Airlangga Hartarto Pastikan Mundurnya Perry Warjiyo Tak Ganggu Stabilitas

Jakarta, Beritadua – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan jaminan bahwa mundurnya Perry Warjiyo dari kursi Gubernur Bank Indonesia (BI) tidak akan menimbulkan gejolak pada stabilitas ekonomi domestik. Dalam jumpa pers yang digelar di kantor Kemenko Perekonomian, Minggu (27/7/2026), Airlangga menekankan bahwa BI memiliki kelembagaan yang kuat dan sistem pengambilan keputusan yang kolegial, sehingga transisi kepemimpinan tidak akan mengubah fokus utama bank sentral dalam menjaga stabilitas moneter dan nilai tukar rupiah.

“Kami menghormati keputusan Pak Perry, namun perlu digarisbawahi bahwa BI adalah lembaga independen yang kebijakannya ditetapkan melalui Rapat Dewan Gubernur, bukan keputusan satu orang. Rupiah tetap akan dijaga dan stabilitas sistem keuangan akan terus terpantau dengan baik,” ujar Airlangga.

Respons Pasar dan Pergerakan Rupiah

Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan Senin (28/7) menguat tipis 0,08% ke level Rp15.190 per dolar AS, setelah sempat melemah pada sesi Asia sebelumnya. Pasar merespons berita mundurnya Perry Warjiyo dengan cukup tenang karena telah ada antisipasi sebelumnya.

Di satu sisi, mundurnya seorang gubernur bank sentral dapat memicu kekhawatiran terhadap perubahan arah kebijakan moneter, terutama di tengah ketidakpastian global. Namun di sisi lain, BI di bawah kepemimpinan Perry Warjiyo telah membangun kredibilitas yang tinggi melalui bauran kebijakan seperti stabilisasi rupiah melalui intervensi ganda, operasi moneter, dan penguatan koordinasi fiskal-moneter. Pasar cenderung percaya bahwa transisi akan berjalan mulus.

Analis pasar uang dari Mega Capital, Andri Zakarias, menyebut bahwa sentimen pasar terhadap BI masih positif. “Fundamental ekonomi Indonesia cukup solid dengan cadangan devisa yang mencapai USD142,1 miliar per akhir Juni 2026, sehingga BI memiliki amunisi yang cukup untuk meredam volatilitas,” ujarnya.

Stabilitas Moneter dan Kerangka Kebijakan

Perry Warjiyo dikenal dengan kebijakan “triple intervention” yang menggabungkan intervensi di pasar spot, DNDF, dan pembelian SBN. Kerangka kerja ini diproyeksikan akan tetap dilanjutkan oleh deputi gubernur senior yang akan menjabat sebagai pelaksana tugas hingga terpilih gubernur definitif. Dengan demikian, arah kebijakan moneter tidak akan berubah drastis.

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi tahunan pada Juni 2026 berada di level 2,85%, masih dalam rentang target BI sebesar 2,5%±1%. Ini memberikan ruang bagi bank sentral untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) di level 5,75% atau menyesuaikannya secara hati-hati. Mundurnya Perry Warjiyo tidak mengubah proyeksi tersebut karena keputusan suku bunga disepakati secara kolektif oleh Dewan Gubernur.

“Kami melihat BI Rate kemungkinan besar akan ditahan hingga akhir tahun untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan menarik aliran modal asing,” kata ekonom Bahana Sekuritas, Putri Anindya. “Investor asing tidak perlu khawatir karena kerangka Inflation Targeting Framework tetap berlaku dan pemerintah juga akan segera mengajukan calon gubernur yang kredibel ke DPR.”

Dampak pada Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Dari perspektif fiskal, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 pada kisaran 5,2%–5,5%. Konsumsi rumah tangga dan investasi diharapkan menjadi motor utama di tengah perlambatan ekonomi global. Mundurnya Gubernur BI dinilai tidak akan mengganggu realisasi investasi sepanjang stabilitas makro terjaga.

Pro: Investor asing yang selama ini memegang porsi sekitar 15% dari total SBN yang dapat diperdagangkan akan tetap nyaman jika suku bunga riil tetap positif dan volatilitas rupiah terkendali. BI memiliki pengalaman panjang dalam mengelola transisi kepemimpinan—sebelumnya terjadi saat pergantian dari Agus Martowardojo ke Perry Warjiyo, yang justru diikuti penguatan rupiah.

Kontra: Beberapa pihak mengkhawatirkan potensi perebutan kursi gubernur baru yang dapat menimbulkan ketidakpastian politik. Namun, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah akan segera mengusulkan nama pengganti yang memiliki rekam jejak kuat di bidang moneter. “Proses di DPR akan berjalan sesuai mekanisme yang ada, dan kami pastikan tidak ada kekosongan kepemimpinan yang mengganggu operasional BI,” imbuhnya.

Koordinasi Fiskal-Moneter Tetap Kuat

Salah satu warisan Perry Warjiyo adalah penguatan sinergi antara BI dan Kementerian Keuangan melalui skema burden sharing ketika pandemi COVID-19. Kini, meskipun skema tersebut sudah berakhir, komunikasi antara otoritas fiskal dan moneter tetap erat. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyatakan bahwa transisi ini tidak akan mempengaruhi lelang SBN maupun strategi pembiayaan utang.

Likuiditas perbankan juga dalam kondisi longgar dengan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) berada di 27,8% pada Mei 2026, jauh di atas threshold kehati-hatian. Ini menjadi bantalan yang memadai jika terjadi capital outflow sementara akibat ketidakpastian transisi.

Secara keseluruhan, mundurnya Perry Warjiyo menandai babak baru yang perlu disikapi dengan tenang. Pasar akan mencermati kandidat pengganti dan bagaimana komitmen BI terhadap stabilitas moneter diuji. Namun, dengan fondasi yang kuat dan jaminan dari pemerintah, ekonomi Indonesia diyakini tetap berada di jalur yang positif.