Djoko Setijowarno dan Pri Agung Rakhmanto Bahas Strategi Infrastruktur Berkelanjutan

Jakarta, 15 Oktober 2024 – Dua akademisi terkemuka Indonesia, Djoko Setijowarno dan Pri Agung Rakhmanto, tampil sebagai narasumber dalam forum strategis “Masa Depan Mobilitas dan Energi Nasional” di Jakarta Convention Center. Keduanya memberikan analisis tajam mengenai kesiapan infrastruktur transportasi dan energi di tengah percepatan urbanisasi serta komitmen pemerintah mencapai Net Zero Emission 2060.

Profil Singkat: Dua Suara Kritis di Bidangnya

Djoko Setijowarno adalah akademisi Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Ia kerap menyuarakan perlunya reformasi angkutan umum massal dan perbaikan tata kelola keselamatan jalan. Sementara Pri Agung Rakhmanto, Founder & Advisor ReforMiner Institute serta pengajar di Fakultas Teknik Kebumian dan Energi (FTKE) Universitas Trisakti, merupakan pakar strategis yang intens mengkritisi kebijakan subsidi energi dan percepatan transisi energi bersih.

Pemaparan Djoko Setijowarno: Urgensi Transportasi Publik yang Terintegrasi

Dalam sesi pertama, Djoko mengingatkan bahwa urbanisasi yang pesat membutuhkan lompatan kuantum pada layanan transportasi massal. Ia memaparkan data Kementerian Perhubungan yang menargetkan pembangunan 1.200 kilometer jalur Bus Rapid Transit (BRT) di 11 kota hingga 2030.

“Tanpa integrasi fisik dan tarif, BRT hanya akan menjadi solusi tambal sulam. Pemerintah harus berani mengalokasikan setidaknya 2-3% APBN untuk pengembangan angkutan massal dalam lima tahun ke depan,” tegas Djoko.

Ia juga menyoroti masalah budaya keselamatan. Menurut data MTI, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih menelan korban rata-rata 73 orang meninggal per hari. Djoko menekankan pentingnya penegakan aturan dan pembangunan trotoar ramah pejalan kaki yang saat ini masih di bawah 5% dari total panjang jalan nasional.

1. Tantangan BRT: Pembebasan lahan, pendanaan berkelanjutan, dan resistensi operator lama.
2. Prioritas Anggaran: Djoko merekomendasikan realokasi subsidi parkir dan pajak kendaraan untuk subsidi tiket angkutan umum.
3. Target 2030: Kota-kota yang menjadi prioritas BRT antara lain Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Denpasar.

Pri Agung Rakhmanto: Transisi Energi Jangan Bebani Transportasi

Beralih ke sesi kedua, Pri Agung Rakhmanto mengkritisi kebijakan kendaraan listrik (EV) yang dinilai terlalu ambisius tanpa perhitungan matang. Pemerintah menargetkan 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik pada 2030, namun Pri mempertanyakan jaminan sumber listrik bersihnya.

“Masalah utama adalah bauran energi kita masih didominasi batu bara, sekitar 60%. Jika sepuluh tahun lagi kita memaksakan jutaan EV, emisi hanya berpindah dari knalpot ke cerobong PLTU,” ujarnya menggunakan metafora tajam.

“Subsidi BBM yang kini mencapai Rp500 triliun seharusnya sebagian besar dialihkan untuk memperkuat transportasi massal berbasis listrik, bukan sekadar subsidi pembelian EV bagi segmen premium,” imbuh Pri.

Ia juga membeberkan risiko lain: kesiapan stasiun pengisian listrik yang hingga 2023 baru ada 1.500 unit, jauh dari target minimum 30.000 unit untuk melayani populasi EV target. Dengan potensi lonjakan beban listrik 15-20 GW, Pri mengingatkan perlunya perencanaan jaringan dan penyimpanan energi yang masif.

Rekomendasi Kolaboratif untuk Kebijakan Mobilitas Nasional

Di akhir forum, kedua akademisi merumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan yang dinilai lebih holistik:

• Integrasi Kebijakan: Kementerian Perhubungan dan Kementerian ESDM harus duduk bersama merancang grand design mobilitas rendah karbon yang bukan sekadar proyek fisik.
• Insentif yang Tepat Sasaran: Subsidi tarif angkutan umum berbasis kinerja, bukan subsidi harga kendaraan listrik yang dinikmati kelompok atas.
• Peta Jalan Energi: Mempercepat bauran energi terbarukan minimal 35% pada 2030 agar elektrifikasi transportasi benar-benar member manfaat iklim.
• Riset dan Data: Membangun pusat data mobilitas dan emisi terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

Forum diakhiri dengan kesepakatan untuk menerbitkan policy brief yang akan disampaikan kepada Presiden terpilih. “Kami hanya ingin meninggalkan warisan kota yang bernapas, bukan warisan kemacetan dan polusi,” pungkas Djoko, diamini Pri.