Dradjad Tantang Proyeksi Bank Dunia Soal Pertumbuhan Ekonomi RI

Berdasarkan data Bank Dunia dalam laporan terbarunya, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan hanya mencapai 5,2 persen pada 2026 dan 2027. Angka ini lebih rendah dibandingkan target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mencanangkan pertumbuhan di kisaran 5,5 hingga 6 persen. Proyeksi tersebut lantas menuai tanggapan dari ekonom senior Dradjad Wibowo, yang menantang validitas ramalan lembaga multilateral itu. Menurutnya, waktu yang akan membuktikan apakah proyeksi tersebut akurat atau justru meleset jauh dari realitas.

Proyeksi Bank Dunia dan Konteks Makroekonomi

Bank Dunia, dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi terbaru, menyoroti sejumlah faktor yang membatasi ruang pertumbuhan ekonomi nasional. Di satu sisi, konsumsi rumah tangga — yang menyumbang lebih dari 50 persen Produk Domestik Bruto (PDB) — masih tumbuh moderat di kisaran 4,8 hingga 5 persen year-on-year. Di sisi lain, kinerja ekspor komoditas mulai normalisasi pasca lonjakan harga batu bara, CPO, dan nikel pada periode 2021-2023. Indeks harga komoditas global diperkirakan melandai, sehingga surplus neraca dagang berpotensi menyusut.

Lembaga itu juga mencatat risiko eksternal berupa ketidakpastian kebijakan moneter Amerika Serikat, tensi geopolitik di Timur Tengah, serta perlambatan ekonomi Tiongkok yang berdampak pada permintaan ekspor Indonesia. Dalam konteks inilah proyeksi 5,2 persen dianggap sebagai skenario moderat, bukan pesimistis. Namun, bagi sebagian ekonom domestik, angka tersebut dinilai kurang menggambarkan potensi perbaikan fundamental ekonomi setelah pemilu dan konsolidasi fiskal.

Tantangan Dradjad: Antara Skeptisisme dan Realisme Data

Dradjad menegaskan bahwa proyeksi lembaga internasional kerap tidak selaras dengan realisasi. Ia menyoroti bahwa Bank Dunia pernah memperkirakan pertumbuhan lebih rendah dari capaian aktual pada beberapa periode sebelumnya. "Proyeksi itu bukan kitab suci. Waktu yang akan membuktikan apakah 5,2 persen itu tepat atau justru terlalu konservatif," ujarnya dalam sebuah diskusi ekonomi di Jakarta.

"Setiap lembaga punya asumsi dan model yang berbeda. Yang penting adalah bagaimana pemerintah merespons dengan kebijakan yang tepat, bukan sekadar menerima angka proyeksi mentah-mentah."

Di satu sisi, argumen Dradjad memiliki dasar. Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 tercatat 5,05 persen, sementara proyeksi awal sejumlah lembaga berada di kisaran 4,8 hingga 5,1 persen. Artinya, deviasi proyeksi terhadap realisasi memang lazim terjadi, baik ke atas maupun ke bawah. Di sisi lain, kritik terhadap proyeksi lembaga multilateral perlu diimbangi dengan data pembanding yang kuat, bukan sekadar sentimen optimisme.

Faktor Penentu: Konsumsi, Investasi, dan Likuiditas Global

Sejumlah indikator menjadi kunci apakah proyeksi 5,2 persen akan tercapai atau terlampaui. Pertama, pertumbuhan kredit perbankan yang per akhir tahun berada di kisaran 10 persen year-on-year. Likuiditas perbankan masih memadai dengan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) sekitar 84 persen. Jika permintaan kredit meningkat, konsumsi dan investasi bisa terdorong lebih tinggi.

Kedua, belanja modal pemerintah dan pembangunan infrastruktur yang berlanjut, termasuk proyek strategis nasional. Ketiga, arus modal asing atau capital outflow yang dipengaruhi kebijakan suku bunga The Fed. Ketika sentimen pasar global memburuk, investor cenderung menarik dana dari negara berkembang, sehingga menekan nilai tukar rupiah dan biaya impor bahan baku.

Keempat, kebijakan fiskal dan insentif industri hilirisasi yang diharapkan menambah nilai tambah ekspor. Pemerintah menargetkan investasi hilirisasi nikel, tembaga, dan bauksit terus berlanjut, meski menghadapi tantangan harga global dan isu lingkungan.

Dua Perspektif: Optimisme Pemerintah vs Kewaspadaan Lembaga Global

Pro: Pemerintah dan sejumlah ekonom domestik meyakini pertumbuhan bisa menembus 5,4 hingga 5,6 persen. Argumennya, inflasi terkendali di kisaran 2,5 sampai 3,5 persen, cadangan devisa stabil di atas USD 140 miliar, dan rasio utang terhadap PDB terjaga di bawah 40 persen. Fundamental ekonomi dianggap cukup solid untuk menopang ekspansi.

Kontra: Bank Dunia dan beberapa lembaga lain justru menekankan risiko struktural. Produktivitas tenaga kerja tumbuh lambat, ketergantungan pada komoditas masih tinggi, dan kualitas belanja pemerintah belum optimal. Ditambah ketidakpastian global, proyeksi 5,2 persen dinilai realistis sebagai batas atas, bukan batas bawah.

Pada akhirnya, perdebatan ini bukan soal siapa yang benar, melainkan bagaimana ketidakpastian ekonomi dikelola. Proyeksi adalah alat perencanaan, bukan vonis final. Yang dibutuhkan adalah respons kebijakan yang adaptif, data yang transparan, dan ruang fiskal yang cukup untuk menjaga stabilitas. Waktu, seperti kata Dradjad, yang akan menjadi hakimnya — bukan sekadar angka di atas kertas.