Data Kesehatan Nasional Dinilai Bisa Jadi Fondasi Industri Farmasi

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan per awal 2025, Indonesia menyimpan salah satu tumpukan data kesehatan terbesar di Asia Tenggara. Jumlah peserta program jaminan kesehatan nasional telah melampaui 270 juta jiwa, sementara basis data penanganan pandemi mencatat puluhan juta rekam uji spesimen, rawat inap, dan pelacakan kontak sejak 2020. Bagi sebagian ekonom, tumpukan ini bukan sekadar arsip administratif, melainkan aset ekonomi yang belum tergarap optimal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyoroti bahwa kombinasi data tersebut dapat menjadi modal dasar pengembangan industri obat nasional, terutama bila diolah dengan bantuan kecerdasan artifisial. Gagasan ini mencuat di tengah ketergantungan impor bahan baku farmasi yang masih berkisar 90 persen menurut catatan Kementerian Perindustrian. Artinya, ada celah besar antara potensi data dan realisasi produksi dalam negeri.

Nilai Ekonomi Data Kesehatan dalam Rantai Farmasi

Dalam kerangka ekonomi, data kesehatan dapat diposisikan sebagai input produksi baru. Data itu memberi sinyal mengenai pola penyakit, sebaran demografi, dan efektivitas intervensi. Dengan algoritma pembelajaran mesin, sinyal tersebut bisa mempercepat proses penemuan senyawa obat, memperkirakan permintaan regional, hingga mengarahkan alokasi anggaran riset agar tidak tersebar tipis.

Secara angka, pasar farmasi domestik diperkirakan bernilai sekitar Rp130 triliun per tahun dan tumbuh pada kisaran 7-8 persen year-on-year. Bila sebagian nilai itu dapat dipenuhi produksi lokal, efek bergandanya terasa pada penciptaan lapangan kerja, penerimaan pajak, dan penghematan devisa. Setiap penurunan 10 persen ketergantungan impor bahan baku berpotensi menghemat devisa ratusan juta dolar AS per tahun, bergantung pada kurs dan volume kebutuhan.

"Data kesehatan adalah aset strategis. Tanpa tata kelola yang benar, ia hanya menjadi beban penyimpanan, bukan mesin pertumbuhan," ujar seorang ekonom senior yang menekuni ekonomi kesehatan.

Dua Sisi Pandang: Peluang versus Kesiapan

Di satu sisi, pendukung gagasan ini menilai Indonesia memiliki modal demografis dan volume data yang jarang dimiliki negara berkembang lain. Populasi besar berarti variasi klinis yang kaya, sehingga model kecerdasan artifisial dapat dilatih dengan sampel yang lebih representatif. Kolaborasi antara rumah sakit pemerintah, universitas, dan industri dinilai bisa menekan biaya riset hingga 30-40 persen dibanding jalur konvensional.

Di sisi lain, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa ketersediaan data tidak otomatis berkorelasi dengan daya saing industri. Ada tiga hambatan struktural: kualitas data yang belum terstandardisasi, keterbatasan sumber daya manusia di bidang bioinformatika, dan kerangka regulasi perlindungan data pribadi yang masih dalam tahap penguatan. Tanpa perbaikan di tiga area itu, ambisi ini berisiko berhenti sebagai wacana.

Dari kacamata investor, sentimen pasar terhadap sektor kesehatan domestik memang relatif positif. Indeks saham sektor kesehatan mencatat kinerja yang lebih baik dibanding indeks gabungan dalam beberapa periode terakhir. Meski demikian, likuiditas emiten farmasi masih tipis, sehingga capital outflow global dapat dengan cepat mengubah arah valuasi. Fundamental perusahaan tetap menjadi penentu utama, bukan sekadar narasi kebijakan.

Proyeksi dan Syarat Agar Modal Data Berbuah

Pro: bila tata kelola data diperbaiki, Indonesia berpeluang menaikkan porsi produksi obat dalam negeri dari sekitar 40 persen menjadi 60 persen dalam satu dekade, sekaligus memperkuat ketahanan kesehatan nasional. Kontra: tanpa investasi riset yang konsisten minimal 1 persen dari PDB untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, target tersebut sulit dicapai karena anggaran riset nasional masih tertinggal dari negara tetangga.

Beberapa langkah yang dinilai krusial mencakup standardisasi rekam medis elektronik, pembentukan pusat data kesehatan terpadu, insentif fiskal bagi perusahaan yang berinvestasi di riset klinis, serta skema berbagi manfaat yang jelas antara pemilik data dan pengolah. Perlindungan privasi harus menjadi prasyarat, bukan pelengkap, agar kepercayaan publik terjaga.

Kesimpulannya, data kesehatan berpotensi menjadi fondasi industri farmasi modern, tetapi potensi itu bersyarat. Ia bergantung pada kualitas institusi, konsistensi kebijakan, dan kesiapan sumber daya manusia. Tanpa itu, tumpukan data hanya akan menjadi angka di pusat penyimpanan, bukan kekuatan ekonomi yang menggerakkan industri obat nasional.