Enam Pelabuhan Disterilkan, Arus Penumpang Diprediksi Makin Tertib

Berdasarkan data PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) per Juni 2026, perusahaan pelat merah tersebut resmi memberlakukan program sterilisasi pelabuhan pada enam pelabuhan utama, termasuk Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ketapang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang tata kelola pelabuhan yang selama ini menjadi titik rawan kemacetan dan praktik calo tiket. Program ini tidak hanya menyasar penertiban area tunggu, tetapi juga memperketat pengawasan terhadap seluruh aktivitas bongkar muat penumpang dan kendaraan.

Kebijakan ini muncul di tengah proyeksi lonjakan arus penumpang yang diperkirakan mencapai 12,5 juta orang sepanjang tahun 2026, atau naik 8,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan angka tersebut, pemerintah menilai perlu adanya transformasi menyeluruh pada ekosistem pelabuhan penyeberangan. Sterilisasi pelabuhan dimaknai sebagai upaya membatasi akses orang tidak berkepentingan ke area dermaga, sekaligus memastikan seluruh transaksi tiket berjalan secara digital dan transparan.

Pro: Ketertiban dan Efisiensi Waktu Tunggu

Di satu sisi, program sterilisasi ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi waktu tunggu kendaraan. Sebelumnya, rata-rata waktu tunggu di Pelabuhan Merak pada musim puncak bisa mencapai 4,5 jam. Dengan adanya pembatasan akses dan pengawasan ketat, proyeksi waktu tunggu dapat ditekan menjadi 2,8 jam, atau turun 37,7 persen. Pengelola pelabuhan juga memasang 150 kamera pengawas tambahan dan sistem antrean terintegrasi berbasis aplikasi, sehingga arus kendaraan dapat dipantau secara real-time.

Selain itu, sterilisasi pelabuhan berpotensi menekan praktik percaloan yang selama ini merugikan konsumen. Data Ombudsman RI mencatat, pada tahun 2025 terdapat 214 aduan terkait calo tiket di pelabuhan penyeberangan. Dengan pengawasan yang diperketat, diharapkan aduan semacam itu turun minimal 60 persen. Dari sisi pendapatan, ASDP juga berpotensi mengalami kenaikan pendapatan tiket sebesar 5,2 persen karena berkurangnya kebocoran transaksi di lapangan.

Kontra: Risiko Gangguan Operasional dan Beban Biaya

Di sisi lain, kebijakan ini tidak lepas dari sejumlah tantangan. Penerapan sterilisasi membutuhkan tambahan biaya operasional yang tidak sedikit. Estimasi sementara, investasi untuk sistem pengawasan dan pengadaan personel keamanan baru mencapai Rp 85 miliar untuk enam pelabuhan. Jika tidak diimbangi dengan efisiensi lain, beban ini berpotensi menaikkan tarif penyeberangan hingga 3,5 persen pada tahun 2027, yang tentu menjadi sentimen negatif bagi pengguna jasa.

Lebih jauh, sterilisasi pelabuhan juga berisiko menimbulkan gangguan operasional pada jam-jam sibuk. Pembatasan akses yang terlalu ketat dapat menyebabkan penumpukan kendaraan di area luar pelabuhan, terutama jika kapasitas parkir buffer zone tidak diperluas. Pada uji coba awal di Pelabuhan Merak, terjadi antrean kendaraan hingga 1,2 kilometer di jalan akses pada hari Minggu pertama penerapan. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi dengan kepolisian dan dinas perhubungan setempat masih perlu dimatangkan.

Proyeksi Dampak terhadap Arus Logistik dan Pariwisata

Dari sisi makro, penataan ulang pelabuhan ini diharapkan memberikan efek positif terhadap rantai pasok logistik antar-pulau. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sekitar 40 persen distribusi barang dari Jawa ke Sumatera melewati Pelabuhan Merak-Bakauheni. Dengan waktu tunggu yang lebih singkat, biaya logistik diproyeksikan turun 1,8 persen, yang pada akhirnya dapat menekan inflasi harga barang di wilayah Sumatera bagian selatan.

Namun, sentimen pasar terhadap kebijakan ini masih terbelah. Sebagian analis menilai sterilisasi pelabuhan sebagai langkah positif untuk meningkatkan citra pelayanan publik. Sementara itu, sebagian lainnya mengingatkan bahwa tanpa evaluasi berkala, program ini hanya akan menjadi formalitas belaka. Indeks kepuasan pelanggan yang dirilis oleh Kementerian BUMN pada kuartal I 2026 menunjukkan angka 78,4 dari 100, naik tipis dari 76,9 pada periode sebelumnya. Kenaikan tersebut masih jauh dari target 85 yang ditetapkan untuk akhir tahun.

Ke depannya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada konsistensi pengawasan dan adaptasi teknologi. ASDP berencana mengintegrasikan data penumpang dengan sistem imigrasi dan bea cukai, sehingga proses verifikasi menjadi lebih cepat. Namun, integrasi ini membutuhkan waktu setidaknya 18 bulan dan memerlukan kerja sama lintas kementerian. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka pada tahun 2027 mendatang, Pelabuhan Merak-Ketapang dapat menjadi contoh bagi pelabuhan lain di Indonesia dalam hal tata kelola yang bersih dan efisien.

Sebagai penutup, perlu ditegaskan bahwa kebijakan sterilisasi pelabuhan adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menawarkan perbaikan fundamental dalam pelayanan publik. Di sisi lain, ia menuntut kesiapan anggaran dan koordinasi yang matang. Hanya dengan evaluasi berbasis data dan keterbukaan informasi, kebijakan ini dapat benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.