arif-budianto
Berdasarkan data Bank Indonesia per akhir Maret 2026, nilai perdagangan bilateral Indonesia–Malaysia diproyeksikan bertahan di kisaran US$38 miliar sepanjang tahun berjalan, dengan komoditas sawit sebagai salah satu penopang utama ekspor kedua negara. Dalam kerangka ketergantungan ekonomi yang begitu erat, persoalan investasi silang antarnegara kerap melampaui ranah korporasi semata dan menyentuh wilayah diplomasi. Kondisi itu kini teruji lagi lewat kasus kerugian yang dialami Federal Land Development Authority (Felda), badan usaha milik pemerintah Malaysia, dari penanaman modalnya di emiten sawit Indonesia, PT Eagle High Plantations Tbk (EHP).
Kabar terbaru menyebut Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait upaya penyelesaian investasi Felda di EHP. Langkah tersebut dilakukan menjelang kunjungan pemimpin Malaysia ke Istana Merdeka pada Jumat (27/3/2026), menandakan bahwa perkara korporasi lintas batas ini telah naik level menjadi agenda diplomasi ekonomi kedua negara.
Triliunan Rupiah Mengendap di Saham Sawit
Sejarah transaksinya bermula pada periode 2016–2017, ketika Felda sepakat membeli sekitar 37% saham EHP senilai US$505 juta dari grup usaha milik pengusaha Rajawali. Eksposur kemudian membengkak setelah disepakati tambahan fasilitas pinjaman sekitar US$174 juta yang dikaitkan dengan kepemilikan di entitas perkebunan terafiliasi, sehingga total penempatan dana mendekati US$680 juta.
Mekanismenya bagi pembaca awam cukup sederhana: Felda membeli saham pada tingkat harga tertentu dengan harapan kinerja kebun membaik dan valuasi meningkat. Realitanya, harga saham EHP di Bursa Efek Indonesia justru mengalami penurunan tajam year-on-year, ditekan beban utang serta dinamika harga minyak sawit mentah (CPO). Akibatnya, nilai portofolio Felda tergerus jauh di bawah harga akuisisi, dan otoritas audit Malaysia menghitung kerugian hingga Rp 10,7 triliun atau setara sekitar RM 3 miliar.
Dua Perspektif atas Transaksi Kontroversial
Di satu sisi, langkah Felda saat itu dapat dibaca sebagai strategi jangka panjang. Malaysia adalah produsen CPO terbesar kedua dunia, dan akses terhadap lahan gudang (land bank) baru di Indonesia memberi integrasi pasokan sekaligus ketahanan pangan. EHP sendiri menguasai areal tanam yang luas, sehingga jika tren harga CPO menguat seperti beberapa tahun terakhir, fundamental asetnya berpotensi pulih dan kerugian di atas kertas bisa menyusut secara bertahap.
Di sisi lain, kritik yang mengemuka tidak bisa diabaikan. Valuasi akuisisi dinilai sejumlah pengamat terlalu mahal dibandingkan kondisi keuangan emiten, apalagi rasio leverage EHP relatif tinggi dan likuiditas sahamnya tipis sehingga sulit keluar tanpa menekan harga lebih dalam. Parlemen Malaysia juga sempat mempersoalkan tata kelola transaksi, terlebih Felda sendiri tengah menghadapi tekanan fiskal untuk membiayai kesejahteraan para peneroka. Biaya peluang dana publik sebesar itu menjadi sorotan utama oposisi.
Diplomasi Ekonomi dan Opsi Penyelesaian
Kehadiran surat resmi Anwar Ibrahim kepada Prabowo Subianto membuka ruang beberapa skenario: pembelian kembali saham oleh pihak Rajawali, restrukturisasi kepemilikan, divestasi parsial kepada investor baru, atau pertukaran aset. Setiap opsi memiliki konsekuensi. Buyback menuntut kapasitas finansial pemilik lama, sementara pelepasan aset strategis kepada pihak ketiga berpotensi memicu capital outflow dari Malaysia dan mengubah peta kompetisi industri sawit regional.
Penyelesaian investasi silang semacam ini selalu menuntut keseimbangan antara hitungan komersial dan sensitivitas hubungan bilateral dua negara tetangga.
Sentimen pasar pun perlu dicermati. Kabar penyelesaian yang terstruktur dapat mengangkat likuiditas serta valuasi saham EHP, sedangkan kebuntuan negosiasi berisiko memperpanjang diskon harga yang sudah panjang. Bagi Jakarta, agenda ini juga menjadi ujian konsistensi iklim investasi: bagaimana pemerintah melindungi mitra asing tanpa mengorbankan kepentingan korporasi domestik.
Ke depan, proyeksi arah kasus ini akan sangat bergantung pada hasil komunikasi kedua kepala pemerintahan pasca-kunjungan akhir Maret 2026. Yang pasti, angka Rp 10,7 triliun kini bukan sekadar catatan neraca sebuah badan usaha Malaysia, melainkan materi uji diplomasi ekonomi ASEAN yang hasilnya akan dipantau pasar modal kedua negara.
Comments (0)