Ekspor Nikel Terhambat Aturan Logam Tanah Jarang, Mendag Buka Suara

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan per Januari 2025, volume ekspor nikel Indonesia mencapai 1,2 juta ton, namun kebijakan baru terkait logam tanah jarang (LTJ) berpotensi mengubah lanskap perdagangan mineral nasional. Menteri Perdagangan Budi Santoso akhirnya merespons polemik penghentian ekspor nikel dan komoditas tambang lainnya yang terdampak revisi aturan ekspor mineral mengandung unsur LTJ. Kebijakan ini memicu perdebatan di kalangan pelaku industri, mengingat nikel merupakan salah satu andalan ekspor non-migas dengan nilai mencapai 3,4 miliar dolar AS pada kuartal III-2024.

Latar Belakang Aturan Baru dan Dampaknya terhadap Ekspor

Revisi aturan ekspor mineral yang mengandung unsur logam tanah jarang (LTJ) dirancang untuk memperkuat hilirisasi domestik, sejalan dengan target pemerintah meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Berdasarkan data Kementerian ESDM, Indonesia memiliki cadangan LTJ sekitar 12 juta ton, tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Namun, aturan ini secara langsung menghentikan sementara ekspor nikel, bauksit, dan tembaga yang memiliki kandungan LTJ di atas ambang batas tertentu.

Mendag Budi Santoso dalam pernyataannya menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan kepatuhan terhadap aturan baru tanpa mengorbankan iklim investasi. "Kami sedang melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk koordinasi dengan Kementerian ESDM dan pelaku usaha, agar transisi ini tidak mengganggu kontrak ekspor yang sudah berjalan," ujarnya. Namun, ia juga mengakui bahwa kebijakan ini memerlukan penyesuaian teknis, terutama dalam hal verifikasi kandungan LTJ di setiap pengiriman.

Pro dan Kontra: Antara Hilirisasi dan Risiko Pasar

Di satu sisi, kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk menguasai rantai pasok global logam tanah jarang, yang permintaannya diproyeksikan tumbuh 8,5% per tahun hingga 2030, didorong oleh industri baterai kendaraan listrik dan elektronik. Dengan mengolah LTJ di dalam negeri, Indonesia dapat meningkatkan pendapatan negara hingga 4 kali lipat dibandingkan ekspor mentah, berdasarkan simulasi Kementerian Keuangan.

Di sisi lain, penghentian ekspor secara mendadak berpotensi memicu capital outflow sebesar 1,8 miliar dolar AS, menurut perkiraan analis pasar. Sentimen negatif ini tercermin dari pelemahan nilai tukar rupiah sebesar 0,7% dalam sepekan terakhir, meskipun fundamental ekonomi masih solid. Pelaku industri, seperti Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), menyatakan bahwa aturan ini belum siap secara infrastruktur, karena fasilitas pemurnian LTJ baru beroperasi 30% dari kapasitas terpasang.

"Kebijakan yang baik harus mempertimbangkan kesiapan industri. Jika dipaksakan, kita justru kehilangan pangsa pasar global yang sudah susah payah dibangun," ujar Sekretaris Jenderal APNI, Meidy Katrin Lengkey, dalam diskusi tertutup.

Proyeksi dan Langkah Antisipasi Pemerintah

Pemerintah menargetkan ekspor mineral olahan, termasuk nikel dengan kadar LTJ rendah, dapat dilanjutkan pada kuartal II-2025 setelah sistem verifikasi berbasis digital diimplementasikan. Mendag Budi Santoso menambahkan bahwa pihaknya akan membuka ruang dialog dengan mitra dagang utama, seperti Tiongkok dan Uni Eropa, untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian perdagangan internasional.

Namun, para ekonom mengingatkan bahwa ketidakpastian regulasi dapat menurunkan peringkat daya saing Indonesia di mata investor. Berdasarkan indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Business), Indonesia berada di peringkat 73, dan perubahan aturan yang sering berubah-ubah dapat menghambat masuknya investasi asing langsung (FDI) yang mencapai 45,2 miliar dolar AS pada 2024.

Sebagai langkah jangka pendek, pemerintah berencana memberikan relaksasi bagi perusahaan yang telah memiliki kontrak ekspor hingga akhir 2025, dengan syarat mereka berkomitmen membangun fasilitas pengolahan LTJ dalam 3 tahun ke depan. Sementara itu, Kementerian Perindustrian akan mempercepat pembangunan smelter LTJ di Kalimantan Barat dengan kapasitas 50.000 ton per tahun, yang ditargetkan beroperasi pada 2026.

Dengan dinamika ini, pelaku pasar disarankan untuk memantau perkembangan regulasi secara berkala, karena setiap perubahan kebijakan dapat memengaruhi harga komoditas dan arus modal. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa tujuan akhirnya adalah menciptakan ekosistem industri yang mandiri dan berkelanjutan, meskipun harus melalui masa transisi yang penuh tantangan.