950 Dapur MBG Tak Penuhi Standar, Tata Kelola Anggaran Disorot

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per Agustus 2026, program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini beroperasi melalui ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Namun, ekspansi yang agresif tersebut menyimpan persoalan serius. Kepala BGN Sudaryono mengindikasikan sekitar 950 SPPG tetap beroperasi meski belum memenuhi standar laik higiene sanitasi, temuan yang mengemuka di tengah upaya pemerintah mempercepat jangkauan program ke seluruh wilayah Indonesia.

Dari sisi fiskal, MBG merupakan salah satu portofolio belanja negara terbesar saat ini. Alokasi anggarannya mengalami kenaikan tajam dari sekitar Rp 71 triliun pada 2025 menjadi lebih dari Rp 260 triliun dalam APBN 2026, atau hampir empat kali lipat secara year-on-year. Dengan harga per porsi di kisaran Rp 10.000 dan sasaran hingga 82,9 juta penerima manfaat, kualitas tata kelola di tingkat dapur menjadi penentu apakah dana publik tersebut berkonversi menjadi gizi yang layak atau sekadar angka serapan anggaran di atas kertas.

Skala Masalah dan Potensi Dampak

Jika satu SPPG rata-rata melayani sekitar 3.000 porsi per hari, maka 950 unit yang bermasalah berpotensi memengaruhi kualitas hampir 2,85 juta porsi makanan setiap hari. Angka ini bukan persoalan sepele, mengingat standar higiene sanitasi — yang diformalkan melalui Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) — merupakan prasyarat minimal keamanan pangan. Dalam setahun terakhir, sejumlah kasus keracunan massal yang dilaporkan di berbagai daerah telah menjadi peringatan bahwa kecepatan ekspansi tanpa pengawasan memadai berisiko mengorbankan aspek keselamatan konsumen, yang dalam hal ini adalah anak-anak sekolah.

Rasio SPPG bermasalah terhadap total unit yang beroperasi memang belum dipublikasikan secara resmi. Namun, secara fundamental, keberadaan hampir seribu dapur yang tidak memenuhi standar menunjukkan adanya kesenjangan antara target kuantitatif dan kapasitas pengawasan di lapangan.

Di Satu Sisi: Investasi Jangka Panjang yang Layak Dipertahankan

Di satu sisi, MBG tetap memiliki justifikasi ekonomi yang kuat. Program ini dirancang sebagai investasi modal manusia (human capital) untuk menekan prevalensi stunting yang berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia masih berada di kisaran 21 persen. Kajian internasional kerap menyebut setiap satu dolar investasi gizi berpotensi menghasilkan imbal hasil ekonomi berkali-kali lipat melalui produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi di masa depan.

Selain itu, putaran dana MBG menciptakan efek pengganda (multiplier effect) di ekonomi lokal. Petani, peternak, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) pemasok bahan baku memperoleh likuiditas yang stabil, sementara setiap SPPG menyerap puluhan tenaga kerja. Tren positif ini menjelaskan mengapa pemerintah mempertahankan program tersebut sebagai prioritas, sekaligus menjaga sentimen pasar terhadap keberlanjutan stimulus konsumsi domestik.

Di Sisi Lain: Risiko Kebocoran dan Kredibilitas Fiskal

Di sisi lain, temuan 950 SPPG tidak laik higiene membuka risiko inefisiensi yang tidak kecil. Dengan anggaran di atas Rp 260 triliun, kebocoran atau pemborosan sebesar 5 persen saja setara Rp 13 triliun — nilai yang melampaui anggaran tahunan banyak kementerian. Belum lagi biaya kesehatan akibat insiden keracunan, yang pada akhirnya ditanggung sistem jaminan kesehatan dan rumah tangga.

Ada pula risiko reputasi. Kredibilitas pengelolaan anggaran raksasa menjadi salah satu variabel yang dicermati investor dalam menilai fundamental fiskal Indonesia. Kegagalan tata kelola yang berulang dapat menggerus kepercayaan publik dan, dalam skenario ekstrem, memengaruhi persepsi risiko yang berujung pada tekanan capital outflow dari pasar keuangan domestik.

Kami tidak akan menoleransi SPPG yang beroperasi tanpa memenuhi standar. Sertifikasi laik higiene sanitasi adalah syarat mutlak, dan unit yang belum memenuhi ketentuan harus segera memperbaiki diri atau dihentikan sementara, ujar Sudaryono menegaskan komitmen pengawasan.

Sejumlah pengamat menilai langkah pengetatan tersebut berada di jalur yang tepat, meski menekankan bahwa pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan inspeksi internal. Audit independen, pelibatan dinas kesehatan daerah, serta pelacakan digital dari hulu ke hilir dinilai lebih menjamin akuntabilitas program.

Proyeksi: Kualitas Menentukan Hasil Akhir

Ke depan, proyeksi keberhasilan MBG akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menyeimbangkan kecepatan dan kualitas. Jika rasio SPPG bermasalah dapat ditekan secara signifikan dalam dua hingga tiga tahun ke depan, program ini berpotensi memperbaiki indeks pembangunan manusia dan menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sebaliknya, bila ekspansi terus mendahului pengawasan, MBG berisiko berubah dari instrumen investasi menjadi beban fiskal yang terus membengkak.

Bagi pembaca, pesan utamanya jelas: valuasi sebuah program publik tidak cukup diukur dari besaran anggaran atau jumlah penerima manfaat, melainkan dari kualitas output yang benar-benar sampai ke meja anak-anak sekolah. Temuan 950 dapur bermasalah sebaiknya dibaca sebagai momentum koreksi tata kelola, bukan sekadar kabar buruk sesaat.