Destry Damayanti Pegang Kendali BI, Stabilitas Rupiah Jadi Prioritas Utama

Jakarta - Kepemimpinan Bank Indonesia (BI) resmi mengalami transisi menyusul pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur yang telah ia emban selama dua periode. Posisi strategis tersebut untuk sementara diamanatkan kepada Destry Damayanti, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior, hingga proses suksesi definitif rampung. Langkah ini menandai babak baru bagi otoritas moneter yang kini dihadapkan pada tantangan eksternal yang semakin kompleks.

Dalam pernyataan pertamanya setelah memegang tampuk pimpinan, Destry menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah akan menjadi salah satu pilar utama dalam setiap keputusan kebijakan yang diambil. "Menjaga kestabilan rupiah adalah fondasi bagi pemulihan ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya, menggarisbawahi urgensi penguatan sektor eksternal di tengah meningkatnya tekanan global.

Rekam Jejak dan Kapasitas Kepemimpinan

Destry Damayanti bukanlah sosok asing di lingkungan bank sentral. Sebelum dipercaya menempati posisi Deputi Gubernur Senior pada 2019, ia telah meniti karier panjang sebagai ekonom dan profesional di sektor keuangan. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini juga pernah menjabat sebagai Kepala Ekonom di salah satu bank BUMN terbesar, anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga posisi strategis di berbagai lembaga internasional. Kombinasi pengalaman di sektor perbankan, pengawasan jasa keuangan, dan kebijakan moneter menjadikannya figur yang dipandang mampu mengemudikan BI di masa transisi.

Rekan-rekan seprofesinya menilai Destry sebagai pemimpin yang pragmatis dan sangat memperhatikan data. Gaya komunikasinya yang lugas dan terbiasa menghadapi dinamika pasar diharapkan dapat memperkuat kredibilitas bank sentral di mata investor. Reputasinya dalam mengelola risiko sistemik menjadi modal berharga ketika BI harus merespons cepat gejolak arus modal dan fluktuasi nilai tukar.

Memetakan Tekanan terhadap Rupiah

Prioritas Destry pada stabilitas rupiah bukanlah tanpa alasan. Sejak awal tahun, mata uang Garuda terus dibayangi ketidakpastian global yang berasal dari beberapa sumber sekaligus. Kebijakan suku bunga tinggi yang berkepanjangan di negara maju, perang dagang yang kembali memanas, fragmentasi geopolitik, hingga perlambatan ekonomi Tiongkok telah menciptakan lingkungan yang kurang bersahabat bagi mata uang negara berkembang. Dalam beberapa pekan terakhir, rupiah bahkan sempat menyentuh level psikologis tertentu yang memicu kekhawatiran akan imported inflation, terutama pada komoditas pangan dan energi yang sebagian besar masih bergantung pada pasokan impor.

Di satu sisi, fundamental ekonomi domestik sesungguhnya masih relatif solid. Pertumbuhan ekonomi triwulan pertama terjaga di atas 5 persen, inflasi inti tetap jinak di kisaran 2,5 persen secara year-on-year, dan cadangan devisa yang dimiliki Indonesia masih cukup untuk membiayai lebih dari enam bulan impor serta pembayaran utang luar negeri pemerintah. Data neraca perdagangan pun secara konsisten membukukan surplus sejak pertengahan 2020, memberikan bantalan alami bagi pasokan valuta asing.

Di sisi lain, risiko capital outflow tetap nyata. Perbedaan suku bunga antara Indonesia dan Amerika Serikat yang menyempit mengurangi daya tarik aset-aset berdenominasi rupiah. Jika BI tidak responsif, dana asing yang selama ini parkir di Surat Berharga Negara (SBN) berpotensi keluar secara tiba-tiba, memperburuk tekanan pada nilai tukar. Maka dari itu, sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan menjadi keniscayaan yang harus terus dijaga.

Sinyal Arah Kebijakan ke Depan

Pengamat ekonomi menangkap bahwa fokus Destry pada stabilitas kurs memberikan sinyal awal tentang kemungkinan arah kebijakan BI dalam beberapa bulan mendatang. Bank sentral diyakini akan tetap berhati-hati dalam melonggarkan suku bunga acuan sebelum terlihat jelas bahwa risiko eksternal telah mereda. Kebijakan triple intervention—yaitu intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga pembelian SBN di pasar sekunder—kemungkinan besar akan terus dioptimalkan untuk menjaga likuiditas dan menahan volatilitas berlebihan.

Selain itu, instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang telah terbukti efektif menarik aliran modal asing sejak pertama kali diterbitkan diperkirakan akan semakin ditingkatkan fleksibilitasnya. Beberapa ekonom menilai bahwa era transisi ini membuka peluang bagi BI untuk memperkuat bauran kebijakan yang lebih inovatif, tanpa terjebak pada rumusan konvensional yang kaku.

Pelaku pasar saham dan obligasi menyambut penunjukkan Destry dengan reaksi yang beragam namun cenderung netral. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hanya bergerak tipis pada hari pertama perdagangan setelah pengumuman, sementara imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun stabil di kisaran 6,7 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar belum melihat perubahan fundamental yang drastis, namun menunggu langkah konkret dari pucuk pimpinan baru.

Dengan pengalaman panjangnya di berbagai lini otoritas dan sektor keuangan, Destry Damayanti diharapkan mampu menjaga bauran kebijakan yang kredibel. Stabilitas rupiah, sebagaimana ditegaskannya, bukan sekadar urusan angka di layar monitor perdagangan, melainkan cerminan kepercayaan dunia terhadap ketahanan ekonomi Indonesia. Masa transisi ini menjadi ujian pertama untuk membuktikan komitmen tersebut.