Destry Siapkan Kelanjutan Digitalisasi Pembayaran dan Peran Uang Tunai

Berdasarkan data Bank Indonesia per 2025, arah sistem pembayaran nasional terus bergerak menuju ekosistem digital, sementara uang tunai masih mempertahankan perannya dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Destry Damayanti, calon Gubernur Bank Indonesia, menyatakan bahwa penguatan digitalisasi pembayaran akan tetap menjadi bagian penting dari kebijakan bank sentral. Pernyataan tersebut menempatkan perluasan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS sebagai salah satu agenda yang berpotensi berlanjut.

QRIS merupakan standar kode QR nasional yang memungkinkan konsumen membayar melalui berbagai aplikasi dengan satu format yang sama. Bagi masyarakat, penyatuan ini membuat transaksi lebih sederhana. Bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah, sistem tersebut dapat memperluas pilihan pembayaran sekaligus meninggalkan catatan transaksi yang lebih rapi. Data digital itu berpotensi membantu pelaku usaha mengukur omzet dan membangun rekam jejak usaha.

Digitalisasi Menjadi Tren Utama Sistem Pembayaran

Perkembangan pembayaran digital berlangsung sejalan dengan perubahan perilaku konsumen. Transaksi melalui ponsel, dompet elektronik, dan layanan perbankan digital semakin banyak digunakan karena menawarkan kecepatan serta kemudahan. Di sisi kebijakan, digitalisasi juga mendukung efisiensi karena mengurangi kebutuhan pemrosesan uang fisik, mempercepat perpindahan dana, dan memperluas akses layanan keuangan.

Namun, perluasan QRIS tidak semata-mata bergantung pada jumlah pengguna. Fundamental ekosistemnya mencakup keamanan siber, stabilitas jaringan, perlindungan data pribadi, serta kemampuan pedagang menerima pembayaran secara konsisten. Likuiditas, yaitu ketersediaan dana yang dapat digunakan untuk transaksi, juga perlu dijaga agar perpindahan uang secara elektronik berjalan lancar, terutama ketika aktivitas ekonomi meningkat.

Di satu sisi, kelanjutan ekspansi QRIS dapat memperkuat inklusi keuangan. Masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses luas ke layanan perbankan dapat memanfaatkan kanal pembayaran digital dengan perangkat yang relatif sederhana. Pelaku usaha juga dapat mengurangi ketergantungan pada uang kembalian dan menekan risiko kehilangan uang tunai di tempat usaha.

Di sisi lain, digitalisasi membawa tantangan yang tidak kecil. Gangguan koneksi, penipuan, biaya layanan, dan kesenjangan literasi digital dapat membatasi manfaatnya. Wilayah dengan jaringan telekomunikasi yang belum merata berpotensi tertinggal dibandingkan pusat kota. Karena itu, indikator keberhasilan seharusnya tidak hanya berupa pertumbuhan nominal transaksi, tetapi juga mencakup keandalan sistem, tingkat adopsi di daerah, dan jumlah keluhan konsumen yang dapat diselesaikan.

Uang Tunai Belum Hilang dari Perekonomian

Meski transaksi digital mengalami kenaikan, uang tunai tetap memiliki fungsi penting. Uang fisik tidak membutuhkan koneksi internet, perangkat baterai, atau akun pada penyedia jasa tertentu. Karakteristik tersebut menjadikannya relevan bagi masyarakat di daerah terpencil, kelompok lanjut usia, serta konsumen yang belum terbiasa menggunakan aplikasi keuangan.

Uang tunai juga berperan sebagai instrumen cadangan ketika terjadi gangguan sistem pembayaran. Bencana alam, pemadaman listrik, gangguan jaringan, maupun masalah teknis pada aplikasi dapat menghambat transaksi digital. Dalam kondisi semacam itu, ketersediaan uang fisik membantu menjaga aktivitas jual beli tetap berlangsung.

“Transformasi digital tidak berarti menghapus uang tunai, melainkan membangun sistem pembayaran yang memberi pilihan aman, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat.”

Di satu sisi, penggunaan uang tunai dapat membuat transaksi lebih mudah dipahami dan tidak bergantung pada teknologi. Di sisi lain, pengelolaannya membutuhkan biaya pencetakan, distribusi, penyimpanan, dan pengamanan. Uang tunai juga menghasilkan data transaksi yang lebih terbatas, sehingga pelaku usaha dapat lebih sulit menyusun pembukuan dan lembaga keuangan memiliki informasi yang lebih sedikit untuk menilai kegiatan ekonomi.

Arah Kebijakan dan Risiko yang Perlu Diawasi

Kelanjutan digitalisasi pembayaran di bawah calon pimpinan baru BI akan berhadapan dengan kebutuhan menjaga keseimbangan. Bank sentral perlu mendorong inovasi tanpa mengurangi pilihan masyarakat yang masih bergantung pada uang tunai. Pendekatan tersebut penting agar modernisasi sistem pembayaran tidak menciptakan eksklusi baru bagi kelompok yang tertinggal secara teknologi.

Aspek keamanan akan menjadi salah satu perhatian utama. Meningkatnya transaksi digital dapat diikuti kenaikan risiko pembobolan akun, rekayasa sosial, dan penyalahgunaan identitas. Edukasi kepada konsumen harus berjalan bersama penguatan pengawasan terhadap penyelenggara jasa pembayaran. Mekanisme pengaduan yang cepat dan transparan juga dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan publik.

Selain itu, standardisasi QRIS perlu diiringi kompetisi yang sehat dan struktur biaya yang wajar. Biaya yang terlalu tinggi dapat menekan margin pedagang kecil, sedangkan persaingan yang tidak seimbang dapat menghambat inovasi. BI perlu memperhatikan rasio biaya terhadap nilai transaksi, kualitas layanan, dan dampak kebijakan terhadap sektor informal.

Proyeksi ke depan menunjukkan pembayaran digital kemungkinan tetap memiliki tren pertumbuhan, terutama seiring meningkatnya penggunaan telepon pintar dan layanan ekonomi berbasis aplikasi. Meski demikian, laju pertumbuhan tersebut tidak otomatis menggantikan uang tunai sepenuhnya. Portofolio alat pembayaran masyarakat kemungkinan akan bersifat campuran: digital untuk kecepatan dan pencatatan, tunai untuk fleksibilitas serta kondisi darurat.

Dengan demikian, agenda kebijakan tidak berhenti pada ekspansi jumlah transaksi. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan digitalisasi memiliki valuasi manfaat yang jelas bagi konsumen dan pedagang, menjaga stabilitas sistem, serta menyediakan akses yang setara. Sentimen pasar terhadap arah kepemimpinan BI juga akan dipengaruhi oleh kemampuan bank sentral menyeimbangkan inovasi, keamanan, efisiensi, dan kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai.