Calon Gubernur BI Wajib Kuasai Makroprudensial, Bukan Hanya Moneter

Proses seleksi calon Gubernur Bank Indonesia pengganti Perry Warjiyo memasuki babak baru. Komisi XI DPR belum juga mengungkap nama kandidat yang akan mengisi posisi strategis tersebut pada akhir masa jabatan nanti. Kendati begitu, sinyal kuat sudah terpancar dari parlemen: calon terpilih tidak cukup hanya piawai mengelola kebijakan moneter, tetapi harus memiliki rekam jejak dan pemahaman mendalam tentang stabilitas sistem keuangan, khususnya di ranah makroprudensial.

Transisi Kepemimpinan di Tengah Ketidakpastian Global

Pergantian orang nomor satu di Bank Indonesia selalu menjadi sorotan tajam pelaku pasar dan investor, terutama ketika momentum perekonomian domestik masih dibayangi fragmentasi geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan arah suku bunga global. Perry Warjiyo, yang menjabat sejak 2018, telah melewati berbagai episode krisis—mulai dari gejolak nilai tukar hingga pandemi—dan kini akan menyerahkan estafet. Komisi XI DPR sebagai mitra pengawas utama lembaga moneter itu pun berhati-hati. Wakil Ketua Komisi XI, Hekal, menekankan bahwa bursa calon akan disaring berdasarkan kapasitas luar biasa di area yang kerap terabaikan oleh publik: kebijakan makroprudensial. Hal ini menegaskan arah baru parlemen dalam mengevaluasi calon pimpinan bank sentral.

Membedah Peran Ganda Bank Indonesia

Selama ini, masyarakat awam mengenal Bank Indonesia semata sebagai institusi yang bertugas menjaga inflasi dan kestabilan nilai rupiah—urusan kebijakan moneter. Namun, pasca krisis keuangan global 2008, mandat BI diperluas hingga menjaga stabilitas sistem keuangan, yang diwujudkan melalui kebijakan makroprudensial. Jika moneter mengatur suku bunga dan likuiditas agregat, makroprudensial memantau risiko sistemik, meredam gelembung aset, serta mengatur rasio loan-to-value (LTV), countercyclical capital buffer, dan indikator kesehatan perbankan secara menyeluruh. Jadi, seorang Gubernur BI tidak hanya dituntut membaca kurva imbal hasil obligasi, melainkan juga mengantisipasi risiko gagal bayar massal yang bisa menular antarlembaga keuangan.

Pandangan Komisi XI: Makroprudensial Bukan Pelengkap

Penegasan Hekal dari Komisi XI bukan sekadar manuver politik. Parlemen tampaknya belajar dari tahun-tahun sebelumnya, di mana perhatian dominan tertumpu pada jurus moneter semata. Tuntutan ini menuntut integrasi antara makroprudensial dan moneter—dua pilar yang saling melengkapi. Tanpa pemahaman mendalam di sektor riil dan kondisi perbankan, kebijakan suku bunga bisa kontraproduktif. Misalnya, pelonggaran moneter agresif tanpa pengawasan makroprudensial justru bisa memicu kredit macet atau lonjakan utang rumah tangga. Karena itu, Komisi XI mensyaratkan calon pimpinan BI mampu membaca indikator-indikator seperti rasio kredit terhadap PDB dan risiko konsentrasi sektor, selain mahir mengelola inflasi.

Warisan Perry Warjiyo dan Pekerjaan Rumah Penerus

Di bawah kendali Perry Warjiyo, Bank Indonesia menggulirkan bauran kebijakan (policy mix) yang menempatkan makroprudensial setara dengan moneter, termasuk pelonggaran LTV properti dan kebijakan retensi devisa ekspor. Penerusnya harus mampu melanjutkan fondasi itu sekaligus menavigasi transformasi digital di sektor keuangan. Tantangan baru seperti maraknya pinjaman daring ilegal, aset kripto, dan ancaman capital outflow dari pengetatan The Fed menuntut pemimpin dengan naluri krisis yang tinggi. Calon ideal juga diharapkan dapat merespons dinamika koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tanpa menimbulkan tumpang-tindih wewenang.

Sumber dari lingkungan parlemen menyebutkan, meskipun belum ada nama resmi yang muncul ke publik, sejumlah figur dengan latar belakang pengalaman di bank sentral, birokrasi keuangan negara, serta mantan pejabat lembaga internasional sudah dalam radar. Satu hal yang pasti: Komisi XI tampaknya tak akan terburu-buru. Uji kelayakan dan kepatutan akan digelar dengan penekanan pada visi calon dalam merajut kebijakan moneter dan makroprudensial secara harmonis.

Dengan preferensi baru ini, sinyal pun dikirimkan ke pasar: Bank Indonesia di masa depan akan dipimpin oleh sosok yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, stabilitas harga, dan stabilitas sistem keuangan. Bukan sekadar teknokrat moneter yang jago memproyeksi inflasi tahun depan.