Ekspor Listrik RI Dibuka, Harga Wajib Dikendalikan Jakarta

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per awal 2025, kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional telah melampaui 90 gigawatt (GW), sementara pertumbuhan permintaan domestik rata-rata hanya berkisar 4–5 persen year-on-year. Kondisi ini menciptakan kelebihan pasokan (overcapacity) di beberapa wilayah, terutama di Jawa dan Sumatera. Di tengah situasi tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membuka opsi mengekspor listrik ke negara tetangga, dengan syarat harga jual ditentukan oleh Indonesia. Kebijakan ini menandai pergeseran orientasi dari sebelumnya yang lebih menekankan ketahanan energi domestik menuju pemanfaatan pasar regional.

Dorongan Fundamental: Kelebihan Pasokan dan Beban Biaya

Secara fundamental, kelebihan kapasitas pembangkit menimbulkan beban fiskal tersendiri. Komponen take or pay dalam banyak kontrak jual beli listrik (PJB) membuat PT PLN (Persero) tetap harus membayar kapasitas yang tidak terserap, meski listrik tersebut tidak dikonsumsi. Sejumlah catatan menunjukkan biaya kapasitas yang menganggur (stranded cost) berpotensi membengkak dalam beberapa tahun ke depan bila tidak ada penyerapan baru. Ekspor listrik dipandang sebagai salah satu jalan keluar untuk meningkatkan load factor pembangkit sekaligus memperbaiki cash flow operator.

Dari sisi proyeksi, negara-negara tetangga seperti Malaysia (khususnya Sabah dan Sarawak), Singapura, serta Timor Leste memiliki kebutuhan listrik yang tumbuh. Singapura, misalnya, menargetkan impor listrik rendah karbon hingga 4 GW pada 2035 sebagai bagian dari transisi energinya. Ini membuka peluang nyata bagi Indonesia—kaya akan sumber energi surya, hidro, dan panas bumi—untuk masuk ke rantai pasok listrik regional.

Dua Sisi Kebijakan: Peluang Devisa versus Risiko Domestik

Di satu sisi, ekspor listrik berpotensi mendatangkan devisa, memperkuat neraca perdagangan, dan menarik investasi baru di sektor pembangkit. Nilai transaksi energi lintas negara biasanya berjangka panjang, 20–30 tahun, sehingga memberikan kepastian pendapatan. Bagi investor pembangkit, kepastian kontrak ekspor dapat menurunkan risiko dan pada gilirannya menekan biaya modal, yang berujung pada valuasi proyek yang lebih sehat.

Di sisi lain, sejumlah ekonom mengingatkan adanya risiko struktural. Jika ekspor diprioritaskan sebelum kebutuhan domestik sepenuhnya terpenuhi, dikhawatirkan terjadi kelangkaan pasokan di daerah terpencil yang saat itu belum teraliri listrik. Data rasio elektrifikasi nasional memang sudah mencapai sekitar 99 persen, tetapi kualitas pasokan (stabilitas tegangan dan durasi pemadaman) di wilayah timur masih tertinggal. Selain itu, ketergantungan pada pasar ekspor membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga dan perubahan kebijakan energi negara pembeli.

"Ekspor listrik tidak bisa hanya dilihat sebagai solusi kelebihan pasokan. Pemerintah harus memastikan ada jaminan pasokan domestik, kejelasan tarif, dan kajian risiko geopolitik sebelum kontrak jangka panjang ditandatangani," ujar seorang pengamat energi dari lembaga riset independen.

Kendali Harga sebagai Instrumen Kedaulatan Ekonomi

Syarat "harga ditentukan Indonesia" merupakan inti dari sikap negosiasi yang ingin ditonjolkan. Dalam perdagangan listrik lintas batas, harga biasanya mengacu pada biaya pokok penyediaan (BPP) plus margin tertentu. Jika Indonesia mampu menetapkan harga berdasarkan BPP pembangkit sendiri—yang untuk energi terbarukan cenderung menurun secara global—posisi tawar menjadi lebih kuat. Namun, penetapan harga juga harus memperhitungkan opportunity cost: listrik yang diekspor tidak dapat digunakan untuk mendorong industri padat energi di dalam negeri yang menciptakan nilai tambah lebih tinggi.

Dari kacamata likuiditas dan capital outflow, arus investasi asing ke sektor ketenagalistrikan dapat meningkat bila kerangka ekspor jelas. Ini berdampak positif pada sentimen pasar terhadap sektor infrastruktur. Sebaliknya, ketidakpastian regulasi—misalnya tarif ekspor yang berubah-ubah—justru bisa memicu penundaan investasi dan memperlebar spread imbal hasil yang diminta investor.

Praktik Regional dan Prasyarat Kelembagaan

Beberapa negara telah lebih dulu menjalankan skema serupa. Laos mengekspor listrik ke Thailand dan Vietnam, sementara Bhutan memasok ke India. Pelajaran dari pengalaman tersebut adalah pentingnya lembaga pengatur tunggal, transparansi tarif, serta interkoneksi jaringan yang andal. Indonesia masih menghadapi tantangan interkoneksi antarpulau, di mana jaringan transmisi belum sepenuhnya terintegrasi. Tanpa pembenahan ini, ekspor listrik berisiko hanya menguntungkan wilayah tertentu dan memperlebar ketimpangan antarwilayah.

Kesimpulannya, kebijakan ekspor listrik berada di persimpangan antara peluang ekonomi dan tanggung jawab domestik. Pemerintah perlu memastikan tiga hal: pertama, pasokan domestik tetap aman; kedua, harga ekspor benar-benar menguntungkan secara fiskal; ketiga, tata kelola kontrak transparan dan akuntabel. Bila prasyarat itu terpenuhi, ekspor listrik dapat menjadi instrumen strategis, bukan sekadar jalan pintas mengatasi kelebihan kapasitas.