi alias pertumbuhan negatif sebesar 2,07 persen, pemerintah merespons dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional senilai Rp695,2 triliun. Hasilnya, ekonomi berbalik tumbuh 3,70 persen pada 2021 dan melonjak 5,31 persen pada 2022. Tanpa komando yang tegas dan terkoordinasi, respons secepat itu sulit terwujud mengingat birokrasi Indonesia yang berlapis. Kepemimpinan bergaya panglima juga memberi kepastian arah bagi pelaku pasar, sehingga sentimen pasar cenderung stabil karena investor dapat membaca prioritas kebijakan dengan lebih jelas.

Di Sisi Lain: Independensi Institusi Tak Boleh Dikorbankan

Meski demikian, sentralisasi komando menyimpan risiko yang tidak kecil. Apabila kepemimpinan ekonomi berubah menjadi dominasi, independensi bank sentral dan mekanisme saling mengawasi antarlembaga bisa tergerus. Padahal, kredibilitas institusi merupakan fundamental utama yang diperhitungkan investor global. Rupiah yang sempat bergerak di kisaran Rp16.200 per dolar Amerika Serikat menunjukkan betapa sensitifnya pasar terhadap persepsi atas kualitas tata kelola. Kepemilikan asing pada surat berharga negara yang mencapai sekitar Rp880 triliun juga dapat berbalik arah menjadi capital outflow, yakni pelarian modal ke luar negeri, jika kepercayaan terhadap independensi kebijakan menurun. Sejarah ekonomi banyak negara membuktikan bahwa konduktor yang terlalu dominan justru membuat orkestra kehilangan kreativitas dan daya kritisnya.

Keberhasilan ekonomi tidak ditentukan oleh seberapa kuat seorang pemimpin menggenggam kendali, melainkan oleh seberapa cermat ia membagi peran, menjaga kredibilitas institusi, dan memastikan setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik, ujar seorang ekonom senior dari lembaga kajian ekonomi di Jakarta.

Proyeksi 2025: Kepemimpinan Adaptif Jadi Kunci

Ke depan, tantangan yang dihadapi konduktor ekonomi Indonesia tidak lebih ringan. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2025 berada pada kisaran 4,7 hingga 5,5 persen, sementara pemerintah mematok target 5,2 persen dalam asumsi makro APBN. Ketidakpastian global, mulai dari arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat hingga fluktuasi harga komoditas, menuntut gaya kepemimpinan yang adaptif, bukan kaku. Dari sisi pasar, valuasi Indeks Harga Saham Gabungan yang berada di sekitar price earning ratio 13 hingga 14 kali mencerminkan penantian investor terhadap konsistensi kebijakan. Pada akhirnya, orkestra ekonomi Indonesia akan menghasilkan simfoni pertumbuhan yang berkualitas hanya jika sang konduktor mampu menyeimbangkan ketegasan komando dengan penghormatan terhadap independensi setiap pemainnya.