Danantara Hapus 652 Perusahaan BUMN, Begini Analisis Dua Sisinya

Berdasarkan data Kementerian BUMN per akhir 2024, total aset konsolidasian badan usaha milik negara menembus lebih dari Rp 9.800 triliun dengan setoran dividen ke kas negara berkisar Rp 80 triliun per tahun. Struktur raksasa tersebut kini memasuki babak baru. Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bersama Badan Pembinaan BUMN (BP BUMN) mempercepat program streamlining atau perampingan, yang berujung pada penghapusan 652 perusahaan dari peta korporasi pelat merah.

Apa Itu Streamlining dan Mengapa 652 Perusahaan Dihapus?

Streamlining adalah proses rasionalisasi jumlah entitas melalui penggabungan (merger), peleburan ke induk usaha, hingga likuidasi perusahaan yang dinilai tidak lagi memiliki prospek bisnis. Dari sekitar 1.000 entitas di ekosistem BUMN—mencakup induk usaha, anak usaha, hingga cucu perusahaan—sebanyak 652 entitas diproyeksikan hilang. Artinya, hanya tersisa sekitar 200 hingga 300 perusahaan yang dianggap memiliki fundamental kuat dan relevan dengan arah kebijakan negara.

Dalam terminologi ekonomi, langkah ini disebut konsolidasi korporasi. Tujuannya sederhana: memperbaiki rasio efisiensi, memangkas rantai birokrasi berlapis, dan meningkatkan valuasi aset negara. Selama ini, struktur BUMN yang gemuk kerap dituding menjadi sumber inefisiensi karena banyak anak dan cucu usaha beroperasi di sektor yang sama, bahkan saling berebut pasar satu sama lain.

Di Satu Sisi: Efisiensi dan Daya Tarik Investor

Di satu sisi, perampingan ini dinilai positif bagi sentimen pasar. Struktur yang ramping membuat tata kelola lebih transparan, arus dividen ke negara lebih terkonsentrasi, dan pengambilan keputusan lebih cepat. Bagi investor, portofolio BUMN yang terkonsolidasi lebih mudah dianalisis karena laporan keuangannya tidak lagi tersebar di ratusan entitas.

Pengalaman sejumlah negara menunjukkan tren serupa. Temasek Singapura, misalnya, mengelola aset negara melalui struktur holding yang ringkas dengan valuasi portofolio ratusan miliar dolar AS. Jika Danantara berhasil meniru model tersebut, likuiditas aset BUMN berpotensi mengalami kenaikan dan membuka ruang masuknya modal asing. Proyeksi sejumlah analis menyebut konsolidasi dapat mengerek return on equity (ROE)—rasio laba terhadap modal—BUMN secara year-on-year dalam tiga hingga lima tahun ke depan.

"Konsolidasi adalah langkah struktural yang sudah lama ditunggu. Persoalan BUMN bukan pada ukuran asetnya, melainkan pada efisiensi pengelolaannya," ujar seorang ekonom senior dari salah satu universitas negeri di Jakarta.

Di Sisi Lain: Risiko Transisi dan Dampak Ketenagakerjaan

Di sisi lain, penghapusan ratusan perusahaan bukan tanpa ongkos. Proses likuidasi dan merger berisiko memicu ketidakpastian di kalangan karyawan, terutama pada entitas yang selama ini bergantung pada penugasan proyek dari induknya. Pengalaman restrukturisasi BUMN karya satu dekade lalu menunjukkan masa transisi dapat berlangsung bertahun-tahun dan menekan kinerja operasional untuk sementara waktu.

Ada pula kekhawatiran dari sisi pasar modal. Jika proses perampingan tidak berjalan transparan, sentimen pasar bisa berbalik negatif dan memicu capital outflow—keluarnya dana asing—dari saham-saham BUMN di Bursa Efek Indonesia. Indeks saham sektor BUMN sempat mengalami penurunan pada masa awal pembentukan Danantara, mencerminkan sikap wait and see investor terhadap arah kebijakan baru.

Proyeksi ke Depan: Fundamental Menjadi Penentu

Ke depan, keberhasilan program ini akan diukur dari indikator yang terukur: kenaikan setoran dividen, perbaikan rasio utang, dan tren valuasi saham BUMN di pasar. Jika eksekusi berjalan disiplin, perampingan 652 perusahaan bisa menjadi titik balik fundamental korporasi negara. Sebaliknya, tanpa tata kelola yang bersih, konsolidasi hanya akan menjadi perubahan administratif tanpa dampak ekonomi nyata.

Bagi pelaku pasar dan masyarakat, pesannya jelas: transformasi BUMN adalah maraton, bukan sprint. Data kinerja year-on-year dalam dua hingga tiga tahun mendatang akan menjadi tolok ukur paling jujur apakah penghapusan 652 perusahaan ini benar-benar menciptakan nilai tambah, atau sekadar mengurangi jumlah nama dalam daftar.