Ekspor Listrik RI Dibuka, Harga Wajib Dikendalikan Indonesia

Berdasarkan pernyataan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terbaru, Indonesia membuka opsi ekspor listrik ke negara-negara tetangga. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan ini hanya akan berjalan jika harga jual ditentukan oleh Indonesia sebagai pemilik sumber daya. Pernyataan ini muncul di tengah tren transisi energi regional yang membuat permintaan listrik lintas batas mengalami kenaikan, seiring pertumbuhan pusat data dan industrialisasi di kawasan Asia Tenggara.

Latar Belakang Kebijakan dan Data Makro

Berdasarkan data Kementerian ESDM dan PT PLN per 2024, kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional mencapai sekitar 90 gigawatt (GW), sementara konsumsi listrik per kapita berada di kisaran 1.400 kilowatt-jam (kWh) per tahun. Angka ini masih jauh di bawah rata-rata negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang melampaui 4.000 kWh per kapita. Artinya, ada ruang ekspansi produksi yang belum terserap pasar domestik.

Pembukaan opsi ekspor listrik sejalan dengan tren energy interconnectivity di ASEAN, di mana proyek ASEAN Power Grid ditargetkan menghubungkan sistem kelistrikan lintas negara. Nilai investasi proyek ini diproyeksikan menembus US$ 100 miliar hingga 2040. Sentimen pasar terhadap sektor energi terbarukan juga menguat, dengan indeks saham sektor utilitas di Bursa Efek Indonesia mencatat kenaikan year-on-year pada periode yang sama.

Pro: Peluang Pendapatan dan Optimalisasi Kapasitas

Di satu sisi, ekspor listrik dapat menjadi sumber devisa baru. Dengan asumsi harga jual US$ 0,08–0,10 per kWh, ekspor 5 GW setara dengan tambahan pendapatan sekitar US$ 3,5–4,4 miliar per tahun. Angka ini signifikan untuk memperkuat neraca perdagangan dan posisi likuiditas nasional di tengah tekanan capital outflow global.

Selain itu, ekspor listrik memungkinkan optimalisasi aset pembangkit yang selama ini beroperasi di bawah kapasitas atau mengalami overcapacity. Fundamental industri kelistrikan nasional memang menghadapi persoalan kelebihan pasokan, terutama dari pembangkit batu bara yang terikat kontrak jangka panjang. Menyalurkan kelebihan ini ke pasar regional dapat memperbaiki rasio utilitas dan menekan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik domestik.

"Ekspor listrik hanya masuk akal jika harga ditetapkan Indonesia, bukan semata permintaan negara pembeli. Ini soal kedaulatan energi dan keadilan ekonomi," tegas Bahlil dalam keterangan resminya.

Kontra: Risiko Infrastruktur dan Ketahanan Domestik

Di sisi lain, sejumlah ekonom energi mengingatkan bahwa ekspor listrik menuntut infrastruktur transmisi lintas batas yang mahal. Estimasi biaya kabel bawah laut (submarine cable) untuk jarak 100 kilometer bisa menembus US$ 200–300 juta. Jika ini dibebankan ke tarif, valuasi proyek bisa memburuk dan berisiko menambah beban APBN melalui penugasan PLN.

Kekhawatiran lain adalah ketahanan pasokan domestik. Rasio elektrifikasi nasional memang sudah di atas 99 persen, tetapi kualitas pasokan di luar Jawa masih rentan. Ekspor listrik sebelum cadangan domestik benar-benar aman berpotensi memicu defisit pada musim kemarau atau saat permintaan puncak naik. Belum lagi risiko geopolitik jika negara pembeli mengubah kontrak secara sepihak.

Dari sisi fiskal, proyeksi penerimaan negara dari ekspor listrik perlu dihitung neto setelah memperhitungkan subsidi, insentif, dan biaya transmisi. Tanpa kerangka regulasi yang jelas, capital outflow di sektor energi justru bisa berlanjut karena investor menunggu kepastian tarif dan skema bagi hasil.

Proyeksi dan Tantangan Implementasi

Ke depan, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada tiga hal: kepastian harga jual, kesiapan infrastruktur, dan transparansi kontrak. Jika Indonesia konsisten menempatkan harga sebagai instrumen kedaulatan, ekspor listrik bisa menjadi portofolio baru dalam bauran energi nasional. Namun tanpa perhitungan fundamental yang matang, ambisi ini berisiko menjadi beban fiskal jangka panjang.