Danantara Pastikan Pelindo dan Pelni Tetap Berdiri Sendiri

Berdasarkan keterangan resmi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) per awal 2025, Chief Operating Officer Dony Oskaria menegaskan bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) tidak akan digabungkan atau dimerger. Keputusan ini menjadi sinyal penting bagi pasar mengenai arah konsolidasi badan usaha milik negara (BUMN) di sektor logistik dan transportasi laut. Kebijakan tersebut diambil bukan tanpa alasan, melainkan karena kedua perusahaan memiliki perbedaan model bisnis yang cukup mendasar.

Perbedaan Model Bisnis Jadi Pertimbangan Utama

Pelindo beroperasi sebagai pengelola terminal, dermaga, dan infrastruktur pelabuhan, yang sebagian besar pendapatannya berasal dari jasa bongkar muat, penyewaan lahan, serta layanan kepelabuhanan. Sementara itu, Pelni bergerak di bidang angkutan penumpang dan barang antarpulau, dengan misi pelayanan publik yang kuat, termasuk melayani rute-rute terpencil yang secara komersial kurang menguntungkan. Perbedaan fundamental inilah yang membuat penggabungan dinilai berisiko mengaburkan fokus operasional dan indikator kinerja masing-masing perusahaan.

Menurut Dony, penyatuan dua entitas dengan karakter berbeda dapat menimbulkan inefisiensi, terutama dalam hal alokasi belanja modal (capital expenditure), pengukuran rasio profitabilitas, dan penetapan target kinerja.

"Kami melihat bahwa model bisnis Pelindo dan Pelni berbeda. Karena itu, keduanya tidak akan dimerger," ujarnya dalam keterangan resmi.

Pro: Fokus Operasional dan Kepastian Investasi

Di satu sisi, keputusan untuk tidak melakukan merger dinilai positif oleh sejumlah analis karena memberikan kepastian arah strategi korporasi. Dengan tetap berdiri sendiri, Pelindo dapat melanjutkan ekspansi kapasitas pelabuhan, termasuk proyek pelabuhan baru dan modernisasi terminal peti kemas, tanpa terbebani oleh misi layanan publik Pelni yang sarat subsidi. Sebaliknya, Pelni dapat fokus meningkatkan konektivitas antarpulau dan kualitas layanan penumpang, yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat di kawasan timur Indonesia.

Secara fundamental, pemisahan ini juga memudahkan penilaian valuasi masing-masing perusahaan. Pelindo memiliki aset infrastruktur bernilai besar dengan arus kas yang relatif stabil, sementara Pelni memiliki struktur biaya operasional yang lebih sensitif terhadap harga bahan bakar dan tingkat okupansi penumpang. Pemisahan portofolio semacam ini memungkinkan investor dan pemerintah menilai kinerja secara lebih objektif, tanpa distorsi akibat perbedaan lini usaha.

Kontra: Potensi Sinergi yang Belum Tergarap Maksimal

Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai bahwa absennya integrasi berpotensi menghilangkan peluang sinergi yang signifikan. Idealnya, keterpaduan antara pengelola pelabuhan dan operator kapal dapat menekan biaya logistik nasional, yang saat ini masih tergolong tinggi. Berdasarkan data Bank Indonesia, rasio biaya logistik terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional masih berkisar 14 hingga 17 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara ASEAN yang berada di kisaran 10 hingga 13 persen. Tingginya biaya logistik ini menjadi salah satu hambatan daya saing ekspor Indonesia.

Tanpa integrasi, koordinasi antara jadwal kapal dan kapasitas dermaga berpotensi kurang optimal. Hal ini berimplikasi pada waktu tunggu kapal (dwelling time) yang lebih lama, serta utilisasi terminal yang tidak efisien. Sentimen pasar pun dapat terbelah: sebagian investor menyambut kepastian struktur korporasi, sementara sebagian lain mengkhawatirkan hilangnya efisiensi skala ekonomi (economies of scale) yang biasanya muncul dari konsolidasi.

Dampak pada Proyeksi Sektor Logistik dan Pelayaran

Ke depan, keputusan ini diperkirakan tidak mengubah proyeksi pertumbuhan sektor logistik nasional secara signifikan, mengingat kedua perusahaan tetap beroperasi dengan mandatnya masing-masing. Namun, yang perlu dicermati adalah bagaimana Danantara mengelola portofolio BUMN di sektor ini agar tetap kompetitif. Tren capital outflow dari sektor infrastruktur transportasi global, serta fluktuasi harga minyak dunia, akan menjadi faktor eksternal yang memengaruhi likuiditas dan belanja modal kedua perusahaan.

Dari kacamata kebijakan, penegasan Danantara ini juga menjadi pesan bahwa konsolidasi BUMN tidak dilakukan secara seragam. Setiap rencana merger akan dievaluasi berdasarkan kesamaan model bisnis, potensi sinergi, dan dampaknya terhadap pelayanan publik. Dengan demikian, pasar diharapkan tidak lagi berspekulasi berlebihan terhadap wacana penggabungan yang belum memiliki dasar fundamental yang kuat.

Pada akhirnya, yang paling menentukan bukanlah struktur kepemilikan semata, melainkan bagaimana Pelindo dan Pelni mampu meningkatkan indeks kinerja operasional, menjaga kesehatan rasio keuangan, dan berkontribusi pada konektivitas nasional. Jika kedua perusahaan dapat berkolaborasi secara fungsional tanpa harus merger, maka tujuan efisiensi logistik nasional tetap dapat dicapai.