Desil 1–10 dan Rencana Larangan Pertalite bagi Kelompok Kaya

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio gini Indonesia per Maret 2025 tercatat di kisaran 0,38—indeks pengukur ketimpangan yang berkisar dari 0 (merata sempurna) hingga 1 (timpang sempurna)—menempatkan Indonesia pada kategori ketimpangan sedang hingga tinggi. Di tengah kondisi itu, Menteri Keuangan mengungkapkan rencana pelarangan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite bagi masyarakat berpenghasilan tinggi. Kebijakan ini, jika terwujud, akan menggunakan kerangka desil 1 hingga 10 sebagai dasar penetapan sasaran, sehingga pemahaman atas istilah tersebut menjadi penting bagi publik.

Desil: sepuluh tangga distribusi pengeluaran

Secara sederhana, desil adalah pembagian penduduk menjadi sepuluh kelompok sama besar—masing-masing 10 persen—berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan. Data ini bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS setiap tahun. Desil 1 merupakan kelompok 10 persen penduduk termiskin, sedangkan desil 10 adalah kelompok 10 persen penduduk terkaya. Semakin tinggi nomor desil, semakin besar rata-rata pengeluaran, dan secara implisit semakin kuat daya beli kelompok tersebut.

Dalam praktik kebijakan, desil kerap dipakai sebagai proksi kemiskinan dan ketimpangan. BPS mencatat kelompok desil 10 masih menguasai sekitar 28 persen dari total pengeluaran nasional, sementara desil 1 hanya sekitar 3 persen. Ketimpangan inilah yang menjadi alasan pemerintah menimbang pembatasan konsumsi subsidi energi, karena manfaat subsidi dinilai belum sepenuhnya dinikmati rumah tangga bawah.

Rencana pembatasan Pertalite dan sasarannya

Pertalite (RON 90, atau angka oktan 90) dijual dengan harga eceran Rp 10.000 per liter, lebih murah dibandingkan harga keekonomian yang diperkirakan berada di kisaran Rp 13.000–14.000 per liter. Artinya, setiap liter yang terjual menerima subsidi APBN sekitar Rp 3.000–4.000. Dengan konsumsi nasional yang mencapai puluhan juta kiloliter per tahun, beban subsidi energi dalam APBN 2025 diperkirakan melampaui Rp 400 triliun, mencakup BBM dan LPG 3 kilogram.

Rencana yang disampaikan Menteri Keuangan tersebut mengarah pada larangan pembelian Pertalite bagi kelompok desil tinggi, misalnya desil 7 ke atas. Mekanismenya diproyeksikan meniru pembatasan LPG 3 kilogram yang mulai diberlakukan tahun ini, yakni melalui pendataan, registrasi, dan pencocokan identitas dengan basis data sosial ekonomi. Jika berjalan, kelompok terkaya harus beralih ke BBM nonsubsidi yang harganya mengikuti pasar.

Pro: subsidi tepat sasaran dan ruang fiskal

Di satu sisi, kebijakan ini memiliki logika ekonomi yang kuat. Subsidi energi menjadi pengeluaran yang tidak efisien bila dinikmati kelompok mampu. Sejumlah kajian memperkirakan 30–40 persen konsumsi Pertalite dinikmati 40 persen penduduk dengan pengeluaran tertinggi. Dengan menutup akses kelompok desil 7–10, pemerintah berpotensi menghemat belanja subsidi hingga puluhan triliun rupiah per tahun—ruang fiskal yang dapat dialihkan untuk pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial.

Selain itu, penyaluran yang lebih tepat sasaran memperbaiki rasio efektivitas subsidi dan menurunkan risiko kelangkaan di lapangan. Ketika konsumsi kelompok kaya turun, distribusi ke daerah terpencil dapat lebih lancar, dan harga Pertalite bisa dipertahankan stabil bagi masyarakat kecil. Dari sisi fundamental fiskal, penghematan ini juga memperkuat ketahanan APBN terhadap gejolak harga minyak dunia.

Kontra: risiko data, kebocoran, dan gejolak sosial

Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan semacam ini menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, akurasi data desil kerap menjadi ganjalan. Pengeluaran per kapita tidak selalu mencerminkan kepemilikan kendaraan; keluarga berpenghasilan menengah di perdesaan bisa masuk desil menengah namun tetap bergantung pada Pertalite untuk transportasi dan usaha. Kesalahan sasaran (exclusion error) berpotensi memicu protes di lapangan.

Kedua, risiko kebocoran tetap ada. Pembatasan berbasis registrasi rentan terhadap penyalahgunaan identitas, jual-beli data, atau penimbunan. Pengalaman pembatasan LPG 3 kilogram menunjukkan gejolak distribusi bisa terjadi pada masa transisi, terutama di daerah dengan infrastruktur digital terbatas. Ketiga, harga BBM nonsubsidi yang lebih tinggi dapat mendorong kenaikan biaya logistik dan memicu inflasi yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat menengah-bawah—kelompok yang justru ingin dilindungi.

"Subsidi yang tepat sasaran adalah niat yang benar, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh kualitas data dan tata kelola penyaluran. Tanpa keduanya, kebijakan ini berisiko menjadi sumber ketegangan baru," ujar seorang analis kebijakan energi.

Proyeksi dan catatan ke depan

Sepanjang 2025, tren konsumsi Pertalite masih menunjukkan kenaikan year-on-year seiring pertumbuhan mobilitas masyarakat. Hal ini memperkuat urgensi pengendalian kuota, mengingat realisasi subsidi energi kerap melampaui pagu APBN. Namun, pemerintah juga dihadapkan pada dilema: menaikkan harga akan memicu sentimen pasar dan inflasi, sementara membiarkan subsidi bocor akan membebani likuiditas fiskal jangka panjang.

Belajar dari penyesuaian harga BBM pada 2022—saat harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter—respons masyarakat sangat sensitif terhadap perubahan. Karena itu, opsi pembatasan berbasis desil dinilai lebih halus dibandingkan kenaikan harga serentak, selama sosialisasi dan pendataan dilakukan matang. Indeks persepsi keadilan publik akan menjadi penentu utama keberhasilan kebijakan ini.

Yang jelas, wacana ini menandai pergeseran arah subsidi dari "subsidi harga" menuju "subsidi orang". Jika desil dijadikan instrumen, akurasi data BPS, koordinasi lintas kementerian, dan kesiapan teknologi menjadi tiga pilar yang tidak bisa ditawar. Publik pun perlu memahami bahwa desil bukan sekadar angka statistik, melainkan peta distribusi yang menentukan siapa yang berhak atas harga murah.