Restrukturisasi BUMN Karya: Danantara Akui Utang dan Kompleksitas Jadi Tantangan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 tercatat di kisaran 5 persen secara year-on-year (yoy), ditopang konsumsi rumah tangga dan belanja infrastruktur pemerintah. Namun, di balik angka makro yang relatif stabil tersebut, pemerintah menghadapi pekerjaan rumah besar di sektor korporasi negara. Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa proses restrukturisasi BUMN Karya dihadapkan pada tantangan berat, mulai dari akumulasi utang yang besar hingga kompleksitas struktur entitas usaha konstruksi pelat merah.

BUMN Karya merupakan kelompok perusahaan konstruksi milik negara yang mencakup sejumlah nama besar seperti Hutama Karya, Waskita Karya, Wijaya Karya, dan Brantas Abipraya. Sepanjang periode 2015–2019, kelompok usaha ini menjadi ujung tombak pembangunan infrastruktur nasional, dari jalan tol, bendungan, hingga bandara. Namun, ekspansi masif yang sebagian besar dibiayai pinjaman membuat neraca keuangan mereka membengkak dan kini menjadi beban yang harus dibereskan secara bertahap.

Akumulasi Utang dan Kompleksitas Entitas

Berdasarkan catatan publik yang beredar, total kewajiban BUMN Karya diperkirakan mencapai sekitar Rp 488 triliun pada 2023. Salah satu kasus paling mencolok adalah gagal bayar medium term notes (MTN) Waskita Karya pada 2022, yang kemudian diikuti langkah restrukturisasi utang besar-besaran. Rasio utang terhadap ekuitas, atau debt-to-equity ratio (DER), sejumlah emiten konstruksi pelat merah tercatat di atas 300 persen, jauh melampaui batas prudent yang lazim di bawah 100 persen. Bagi pembaca awam, DER adalah perbandingan antara total utang dan modal sendiri perusahaan; semakin tinggi angkanya, semakin besar ketergantungan perusahaan pada pinjaman.

Kompleksitas lain terletak pada struktur entitas. Setiap BUMN Karya memiliki portofolio proyek, anak usaha, dan skema pembiayaan yang berbeda-beda, bahkan sebagian memiliki proyek di luar negeri. Dony Oskaria menilai kondisi ini membuat pendekatan restrukturisasi tidak bisa diseragamkan. “Kita tidak bisa menyamakan satu perusahaan dengan perusahaan lain,” ujarnya, menegaskan bahwa penanganan harus dilakukan secara bertahap dan sesuai karakteristik masing-masing entitas.

Dua Sisi: Pro dan Kontra Restrukturisasi

Di satu sisi, restrukturisasi membuka peluang bagi BUMN Karya untuk kembali sehat. Pemerintah dapat menggelontorkan penyertaan modal negara (PMN), mengonversi sebagian utang menjadi penyertaan, atau melepas aset non-inti untuk memperbaiki likuiditas. Jika berhasil, kelompok usaha ini bisa kembali mengerjakan proyek strategis nasional, dan valuasi aset negara secara keseluruhan mengalami kenaikan. Sejumlah analis melihat momentum ini didukung fundamental ekonomi yang masih tumbuh, dengan tren belanja infrastruktur yang tetap berlanjut dalam APBN.

Di sisi lain, skema penyelamatan menyimpan risiko moral hazard, yaitu kecenderungan perusahaan merasa terlalu besar untuk gagal (too big to fail) sehingga kurang disiplin mengelola utang di masa depan. Beban restrukturisasi yang ditanggung APBN juga berpotensi menekan ruang fiskal. Belum lagi dampak sosial berupa potensi penurunan jumlah karyawan dan penataan portofolio proyek yang mangkrak. Dari sisi pasar, kekhawatiran ini sempat memicu capital outflow dari saham emiten konstruksi, terlihat dari pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang fluktuatif di kisaran 6.800–7.100 sepanjang tahun berjalan.

“Restrukturisasi BUMN Karya ibarat operasi besar: jika sukses, negara memperoleh aset produktif yang sehat; jika gagal, bebannya kembali ke APBN. Kuncinya adalah transparansi data utang dan disiplin tata kelola,” ujar seorang analis korporasi yang enggan disebutkan namanya.

Tantangan Likuiditas dan Proyeksi ke Depan

Tantangan berikutnya adalah likuiditas. Banyak proyek mengalami penundaan pembayaran termin, yang pada gilirannya menekan kontraktor swasta dan subkontraktor di bawahnya. Dengan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI-Rate) yang masih berada di kisaran 5 persen, biaya pendanaan perusahaan konstruksi belum mengalami penurunan signifikan, sehingga beban bunga tetap menggerus laba. Para analis memproyeksikan proses restrukturisasi akan berjalan bertahap hingga 2027–2028, dengan prioritas pada perbaikan struktur utang jangka pendek terlebih dahulu.

Proyeksi jangka menengah masih bergantung pada dua hal: keberhasilan negosiasi dengan kreditur dan konsistensi tata kelola. Jika keduanya berjalan, fundamental BUMN Karya berpeluang membaik dan sentimen pasar terhadap sektor konstruksi pelat merah dapat pulih. Namun, tanpa kepastian regulasi dan kejelasan skema penyelesaian utang, kepercayaan investor sulit terbangun. Dony Oskaria sendiri menegaskan bahwa restrukturisasi tidak bisa dilakukan secara instan dan membutuhkan waktu panjang. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan sekadar perpanjangan jatuh tempo utang, melainkan kemampuan BUMN Karya mencetak laba dan kembali mandiri tanpa bergantung pada suntikan modal negara.