Dilema Kenaikan PTKP: Daya Beli Publik versus Penerimaan Negara

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per Oktober 2026, rencana kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) masih berada dalam tahap pengkajian. PTKP adalah ambang batas penghasilan tahunan yang tidak dikenakan pajak penghasilan orang pribadi. Saat ini, ambang tersebut telah beberapa tahun tidak mengalami penyesuaian, sementara inflasi dan kenaikan upah minimum terus menggerus daya beli masyarakat lapisan menengah ke bawah. Wacana ini muncul di tengah tekanan fiskal yang nyata: defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp319 triliun, atau sekitar 1,65% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Urgensi Penyesuaian di Tengah Erosi Daya Beli

Di satu sisi, kenaikan PTKP dipandang sebagai instrumen cepat untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga, yang menyumbang lebih dari 50% PDB Indonesia. Ketika ambang PTKP naik, pekerja dengan penghasilan rendah hingga menengah memiliki tambahan dana yang bisa dibelanjakan. Efeknya berantai: permintaan agregat meningkat, sektor ritel dan jasa bergerak, lalu mendorong pertumbuhan ekonomi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan konsumsi rumah tangga tumbuh 4,9% year-on-year pada kuartal III 2026, melambat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Perlambatan ini memperkuat argumen bahwa insentif fiskal bagi pekerja dibutuhkan.

Secara historis, setiap penyesuaian PTKP selalu diikuti kenaikan konsumsi dalam dua kuartal berikutnya. Mekanisme ini bekerja karena kelompok penerima upah menengah bawah memiliki kecenderungan mengonsumsi marginal (marginal propensity to consume) yang tinggi, mendekati 0,8. Artinya, dari setiap tambahan Rp1.000 penghasilan, sekitar Rp800 dibelanjakan. Inilah yang membuat kenaikan PTKP menjadi stimulus yang relatif cepat meresap ke ekonomi riil dibandingkan belanja pemerintah yang sering tersendat birokrasi.

Bayang-Bayang Tekanan pada Penerimaan Pajak

Di sisi lain, kenaikan PTKP berpotensi menggerus penerimaan negara dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi. Kontribusi PPh pasal 21 terhadap total penerimaan pajak memang tidak dominan, berkisar 8-10%, tetapi perannya signifikan sebagai penopang kepatuhan wajib pajak. Jika ambang PTKP dinaikkan, jutaan wajib pajak akan keluar dari jaring pajak, dan basis pemajakan menyusut. Dalam jangka menengah, ini dapat mempersempit ruang fiskal untuk membiayai program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Menteri Keuangan dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa setiap kebijakan perpajakan harus mempertimbangkan keberlanjutan fiskal. Rasio pajak Indonesia masih berada di kisaran 10,1% terhadap PDB, jauh di bawah rata-rata negara ASEAN yang mencapai 14-15%. Menurunkan beban pajak kelompok menengah tanpa kompensasi dari sektor lain berisiko memperlebar defisit dan meningkatkan kebutuhan pembiayaan utang. Pemerintah pun harus menghitung ulang proyeksi penerimaan jika kebijakan ini diambil.

"Kenaikan PTKP adalah trade-off klasik antara stimulus konsumsi dan konsolidasi fiskal. Pemerintah harus memastikan bahwa pengurangan beban pajak tidak menjadi bumerang bagi keberlanjutan anggaran," ujar seorang ekonom fiskal dari lembaga riset independen.

Kompromi dan Proyeksi ke Depan

Jalan tengah yang mungkin ditempuh adalah menaikkan PTKP secara bertahap dan selektif, misalnya hanya untuk kelompok penghasilan tertentu, sembari memperkuat basis pajak dari sektor yang belum tergarap optimal seperti ekonomi digital dan properti mewah. Pemerintah juga dapat mengombinasikan kebijakan ini dengan insentif investasi agar tidak sepenuhnya kehilangan penerimaan. Proyeksi sementara menunjukkan bahwa setiap kenaikan PTKP sebesar 10% berpotensi mengurangi penerimaan PPh sekitar Rp8-12 triliun per tahun, tergantung cakupan dan struktur upah.

Dari kacamata sentimen pasar, kebijakan ini bisa menjadi katalis positif bagi saham sektor konsumer dan ritel, tetapi berdampak netral hingga negatif bagi obligasi negara jika defisit melebar. Investor asing cenderung mencermati arah konsolidasi fiskal; capital outflow bisa terjadi bila rasio utang terhadap PDB naik tanpa disertai peningkatan penerimaan yang terukur. Karena itu, komunikasi publik dan kredibilitas kebijakan menjadi kunci.

Keputusan akhir masih menunggu hasil kajian menyeluruh, termasuk dampaknya terhadap likuiditas perekonomian dan target penerimaan dalam APBN. Yang jelas, dilema kenaikan PTKP bukan sekadar angka di atas kertas; ia menyentuh langsung dompet pekerja sekaligus denyut pembangunan nasional. Publik berharap kebijakan ini diambil dengan data, bukan sekadar sentimen politik sesaat.