Ekonomi RI Tumbuh 5,29 Persen, Momentum Harus Dijaga

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada awal Agustus 2026, produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada kuartal II 2026 tumbuh sebesar 5,29 persen secara year-on-year (yoy). Angka ini sedikit melambat dibandingkan kuartal I 2026 yang tercatat 5,34 persen, namun masih berada di atas ekspektasi pasar yang memproyeksikan pertumbuhan di kisaran 5,1 persen. Capaian ini menunjukkan fundamental ekonomi domestik yang solid di tengah ketidakpastian global, dengan kontributor utama berasal dari konsumsi pemerintah yang melonjak 8,21 persen (yoy) dan investasi yang tumbuh 6,14 persen (yoy).

Konsumsi rumah tangga, yang menyumbang sekitar 54 persen terhadap PDB, juga tumbuh moderat sebesar 4,92 persen (yoy), didukung oleh daya beli masyarakat yang relatif stabil. Sementara itu, ekspor mengalami kontraksi tipis 0,34 persen (yoy) akibat pelemahan harga komoditas, namun impor tumbuh 3,21 persen (yoy) seiring dengan meningkatnya aktivitas industri. Secara spasial, pertumbuhan tertinggi terjadi di wilayah Sulawesi Maluku Papua (Sulampua) yang mencapai 6,87 persen, sementara Jawa tumbuh 5,12 persen.

Optimisme di Tengah Normalisasi Fiskal

Di satu sisi, capaian kuartal II 2026 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia memiliki daya tahan yang kuat. Konsumsi pemerintah yang tumbuh double digit menjadi pendorong utama, terutama dari belanja barang dan bantuan sosial yang digelontorkan menjelang akhir tahun anggaran. Investasi, baik asing maupun domestik, juga menunjukkan tren positif dengan realisasi penanaman modal yang meningkat signifikan di sektor hilirisasi dan infrastruktur. Ini tercermin dari PMI manufaktur yang bertahan di zona ekspansi di angka 52,4 pada Juli 2026, serta indeks keyakinan konsumen (IKK) yang berada di level 128,6.

Di sisi lain, pertumbuhan yang sedikit melambat dibandingkan kuartal sebelumnya mengindikasikan adanya tekanan dari sisi eksternal. Pelemahan harga batu bara dan minyak sawit mentah (CPO) yang masing-masing turun 12,4 persen dan 8,7 persen year-to-date, berpotensi menekan pendapatan ekspor dan penerimaan negara. Selain itu, normalisasi belanja pemerintah yang biasanya terkonsentrasi di paruh pertama tahun berisiko mengurangi stimulus pada semester kedua. Bank Indonesia dalam laporan terbarunya juga mencatat adanya capital outflow sebesar 3,2 miliar dolar AS dari pasar obligasi domestik pada Juli 2026, yang dipicu oleh ekspektasi kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS.

Kebijakan yang Perlu Diperkuat

Menjaga momentum pertumbuhan hingga akhir tahun membutuhkan kebijakan yang responsif dan terukur. Pemerintah perlu memastikan realisasi belanja modal, terutama untuk proyek infrastruktur prioritas, tidak tertunda. Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 31 Juli 2026, realisasi belanja modal baru mencapai 38,7 persen dari pagu anggaran, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 41,2 persen. Percepatan ini penting untuk menopang investasi dan menciptakan lapangan kerja, terutama di tengah tren perlambatan konsumsi kelas menengah yang tercermin dari penurunan penjualan ritel sebesar 1,2 persen (yoy) pada Juni 2026.

Di sisi moneter, Bank Indonesia diharapkan dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang saat ini berada di kisaran Rp15.800 per dolar AS. Meskipun inflasi inti masih terkendali di angka 2,4 persen (yoy), volatilitas mata uang dapat mengganggu arus modal dan meningkatkan biaya impor. Oleh karena itu, kebijakan makroprudensial yang longgar, seperti pelonggaran rasio loan to value (LTV) untuk kredit properti dan kendaraan, perlu diperpanjang untuk mendorong kredit perbankan yang tumbuh 11,3 persen (yoy) pada Juni 2026.

“Pertumbuhan 5,29 persen adalah kabar baik, tetapi kita tidak boleh lengah. Konsumsi pemerintah yang tinggi tidak bisa berlanjut terus, sehingga sektor swasta harus menjadi motor utama. Perlu ada keberanian untuk melakukan reformasi struktural, seperti perpajakan dan kemudahan berusaha, agar investasi jangka panjang tetap menarik,” ujar Dr. Faisal Basri, ekonom senior dari Universitas Indonesia.

Proyeksi dan Risiko ke Depan

Dengan tren saat ini, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kuartal III dan IV 2026 diperkirakan berada di kisaran 5,0 hingga 5,2 persen (yoy). Hal ini akan membawa pertumbuhan tahunan ke sekitar 5,15 persen, sedikit di bawah target APBN sebesar 5,3 persen. Risiko utama yang perlu diwaspadai adalah ketidakpastian kebijakan moneter global, eskalasi konflik dagang antara AS dan Tiongkok yang dapat menekan volume perdagangan, serta potensi gagal panen akibat fenomena El Nino yang dapat memicu inflasi pangan.

Di sisi positif, hilirisasi nikel dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV) terus menarik investasi asing. Pada semester I 2026, realisasi investasi di sektor ini mencapai 9,8 miliar dolar AS, naik 27 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, kenaikan upah minimum yang moderat dan program kartu prakerja yang diperluas dapat mendukung daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

Kesimpulannya, ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat, namun memerlukan manajemen kebijakan yang cermat. Pemerintah harus menyeimbangkan antara stimulus jangka pendek dan reformasi jangka panjang. Dengan koordinasi yang baik antara fiskal dan moneter, serta dukungan sektor swasta, target pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan masih dapat diraih. Publik dan pelaku pasar akan terus memantau implementasi kebijakan di sisa tahun ini, karena momentum yang ada tidak boleh disia-siakan.