arif-budianto
Praktik manipulasi harga dan pelaporan nilai barang yang lebih rendah dari harga pasar (under-invoicing) serta pengalihan keuntungan ke negara ber-tarif pajak rendah (transfer pricing) terus merongrong penerimaan negara dari sektor komoditas unggulan Indonesia. Menanggapi persoalan sistemik ini, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mengambil langkah tegas untuk menyumbat celah kebocoran devisa hasil ekspor nasional.
Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia, Luke Thomas Mahony, menegaskan bahwa pembenahan tata kelola ekspor komoditas kini menjadi prioritas utama. Menurutnya, transparansi transaksi adalah kunci utama agar kekayaan alam Indonesia memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan negara dan tidak menguap di tengah jalan akibat permainan administrasi perdagangan luar negeri.
Modus Sistemik: Bagaimana Devisa Komoditas Menguap
Investigasi menunjukkan bahwa skema under-invoicing kerap dimanfaatkan oleh oknum eksportir untuk mengecilkan Bea Keluar dan Pajak Penghasilan (PPh). Dengan melaporkan transaksi ekspor di bawah harga pasar riil, margin keuntungan yang besar sengaja disembunyikan di luar negeri melalui entitas perantara atau perusahaan afiliasi di negara suaka pajak (tax haven).
Berikut adalah perbandingan mekanisme transaksi normal dibanding skema manipulatif yang merugikan penerimaan negara:
| Skema Transaksi | Mekanisme Pelaporan | Dampak terhadap Negara |
|---|---|---|
| Transaksi Transparan (Ideal) | Sesuai Harga Acuan Pasar (Benchmark Price) | Penerimaan pajak & Royalti 100% Optimal |
| Under-invoicing | Nilai faktur ditekan jauh di bawah harga riil | Potensi kehilangan pajak & Bea Keluar hingga 30-40% |
| Transfer Pricing Afiliasi | Menjual murah ke anak usaha di tax haven | Devisa Hasil Ekspor (DHE) tidak kembali penuh ke dalam negeri |
"Kejahatan manipulasi nilai ekspor bukan sekadar persoalan administratif, melainkan ancaman langsung terhadap kedaulatan ekonomi dan stabilitas moneter nasional," tegas seorang pengamat ekonomi independen.
Tahapan Strategis Pembenahan Pengawasan Ekspor DSI
Untuk menghentikan praktik destruktif tersebut, PT Danantara Sumberdaya Indonesia menetapkan peta jalan pengawasan ketat yang terintegrasi secara digital dan lintas instansi:
- Integrasi Data Real-Time: Menghubungkan sistem pencatatan produksi tambang dan perkebunan langsung dengan portal kepabeanan serta Direktorat Jenderal Pajak.
- Penerapan Harga Acuan Ketat: Memastikan seluruh dokumen ekspor wajib mengacu pada Harga Patokan Ekspor (HPE) resmi dan indeks komoditas global terkini.
- Audit Forensik Transaksi Afiliasi: Melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap struktur kepemilikan pembeli luar negeri untuk mendeteksi transaksi transfer pricing terselubung.
- Penguatan Pengawasan Fisik dan Mutu: Melakukan uji sampling independen pada pelabuhan muat guna mencegah manipulasi spesifikasi teknis barang ekspor.
Langkah DSI ini diharapkan mampu menyelamatkan potensi penerimaan negara yang ditargetkan mencapai ratusan triliun Rupiah tiap tahunnya dari sektor pertambangan dan perkebunan. Transparansi ekspor yang solid diproyeksikan bakal memperkuat cadangan devisa nasional sekaligus menciptakan iklim usaha komoditas yang lebih berkeadilan bagi seluruh pelaku industri di Tanah Air.
"Transparansi bukan opsi, melainkan keharusan teknis jika kita ingin memastikan setiap ton komoditas yang keluar dari bumi Indonesia memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat," ujar Luke Thomas Mahony.
Comments (0)