Danantara dan JBS Investasi US$2,5 Miliar Garap Pasar Protein Asia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal III 2025, konsumsi daging sapi per kapita masyarakat Indonesia tercatat sekitar 2,9 kilogram per tahun, tertinggal jauh dari Malaysia yang berkisar 20 kilogram dan Australia di atas 30 kilogram per tahun. Kesenjangan protein hewani inilah yang melatari langkah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menjalin kemitraan strategis dengan JBS NV, raksasa pengolahan daging global asal Brasil, melalui komitmen investasi bersama senilai US$2,5 miliar atau setara sekitar Rp40,7 triliun dengan asumsi kurs Rp16.300 per dolar AS.

Kerja sama ini dirancang dalam skema joint venture atau usaha patungan yang menyasar pasar protein di kawasan Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru. Bagi Danantara, sovereign wealth fund (dana kekayaan negara yang dikelola untuk kepentingan jangka panjang) dengan total aset kelolaan BUMN diperkirakan menembus US$900 miliar, kesepakatan ini menandai ekspansi portofolio ke sektor pangan lintas negara. Adapun bagi JBS NV, perusahaan yang membukukan pendapatan sekitar US$77 miliar pada 2024, kemitraan ini memperdalam penetrasi di Asia, wilayah dengan pertumbuhan konsumsi protein tercepat di dunia.

Fundamental Pasar Protein Asia Menunjukkan Tren Menanjak

Dari sisi fundamental, tren permintaan protein hewani di Asia Tenggara bergerak naik secara konsisten. Kawasan ini menampung lebih dari 680 juta jiwa, dengan segmen kelas menengah yang terus membesar. Kenaikan pendapatan per kapita secara historis berkorelasi positif dengan konsumsi daging, sehingga proyeksi permintaan protein kawasan diperkirakan tumbuh 2,5 persen hingga 3 persen per tahun secara year-on-year (perbandingan terhadap periode yang sama tahun sebelumnya). Indonesia sendiri masih mengimpor sekitar 40 persen kebutuhan daging sapinya, dengan volume impor tahunan menembus 200 ribu ton. Kondisi ini menciptakan ruang bisnis sekaligus peluang memperkuat rantai pasok pangan nasional yang selama ini menjadi salah satu penyumbang defisit neraca perdagangan sektor pertanian.

Di Satu Sisi: Peluang Strategis bagi Portofolio Negara

Di satu sisi, kolaborasi ini menawarkan sejumlah keuntungan. Pertama, diversifikasi portofolio Danantara yang selama ini bertumpu pada dividen BUMN sektor keuangan dan energi. Kedua, potensi transfer teknologi serta manajemen rantai pasok dingin dari JBS yang berpengalaman puluhan tahun di industri pemrosesan daging. Ketiga, langkah ini selaras dengan agenda ketahanan pangan pemerintah, termasuk kebutuhan protein untuk program gizi nasional yang menjangkau puluhan juta penerima manfaat. Jika dikelola secara disiplin, usaha patungan ini berpotensi menghasilkan imbal hasil yang relatif stabil karena permintaan pangan cenderung tahan terhadap siklus ekonomi dibandingkan sektor komoditas lainnya.

Di Sisi Lain: Risiko yang Tidak Bisa Diabaikan

Di sisi lain, sejumlah risiko mengintai. Harga sapi hidup dan pakan ternak sangat volatil; lonjakan harga jagung dan bungkil kedelai dapat menggerus margin hingga 5 persen sampai 8 persen. Ada pula risiko kurs karena investasi berdenominasi dolar AS, sementara pelemahan rupiah berpotensi memicu capital outflow (keluarnya modal asing dari pasar domestik) yang menekan likuiditas. Ancaman penyakit hewan seperti penyakit mulut dan kuku yang sempat merebak pada 2022 juga dapat mengganggu pasokan. Selain itu, tata kelola Danantara yang masih muda usia menjadi perhatian publik, termasuk transparansi penempatan dana. Rekam jejak lingkungan JBS di Amerika Selatan yang kerap disorot lembaga pemerhati deforestasi turut menjadi catatan dari sisi keberlanjutan.

"Investasi pangan lintas negara memang menjanjikan dari sisi permintaan, tetapi keberhasilannya sangat ditentukan oleh tata kelola, mitigasi risiko kurs, dan kejelasan pembagian peran antara investor negara dan mitra strategis," ujar seorang ekonom senior dari lembaga riset di Jakarta.

Proyeksi dan Sentimen Pasar ke Depan

Ke depan, sentimen pasar terhadap langkah Danantara kemungkinan terbagi. Investor akan mencermati rasio imbal hasil terhadap risiko, struktur pendanaan, serta valuasi aset yang menjadi bagian dari usaha patungan ini. Jika eksekusi berjalan sesuai rencana, kolaborasi tersebut dapat menjadi pijakan Indonesia dalam peta rantai pasok protein Asia-Pasifik menuju 2030. Sebaliknya, bila harga komoditas bergejolak atau tata kelola tidak berjalan transparan, tekanan terhadap kinerja portofolio negara berpotensi meningkat. Bagi pembaca, langkah ini layak dipantau sebagai indikator arah kebijakan investasi negara di sektor pangan, bukan sebagai dasar keputusan investasi individual.