Evaluasi Karhutla Kalimantan: Dampak Ekonomi dan Proyeksi Fiskal

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per Oktober, luas area terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan kembali mencatatkan kenaikan year-on-year yang signifikan. Pemerintah dijadwalkan menggelar rapat terbatas pada Senin (12/10) pukul 16.30 WIB untuk mengevaluasi penanganan bencana ini, sebuah langkah yang dari kacamata ekonomi tidak bisa dilepaskan dari hitungan kerugian fiskal dan stabilitas pasokan komoditas.

Kerugian Ekonomi Langsung dan Tidak Langsung

Di satu sisi, karhutla menimbulkan kerugian ekonomi yang bersifat langsung dan tidak langsung. Kerugian langsung mencakup hilangnya nilai produksi sektor kehutanan, perkebunan, serta terganggunya infrastruktur jalan dan jaringan listrik di wilayah terdampak. Estimasi awal dari sejumlah lembaga penelitian ekonomi lingkungan menempatkan kerugian ekonomi akibat karhutla di Kalimantan pada rentang Rp8 triliun hingga Rp12 triliun per musim kering, dengan puncak kerugian terjadi pada 2015 dan 2019 yang masing-masing menembus Rp30 triliun secara nasional. Angka ini mencakup biaya pemadaman, kerugian kesehatan akibat ISPA, hingga penurunan produktivitas tenaga kerja.

Di sisi lain, dampak tidak langsung justru sering luput dari perhitungan fiskal. Asap karhutla mengganggu operasional bandara dan penerbangan, menurunkan kunjungan wisata, serta menaikkan biaya logistik antarwilayah. Dalam konteks ekonomi Pulau Kalimantan yang berkontribusi sekitar 8-9 persen terhadap PDB nasional, gangguan distribusi barang bisa memicu tekanan inflasi regional. Indeks Harga Konsumen (IHK) di beberapa kota seperti Palangka Raya dan Banjarmasin historisnya naik 0,3-0,6 persen pada bulan-bulan puncak karhutla akibat kelangkaan pasokan pangan segar.

Implikasi terhadap Fiskal dan Proyeksi APBN

Dari perspektif fiskal, evaluasi penanganan karhutla beririsan langsung dengan belanja negara. Anggaran mitigasi bencana, termasuk operasi modifikasi cuaca, water bombing, dan bantuan sosial kesehatan, berpotensi membengkak. Pemerintah mengalokasikan dana cadangan bencana dalam APBN yang tahun ini diproyeksikan mencapai Rp7,5 triliun secara nasional. Jika eskalasi karhutla di Kalimantan berlanjut, realokasi anggaran dari pos lain menjadi opsi yang tak terhindarkan, yang pada gilirannya menekan ruang fiskal untuk program pemulihan ekonomi.

"Karhutla adalah persoalan ekonomi yang berulang. Setiap tahun kita mengeluarkan biaya pemadaman, tetapi investasi pencegahan jangka panjang masih tertinggal. Ini adalah bentuk inefisiensi fiskal yang seharusnya bisa ditekan," ujar seorang ekonom lingkungan dari sebuah lembaga riset independen.

Rapat terbatas sore ini diperkirakan membahas sinkronisasi data hotspot, kesiapan satgas gabungan, serta koordinasi lintas kementerian. Pasar komoditas, terutama sawit dan karet, akan mencermati hasil evaluasi ini karena pasokan dari Kalimantan sangat menentukan harga global. Sentimen pasar terhadap emiten perkebunan di Bursa Efek Indonesia pun cenderung volatil setiap musim karhutla, dengan koreksi harga saham sektor agrikultur mencapai 2-4 persen pada periode-periode kritis.

Fundamental Pencegahan vs Respons Darurat

Pro: evaluasi rutin menunjukkan pemerintah memiliki mekanisme check and balance dalam penanganan bencana. Transparansi data titik api dan realokasi anggaran memperkuat kredibilitas kebijakan, yang penting untuk menjaga kepercayaan investor terhadap stabilitas operasional sektor riil di Kalimantan. Kontra: kritik muncul bahwa pendekatan yang dominan masih responsif, bukan preventif. Investasi pada sistem peringatan dini, restorasi gambut, dan penegakan hukum terhadap pembukaan lahan ilegal dinilai belum menjadi prioritas anggaran yang proporsional.

Dari kacamata fundamental, persoalan karhutla menyentuh tiga variabel makro sekaligus: pertumbuhan ekonomi regional, inflasi pangan, dan defisit fiskal. Jika pemerintah mampu mengubah paradigma dari pemadaman menjadi pencegahan, proyeksi pertumbuhan ekonomi Kalimantan yang saat ini berkisar 4,5-5 persen year-on-year dapat terjaga tanpa gangguan musiman. Sebaliknya, pola berulang tanpa perbaikan struktural berisiko menciptakan apa yang disebut sebagai "biaya ekonomi kronis"—beban tahunan yang menggerus potensi pendapatan daerah dan memperlebar ketimpangan pembangunan.

Hasil rapat sore ini akan menjadi indikator awal seberapa serius pemerintah memandang karhutla sebagai persoalan ekonomi, bukan sekadar bencana lingkungan. Bagi pelaku usaha dan investor, kepastian kebijakan lintas musim jauh lebih bernilai daripada pernyataan darurat sesaat. Likuiditas pasar dan arus modal ke sektor berbasis lahan di Kalimantan pada akhirnya akan bergantung pada sejauh mana evaluasi ini diterjemahkan menjadi kebijakan yang konsisten dan terukur.