BUMN Garap Bioskop Sinewara, Target Operasional 2027

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2026, porsi belanja rumah tangga untuk rekreasi dan budaya mengalami kenaikan dari sekitar 1,9 persen dari total pengeluaran pada 2019 menjadi lebih dari 2,1 persen pada 2025. Tren itulah yang coba dimanfaatkan PT Produksi Film Negara (PFN) lewat rencana peluncuran bioskop baru bernama Sinewara yang ditargetkan beroperasi pada 2027. Rencana ini menandai kembali masuknya badan usaha milik negara (BUMN) ke bisnis bioskop, sektor yang selama bertahun-tahun didominasi jaringan swasta.

PFN sendiri bukan pendatang baru di industri film. Perusahaan pelat merah ini telah lama berkecimpung sebagai rumah produksi dan pengelola aset perfilman negara sejak era 1940-an. Dengan Sinewara, PFN disebut ingin menghadirkan alternatif hiburan bagi masyarakat sekaligus memperkuat rantai bisnis dari hulu produksi hingga hilir distribusi penonton. Meski demikian, detail teknis seperti lokasi, jumlah layar, dan besaran investasi belum diumumkan secara resmi hingga artikel ini ditulis.

Lanskap Industri Bioskop Nasional

Pangsa pasar bioskop nasional saat ini terkonsentrasi pada segelintir pemain besar. Berdasarkan catatan asosiasi industri, jumlah layar bioskop di Indonesia diperkirakan baru mencapai sekitar 2.300 layar untuk populasi lebih dari 270 juta jiwa, atau rasio kira-kira satu layar per 120 ribu penduduk. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan Malaysia yang mencatat rasio satu layar per 25 ribu penduduk, sehingga ruang pertumbuhan masih terbuka lebar.

Di sisi permintaan, kebangkitan film lokal ikut mendorong jumlah penonton. Jumlah judul film nasional yang tayang di bioskop bertahan di kisaran 100 hingga 130 judul per tahun sejak 2023, dengan beberapa judul berhasil menembus jutaan penonton. Pendapatan sektor bioskop secara keseluruhan diproyeksikan tumbuh dengan laju pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sekitar 7-9 persen hingga 2030, seiring membaiknya daya beli kelas menengah dan ekspansi layar di luar Pulau Jawa.

Dua Sisi: Peluang dan Tantangan

Di satu sisi, masuknya BUMN lewat Sinewara dapat memperluas akses masyarakat terhadap hiburan, terutama di daerah yang belum terjangkau jaringan swasta. Sinergi dengan produksi film milik PFN juga berpotensi menekan biaya konten dan memperkuat posisi tawar terhadap distributor. Bagi pemerintah, kehadiran pemain BUMN bisa menjadi instrumen kebijakan untuk menjaga harga tiket tetap terjangkau di tengah kenaikan biaya operasional.

"Secara fundamental, kebutuhan hiburan masyarakat bersifat stabil dan cenderung meningkat seiring pertumbuhan pendapatan. Namun, biaya masuk ke bisnis bioskop sangat besar, mulai dari sewa properti hingga investasi proyektor dan perlengkapan audio. Pemain baru harus siap berkompetisi di pasar yang likuiditasnya masih didominasi dua jaringan besar," ujar pengamat industri media yang enggan disebutkan namanya.

Di sisi lain, tantangannya tidak kecil. Dua jaringan utama diperkirakan menguasai lebih dari 70 persen pasar penonton, baik dari sisi jumlah layar maupun lokasi strategis di pusat perbelanjaan. Perang harga tiket, biaya sewa mal yang tinggi, serta pergeseran kebiasaan menonton ke layanan streaming menjadi tiga tekanan sekaligus yang harus dihadapi pendatang baru. Belajar dari pengalaman pandemi 2020-2021, sektor bioskop juga rentan terhadap guncangan eksternal, ketika banyak layar sempat berhenti beroperasi dan industri kehilangan pendapatan secara drastis.

Proyeksi dan Catatan Akhir

Dari sisi fundamental, keputusan PFN hadir di hilir industri film masuk akal secara jangka panjang: semakin banyak layar berarti semakin besar permintaan konten, dan konten adalah aset yang justru bisa diproduksi sendiri oleh BUMN tersebut. Namun dari sisi valuasi, proyek semacam ini menuntut kesabaran modal, karena titik impas (break-even) bisnis bioskop umumnya baru tercapai setelah tiga hingga lima tahun operasional.

Para pelaku industri menilai keberhasilan Sinewara akan sangat ditentukan oleh tiga variabel: lokasi, skala, dan diferensiasi. Jika PFN memilih membangun layar di kota tier dua dan tiga yang masih minim kompetisi, peluangnya lebih besar dibandingkan bertarung di pasar Jakarta yang jenuh. Pilihan format, seperti bioskop komunitas atau sinema dengan harga tiket lebih rendah, juga bisa menjadi pembeda yang sulit ditiru pemain besar.

Terlepas dari itu, rencana ini setidaknya mengirimkan sinyal positif tentang optimisme pelaku usaha terhadap industri hiburan dalam negeri. Publik tinggal menunggu kejelasan skema pendanaan dan jadwal pembangunan Sinewara, yang akan menjadi ujian nyata apakah BUMN mampu bersaing di pasar yang sudah mapan tanpa mengorbankan kesehatan keuangan perusahaan.