admin
JAKARTA, Beritadua -- Destry Damayanti akhirnya menyampaikan pernyataan resmi pertamanya setelah ditetapkan sebagai Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia, menggantikan Perry Warjiyo yang memasuki masa pensiun. Penunjukan ini disambut pasar dengan pergerakan terbatas pada rupiah dan indeks saham, mencerminkan ekspektasi akan keberlanjutan kebijakan moneter yang telah berjalan.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan di kantor pusat Bank Indonesia, Destry menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, seraya melanjutkan bauran kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya. Penekanan pada stabilitas ini muncul di tengah dinamika global yang masih bergolak, terutama terkait ketidakpastian suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat serta tensi geopolitik yang dapat memicu gejolak arus modal asing.
Stabilitas Moneter di Tengah Tekanan Eksternal
Berdasarkan data Bank Indonesia per 14 Juni 2024, cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar 136,2 miliar dolar AS, setara dengan 6,1 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka ini berada di atas standar kecukupan internasional, memberikan ruang yang cukup bagi bank sentral untuk melakukan intervensi menjaga kestabilan rupiah. Namun demikian, tekanan terhadap rupiah tetap nyata. Secara year-to-date, rupiah melemah 4,7 persen terhadap dolar AS, terimbas oleh penguatan dolar global dan aliran modal keluar dari pasar obligasi domestik.
Di satu sisi, fundamental ekonomi domestik masih cukup solid. Pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2024 mencapai 5,11 persen (yoy), didorong oleh konsumsi rumah tangga dan peningkatan realisasi investasi. Inflasi inti tetap terjaga rendah di 1,70 persen (Mei 2024), memberikan kenyamanan bagi Bank Indonesia untuk menahan BI Rate di level 6,25 persen. Destry, dengan pengalamannya sebagai Deputi Gubernur Senior, dipandang memahami betul kompleksitas instrumen moneter dan makroprudensial yang dibutuhkan untuk merespons dinamika ini.
Di sisi lain, muncul kekhawatiran terkait ruang fiskal dan kebutuhan pembiayaan. Kenaikan belanja pemerintah yang signifikan pada paruh kedua tahun ini berpotensi meningkatkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), yang bila tidak diimbangi dengan permintaan investor asing dapat menekan imbal hasil (yield) dan memperburuk nilai tukar. Skenario terburuk, capital outflow bisa mencapai Rp 30 triliun dalam sebulan jika sentimen risk-off kembali dominan, seperti yang sempat terjadi pada April 2024. Dalam situasi ini, kemampuan Destry untuk menjaga kredibilitas pasar dan mengomunikasikan arah kebijakan dengan jelas menjadi krusial.
Kontinuitas dan Tantangan Transisi
Penunjukan Destry sebagai pejabat sementara, bukan Gubernur definitif, juga memunculkan dua perspektif. Pro: transisi yang rapi dan pengalaman Destry yang telah lebih dari dua dekade berkarier di BI, termasuk perannya mengelola bauran kebijakan selama pandemi, memberikan jaminan keberlanjutan. Pasar tidak akan dibingungkan oleh perubahan arah yang drastis. Gubernur BI sebelumnya, Perry Warjiyo, dikenal dengan kebijakan "triple intervention" dan operasi moneter yang agresif, dan Destry diyakini akan melanjutkan pakem tersebut.
Kontra: masa jabatan yang terbatas dapat mengurangi kredibilitas dan independensi pengambilan keputusan jangka panjang. Bank sentral membutuhkan kepemimpinan yang memiliki mandat penuh dan durasi yang pasti untuk mengkalibrasi ekspektasi inflasi dan nilai tukar. Tanpanya, pelaku pasar mungkin akan mencoba menguji ketangguhan kebijakan BI. Terlebih lagi, Pemilihan Umum 2024 telah usai, namun transisi pemerintahan baru masih menyisakan pertanyaan soal arah kebijakan ekonomi makro yang akan bersinergi dengan BI.
Respons Pasar dan Proyeksi Ekonom
Survei singkat Beritadua terhadap tujuh analis menunjukkan ekspektasi pasar yang terbelah. Tiga analis memperkirakan BI Rate akan bertahan hingga akhir tahun dengan fokus pada stabilisasi rupiah, sementara empat lainnya melihat ruang pemangkasan 25 basis poin pada triwulan IV jika tekanan eksternal mereda dan inflasi tetap jinak. "BI di bawah kepemimpinan Destry akan sangat berhati-hati, mengingat pengalaman 2013 dan 2018 ketika ketidakpastian global memicu taper tantrum versi lokal," ujar ekonom senior dari Lembaga Pemeringkat Infovesta, yang enggan disebutkan namanya.
Dari sisi data perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio kredit bermasalah (NPL) gross perbankan pada April 2024 berada di 2,34 persen, turun tipis dari bulan sebelumnya. Likuiditas perbankan masih longgar dengan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 25,8 persen. Artinya, transmisi kebijakan moneter ke sektor riil masih punya jalur yang cukup bersih. Namun, pertumbuhan kredit yang mencapai 11,2 persen (yoy) perlu dicermati agar tidak menimbulkan tekanan pada inflasi aset.
Destry dalam pernyataannya juga menyinggung pentingnya digitalisasi sistem pembayaran dan pendalaman pasar keuangan, dua pilar yang menjadi warisan era sebelumnya. Ia menekankan bahwa transformasi digital BI, termasuk QRIS dan BI-FAST, akan terus didorong untuk mendukung efisiensi dan inklusi ekonomi. Langkah ini dinilai positif oleh ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), yang menyebut bahwa percepatan digitalisasi dapat meningkatkan kecepatan perputaran uang tanpa menambah tekanan inflasi secara langsung.
Dengan pernyataan perdana yang direspon netral oleh pasar, kini perhatian tertuju pada rapat dewan gubernur bulan depan. Jadwal rilis BI Rate akan menjadi panggung pertama bagi Destry untuk menunjukkan kualitas komunikasi kebijakannya di hadapan publik. Bila mampu menavigasi ekspektasi dengan baik, bukan tidak mungkin periode transisi ini justru memperkuat fondasi kepercayaan terhadap Bank Indonesia di tengah lanskap global yang masih berkabut. “Kami akan terus mewaspadai dinamika global, namun tetap optimistis dengan prospek ekonomi domestik,” demikian kutipan penutup pernyataannya yang disampaikan secara terukur.
Comments (0)