Gap Kredit Rp1.650 T, Fintech Bersaing dengan Pinjol Ilegal

Berdasarkan data Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) per kuartal III 2024, kesenjangan pembiayaan atau gap kredit masyarakat Indonesia mencapai Rp1.650 triliun. Angka ini mencerminkan selisih antara kebutuhan pembiayaan riil dengan penyaluran kredit perbankan yang tercatat. Kondisi ini membuka ruang besar bagi industri pinjaman daring (pinjol) legal, namun sekaligus menjadi medan persaingan sengit dengan pinjol ilegal yang semakin masif.

Gap kredit sebesar itu setara dengan 8,2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun berjalan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, gap ini mengalami kenaikan sekitar 12,5% year-on-year, menunjukkan bahwa akses pembiayaan formal masih belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta individu tanpa agunan.

Peluang Besar bagi Fintech Legal

Di satu sisi, gap kredit yang lebar merupakan peluang emas bagi industri fintech pendanaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data OJK per September 2024 mencatat outstanding pembiayaan fintech lending mencapai Rp78,5 triliun, tumbuh 28,7% year-on-year. Angka ini masih jauh dari potensi pasar yang ada, sehingga ruang pertumbuhan masih sangat terbuka.

Fintech legal memiliki keunggulan dalam hal kepatuhan regulasi, transparansi bunga, dan perlindungan konsumen. Rata-rata bunga pinjaman fintech legal saat ini berada di kisaran 0,1% hingga 0,4% per hari, jauh lebih rendah dibandingkan pinjol ilegal yang bisa mencapai 1% hingga 2% per hari. Selain itu, fintech legal wajib berafiliasi dengan lembaga penjaminan dan memiliki mekanisme pengaduan yang jelas, sehingga risiko bagi peminjam lebih terkendali.

Proyeksi pertumbuhan industri ini juga didukung oleh penetrasi internet yang mencapai 79,5% populasi Indonesia dan meningkatnya literasi digital masyarakat. Dengan gap kredit sebesar Rp1.650 triliun, bahkan jika fintech legal hanya mampu menyerap 10% dari gap tersebut, maka potensi pasar mencapai Rp165 triliun, atau dua kali lipat dari outstanding saat ini.

Ancaman Nyata Pinjol Ilegal

Di sisi lain, gap kredit yang besar juga menjadi daya tarik bagi pinjol ilegal yang tidak terdaftar dan tidak diawasi. Data Satgas Waspada Investasi (SWI) per Oktober 2024 menunjukkan bahwa sejak 2018 hingga kini, telah ditemukan 8.371 entitas pinjol ilegal yang beroperasi di Indonesia. Jumlah ini meningkat 15,3% dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa permintaan pembiayaan yang tidak terlayani justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pinjol ilegal biasanya menawarkan proses pencairan yang sangat cepat, tanpa verifikasi yang ketat, dan akses ke data pribadi peminjam. Namun, mereka menerapkan bunga yang mencekik, biaya tersembunyi, dan praktik penagihan yang melanggar hukum, seperti penyebaran data pribadi atau ancaman kekerasan. Dampaknya, OJK mencatat kerugian masyarakat akibat pinjol ilegal mencapai Rp4,5 triliun sepanjang 2023, dan angka tersebut diperkirakan meningkat pada 2024.

Persaingan antara fintech legal dan pinjol ilegal tidak hanya soal harga, tetapi juga soal kecepatan dan aksesibilitas. Banyak masyarakat yang memilih pinjol ilegal karena prosesnya yang instan tanpa syarat rumit, sementara fintech legal masih menerapkan skoring kredit dan verifikasi dokumen yang lebih ketat. Hal ini menciptakan dilema: semakin ketat regulasi, semakin lambat proses, dan semakin besar peluang pinjol ilegal merebut pasar.

Fundamental dan Sentimen Pasar

Dari sisi fundamental ekonomi, gap kredit yang besar sebenarnya mencerminkan inklusi keuangan yang belum merata. Berdasarkan data Bank Indonesia, rasio kredit terhadap PDB (credit-to-GDP ratio) Indonesia baru berada di angka 39,4%, jauh di bawah Malaysia yang mencapai 120,5% atau Thailand yang 98,7%. Artinya, intermediasi keuangan di Indonesia masih rendah, dan hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi regulator.

Sentimen pasar terhadap fintech legal sebenarnya positif, tercermin dari meningkatnya jumlah pengguna yang mencapai 32 juta akun hingga September 2024, naik 22% dari tahun sebelumnya. Namun, kepercayaan publik sempat tergerus oleh maraknya kasus gagal bayar dan penagihan agresif yang dilakukan oleh beberapa platform yang ternyata ilegal. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat menyamakan semua pinjol sebagai entitas yang berbahaya, sehingga menghambat pertumbuhan fintech legal.

Untuk mengatasi persaingan tidak sehat ini, AFPI bersama OJK terus mendorong edukasi literasi keuangan dan mempercepat proses penutupan pinjol ilegal. Sepanjang 2024, SWI telah memblokir 1.278 situs dan aplikasi pinjol ilegal, namun jumlah yang baru muncul hampir setara dengan yang diblokir, menunjukkan bahwa upaya ini masih belum cukup.

"Gap kredit Rp1.650 triliun adalah cermin dari ketimpangan akses pembiayaan. Fintech legal harus bergerak cepat dan inovatif, sementara regulator harus lebih tegas dalam memberantas pinjol ilegal agar kepercayaan publik tidak terus terkikis," ujar seorang pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia dalam diskusi terbatas.

Ke depan, proyeksi industri fintech pendanaan legal tetap cerah jika didukung oleh kebijakan yang adaptif, seperti integrasi dengan sistem kredit nasional dan penggunaan data alternatif untuk skoring kredit. Namun, tanpa penegakan hukum yang konsisten terhadap pinjol ilegal, gap kredit yang besar ini justru akan menjadi ladang subur bagi praktik rentenir digital yang merugikan masyarakat.

Dengan demikian, gap kredit Rp1.650 triliun bukan sekadar angka statistik, melainkan panggilan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem pembiayaan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Keseimbangan antara pertumbuhan dan perlindungan konsumen menjadi kunci utama dalam persaingan antara fintech legal dan pinjol ilegal di masa mendatang.