Desil Ekonomi, DTSEN, dan Arah Baru Penyaluran Bansos

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 tercatat 8,57 persen, atau setara dengan 24,06 juta jiwa, mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di level 9,36 persen. Meski tren perbaikannya konsisten, pemerintah dihadapkan pada tantangan klasik: memastikan bantuan sosial (bansos) benar-benar sampai ke rumah tangga yang paling membutuhkan. Menjawab persoalan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa penentuan kategori desil penerima bantuan kini mengacu pada hasil survei ekonomi dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Apa Itu Desil dan Mengapa Menjadi Acuan Bansos

Dalam terminologi statistik, desil adalah pembagian sepuluh lapisan penduduk yang diurutkan dari kondisi ekonomi terendah hingga tertinggi. Desil 1 merujuk pada 10 persen penduduk termiskin, desil 2 pada 10 persen berikutnya, dan seterusnya hingga desil 10 yang mewakili kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Semakin kecil angka desil, semakin besar prioritas seseorang untuk memperoleh bantuan sosial.

Konsep ini bukan sekadar teori. DTSEN hadir sebagai basis data tunggal yang menggabungkan informasi kependudukan, sosial, dan ekonomi dari berbagai kementerian serta lembaga, termasuk BPS, Kementerian Sosial, dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan satu sumber data yang terintegrasi, pemerintah berharap klasifikasi desil tidak lagi tumpang tindih antara satu program dengan program lainnya. Kebijakan ini diperkuat melalui peraturan presiden yang terbit pada awal 2025, menandai peralihan dari data terpadu kesejahteraan sosial menuju arsitektur data tunggal yang lebih menyeluruh.

Survei Ekonomi: Validasi Lapangan yang Menentukan

Data tunggal saja dinilai belum cukup. Airlangga menjelaskan bahwa proses pemeringkatan desil saat ini tengah disempurnakan lewat survei ekonomi di lapangan, yang berfungsi memvalidasi kondisi riil rumah tangga. Survei ini penting karena data administratif kerap tertinggal dari dinamika pendapatan masyarakat, misalnya ketika sebuah keluarga kehilangan pekerjaan atau justru mengalami peningkatan penghasilan secara signifikan.

Pendekatan ini sejalan dengan praktik internasional dalam menargetkan program perlindungan sosial. Alih-alih hanya mengandalkan data statis, kombinasi survei berkala dan data tunggal memungkinkan pemerintah memperbarui daftar penerima setiap periode, sehingga rumah tangga yang sudah keluar dari kemiskinan dapat dikeluarkan dari daftar dan digantikan oleh kelompok yang baru terdampak. Tingkat akurasi ini menjadi krusial mengingat anggaran perlindungan sosial dalam APBN 2025 dialokasikan lebih dari Rp500 triliun, menjadikannya salah satu komponen belanja negara terbesar.

Pro dan Kontra Skema Berbasis Desil

Pro: Pendukung kebijakan ini menilai penggunaan desil berbasis DTSEN meningkatkan efisiensi fiskal. Dengan penargetan yang presisi, setiap rupiah bantuan dialokasikan kepada mereka yang benar-benar masuk kategori rentan, sekaligus menekan kebocoran anggaran yang selama ini menjadi keluhan utama. Likuiditas belanja negara pun lebih terarah, dan rasio bantuan terhadap produk domestik bruto dapat dijaga tetap sehat.

Kontra: Di sisi lain, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa survei ekonomi memiliki keterbatasan, terutama di daerah terpencil dengan mobilitas penduduk tinggi. Risiko exclusion error — yakni kelompok miskin yang justru tidak terdata — tetap mengintai jika instrumen survei tidak menjangkau seluruh wilayah. Selain itu, pembaruan data yang terlalu sering berpotensi menimbulkan gejolak sosial ketika penerima lama tiba-tiba kehilangan statusnya, meski kondisi ekonominya belum berubah secara fundamental.

“Keberhasilan skema ini tidak hanya ditentukan oleh keandalan datanya, tetapi juga oleh transparansi proses penetapan dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat,” ujar pengamat kebijakan sosial dalam diskusi publik beberapa waktu lalu.

Implikasi dan Proyeksi ke Depan

Ke depan, integrasi desil dengan DTSEN diproyeksikan menjadi fondasi bagi berbagai program perlindungan sosial, mulai dari bantuan pangan, kesehatan, hingga subsidi energi. Pemerintah juga membuka peluang penyesuaian batas desil penerima sesuai kondisi fiskal, sebagaimana sempat menjadi wacana untuk memperluas cakupan pada kelompok desil menengah.

Sentimen pasar terhadap arah kebijakan ini cenderung positif selama implementasinya konsisten. Namun, proyeksi yang optimistis harus dibarengi dengan penguatan tata kelola data, perlindungan privasi warga, serta sinkronisasi antarkementerian. Tanpa itu, desil hanyalah angka statistik yang belum tentu mencerminkan kenyataan di lapangan. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kebijakan ini sederhana: seberapa cepat garis kemiskinan dapat ditekan lebih rendah dari 8,57 persen, dan seberapa adil setiap keluarga merasakan manfaatnya.