Danantara Digoda Kepemilikan Saham Bandara Madinah

Berdasarkan data Bank Indonesia per Juni 2026, cadangan devisa Indonesia mencapai 152,3 miliar dolar AS, didukung oleh arus modal masuk yang stabil. Di tengah momentum tersebut, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengonfirmasi adanya tawaran strategis dari pemerintah Arab Saudi untuk turut serta dalam kepemilikan saham Bandara Internasional King Abdulaziz di Madinah. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh CEO Danantara, Rosan Roeslani, dalam sebuah forum ekonomi di Jakarta pada Rabu (16/7/2026).

Tawaran tersebut dinilai sebagai pengakuan atas kredibilitas Danantara sebagai pengelola aset negara yang baru beroperasi sejak awal 2025. Namun, langkah ini juga memicu perdebatan di kalangan ekonom mengenai prioritas investasi di dalam negeri versus ekspansi aset di luar negeri.

Peluang Ekspansi Global dan Diversifikasi Portofolio

Di satu sisi, tawaran kepemilikan saham Bandara Madinah membuka peluang besar bagi Danantara untuk memperkuat posisi di kancah investasi global. Bandara tersebut merupakan salah satu hub penerbangan tersibuk di Timur Tengah, melayani lebih dari 8,5 juta jamaah umrah dan haji setiap tahunnya. Dengan nilai proyek pengembangan bandara yang mencapai 4,2 miliar dolar AS, potensi pendapatan dari sisi aeronautika dan non-aeronautika sangat menjanjikan.

Menurut proyeksi Kementerian Keuangan Arab Saudi, lalu lintas penumpang bandara ini akan tumbuh 7,8% per tahun hingga 2030, didorong oleh kebijakan Visi 2030 yang agresif dalam sektor pariwisata religius. Bagi Danantara, ini adalah kesempatan untuk mendiversifikasi portofolio yang selama ini didominasi oleh aset energi dan infrastruktur domestik. Dengan rasio utang terhadap aset yang masih di bawah 30%, Danantara memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mengakuisisi saham minoritas tanpa mengganggu likuiditas internal.

Rosan Roeslani menyatakan bahwa tawaran ini datang tanpa diminta, menunjukkan kepercayaan investor asing terhadap tata kelola Danantara. "Kami menerima pendekatan langsung dari pihak Saudi, dan tim kami sedang melakukan uji tuntas secara mendalam," ujarnya dalam konferensi pers yang disiarkan langsung. Ia menambahkan bahwa keputusan akhir akan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap nilai aset dan reputasi Indonesia di mata investor global.

Kekhawatiran Capital Outflow dan Prioritas Domestik

Di sisi lain, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa investasi ke luar negeri berisiko memicu capital outflow yang dapat menekan nilai tukar rupiah. Berdasarkan data BPS per Juni 2026, investasi langsung luar negeri Indonesia tercatat minus 2,1 miliar dolar AS pada kuartal pertama, defisit pertama dalam lima tahun terakhir. Jika Danantara mengalokasikan dana signifikan untuk Bandara Madinah, sentimen pasar bisa memburuk, terutama di tengah ketidakpastian suku bunga global yang masih tinggi di level 5,25%.

Kritik juga datang dari pengamat kebijakan publik, yang menilai Danantara seharusnya fokus pada pembangunan infrastruktur domestik yang masih membutuhkan dana besar. Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) saja memerlukan tambahan investasi sekitar 18,7 miliar dolar AS hingga 2027, sementara renovasi pelabuhan dan bandara di Indonesia timur masih jauh dari target. "Kita punya banyak bandara yang perlu ditingkatkan, dari Sorong hingga Kupang. Mengapa harus membeli saham di Madinah?" ujar Faisal Basri, ekonom senior dari Universitas Indonesia, dalam sebuah diskusi publik.

Selain itu, risiko geopolitik di Timur Tengah menjadi pertimbangan serius. Ketegangan di kawasan Teluk yang masih berfluktuasi dapat mempengaruhi operasional bandara, terutama jika terjadi eskalasi konflik. Valuasi saham yang ditawarkan juga belum transparan; beberapa analis memperkirakan harga yang diminta bisa mencapai 1,5 miliar dolar AS untuk 20% saham, yang setara dengan 12% total aset kelolaan Danantara saat ini.

Analisis Dampak terhadap Pasar dan Proyeksi Ke Depan

Menanggapi kabar ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kenaikan tipis 0,3% pada penutupan perdagangan Rabu, didorong oleh optimisme investor terhadap potensi pendapatan baru. Namun, nilai tukar rupiah justru melemah 0,4% ke level Rp16.250 per dolar AS, mencerminkan kekhawatiran terhadap arus modal keluar. Sentimen pasar terbelah: sebagian melihat ini sebagai langkah berani yang sejalan dengan ambisi Danantara menjadi sovereign wealth fund kelas dunia, sementara yang lain menganggapnya prematur di tengah kebutuhan domestik yang mendesak.

Bank Indonesia dalam laporan mingguannya mencatat bahwa posisi cadangan devisa masih aman, tetapi memperingatkan bahwa setiap investasi luar negeri harus diimbangi dengan peningkatan ekspor dan investasi masuk. "Kami tidak melarang investasi ke luar negeri, tetapi harus ada strategi yang jelas untuk mengembalikan nilai tambah ke dalam negeri," kata Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam pernyataan resmi.

Ke depan, keputusan Danantara akan menjadi ujian bagi kredibilitas lembaga yang baru terbentuk ini. Jika tawaran diterima, perlu ada mekanisme pelaporan yang transparan dan target pengembalian investasi yang realistis, minimal 10% per tahun untuk menutup biaya modal. Sebaliknya, jika ditolak, Danantara harus mampu menjelaskan alasan yang logis kepada mitra internasional agar tidak merusak hubungan bilateral yang sudah terjalin baik.

Dalam jangka panjang, proyeksi menunjukkan bahwa sektor infrastruktur penerbangan di Timur Tengah akan tumbuh 6,5% per tahun hingga 2035, didorong oleh ekspansi maskapai dan pariwisata. Namun, fundamental ekonomi Indonesia juga menunjukkan potensi serupa, dengan pertumbuhan PDB 5,2% pada kuartal kedua 2026 dan inflasi yang terkendali di level 2,8%. Pilihan antara ekspansi global dan penguatan domestik ini akan menentukan arah kebijakan investasi negara dalam satu dekade ke depan.

Para pelaku pasar menyarankan agar Danantara melakukan kajian komprehensif yang melibatkan auditor independen dan konsultan internasional sebelum mengambil keputusan. "Jangan sampai kita terjebak dalam euforia tawaran besar tanpa menghitung risiko operasional dan politik secara matang," ujar seorang analis dari lembaga riset lokal yang enggan disebut namanya. Dengan begitu, langkah ini dapat menjadi preseden positif bagi pengelolaan aset negara yang profesional dan akuntabel.