Cukai Minuman Berpemanis Disiapkan, Potensi Penerimaan Rp1,7 Triliun

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per pembahasan anggaran terbaru, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menargetkan pemberlakuan cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada semester II 2027. Kebijakan ini diproyeksikan menyumbang penerimaan negara sekitar Rp1,7 triliun, angka yang terbilang moderat dibanding total penerimaan cukai nasional yang pada 2024 lalu menembus lebih dari Rp300 triliun. Bagi pembaca awam, cukai adalah pungutan negara atas barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan, bukan sekadar alat menambah kas negara.

Mengapa MBDK Jadi Sasaran Fiskal Baru

Di satu sisi, lonjakan prevalensi diabetes dan obesitas menjadi dasar utama intervensi negara. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan prevalensi diabetes pada penduduk dewasa terus mengalami kenaikan, sementara konsumsi gula harian sebagian masyarakat melampaui ambang batas yang dianjurkan Organisasi Kesehatan Dunia, yakni 50 gram per hari. Pengenaan cukai diyakini menaikkan harga jual sehingga menekan konsumsi, terutama pada kelompok usia muda. Skema ini sudah diterapkan di sejumlah negara seperti Meksiko dan Inggris dengan hasil penurunan pembelian minuman manis sebesar dua digit persen.

Di sisi lain, pemerintah membutuhkan tambahan ruang fiskal. Rasio penerimaan cukai terhadap produk domestik bruto Indonesia masih di bawah rata-rata negara berpendapatan menengah. Cukai MBDK dinilai lebih stabil dibanding penerimaan berbasis komoditas yang rentan terhadap gejolak harga global. Namun angka Rp1,7 triliun hanya setara sekitar 0,56 persen dari total target cukai, sehingga dampak makronya terhadap defisit anggaran terbatas.

Pro dan Kontra di Kalangan Pelaku Usaha

Pro: Asosiasi kesehatan masyarakat menilai intervensi harga merupakan instrumen paling efektif karena tidak memerlukan perubahan perilaku sukarela. Cukai juga menciptakan pendapatan yang bisa dialokasikan kembali untuk layanan kesehatan primer dan edukasi gizi. Dari sisi industri, produsen yang telah berinvestasi pada varian rendah gula justru berpotensi memperoleh keunggulan kompetitif.

Kontra: Pelaku industri makanan dan minuman memperingatkan risiko penurunan volume penjualan, khususnya pada segmen ekonomi bawah yang sensitif harga. Beban biaya kepatuhan administrasi, mulai dari pencatatan produksi hingga pelaporan berkala, dikhawatirkan memberatkan produsen kecil dan menengah. Ada pula kekhawatiran peralihan konsumsi ke produk impor atau minuman tidak berlabel yang sulit diawasi, sehingga target penerimaan tidak tercapai sekaligus tujuan kesehatan gagal.

"Cukai bukan tujuan akhir. Yang harus diukur adalah perubahan pola konsumsi jangka panjang, bukan semata besaran setoran ke kas negara," ujar seorang pengamat kebijakan fiskal dalam diskusi publik di Jakarta.

Proyeksi Penerimaan dan Tahapan Implementasi

Dengan asumsi tarif spesifik per liter dan cakupan produk yang terbatas pada kategori tertentu, potensi Rp1,7 triliun masuk akal bila dibandingkan basis konsumsi MBDK nasional. Namun proyeksi ini sangat sensitif terhadap tiga variabel: tarif yang akhirnya ditetapkan, elastisitas harga permintaan, serta efektivitas pengawasan di lapangan. Bila tarif terlalu rendah, fungsi pengendalian konsumsi melemah; bila terlalu tinggi, risiko peralihan pasar bayangan meningkat.

Dari kacamata pasar, sinyal kebijakan ini dapat memengaruhi valuasi emiten sektor barang konsumsi primer di Bursa Efek Indonesia. Sentimen pasar cenderung negatif jangka pendek karena margin produsen tertekan, tetapi dapat berbalik netral bila perusahaan mampu melakukan reformulasi produk dan menyesuaikan portofolio. Likuiditas saham sektor ini umumnya tetap terjaga karena sifat permintaan yang relatif inelastis.

Yang perlu dicermati, jadwal semester II 2027 masih menyisakan ruang pembahasan di DPR, termasuk kemungkinan penundaan seperti yang pernah terjadi pada rencana serupa di tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah juga perlu memastikan kesiapan sistem administrasi, sumber daya pengawasan, dan koordinasi lintas kementerian. Tanpa itu, potensi Rp1,7 triliun berisiko menjadi target di atas kertas. Secara fundamental, kebijakan ini lebih tepat dibaca sebagai langkah awal reformasi struktur cukai yang berorientasi kesehatan, bukan sebagai sumber penerimaan utama dalam waktu dekat.