Bukan Presiden dan Menkeu, Ini Penyelamat Ekonomi RI Saat Krisis

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pernah mengalami kontraksi hingga 13,13 persen pada 1998 akibat krisis moneter Asia, lalu kembali tertekan minus 2,07 persen pada 2020 ketika pandemi Covid-19 melanda. Namun, di balik dua guncangan besar tersebut, ada satu kekuatan yang konsisten menahan laju kejatuhan ekonomi nasional. Kekuatan itu bukan berasal dari kursi presiden ataupun menteri keuangan, melainkan dari jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bekerja senyap di seluruh penjuru Tanah Air.

Fenomena ini menarik dianalisis karena perhatian publik selama ini cenderung tertuju pada kebijakan pemerintah pusat, padahal fundamental ketahanan ekonomi Indonesia justru bertumpu pada sektor yang jarang menjadi sorotan utama.

Penyangga Ekonomi yang Jarang Disorot

Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 64 juta unit usaha. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB), yakni nilai total barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam periode tertentu, mencapai sekitar 61 persen atau setara lebih dari Rp 8.500 triliun. Dari sisi ketenagakerjaan, sektor ini menyerap sekitar 97 persen dari total tenaga kerja nasional, atau mendekati 117 juta orang.

Angka tersebut menunjukkan bahwa rasio peran UMKM terhadap perekonomian jauh melampaui kontribusi korporasi besar. Ketika perusahaan skala besar bergantung pada likuiditas pasar modal dan rentan terhadap capital outflow, yaitu keluarnya dana asing dari pasar domestik, usaha kecil justru bergerak dengan permodalan sederhana dan pasar yang bersifat lokal.

Pelajaran dari Krisis 1998 dan Pandemi 2020

Sejarah mencatat, ketika krisis moneter 1997/1998 memaksa korporasi besar melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal, sektor informal dan UMKM menjadi katup pengaman yang menyerap jutaan pekerja ter-PHK. Sektor pertanian yang didominasi usaha skala kecil bahkan tetap mencatatkan kinerja positif ketika hampir seluruh sektor lain mengalami penurunan tajam.

Pola serupa terulang pada 2020. Ketika ekonomi nasional mengalami kontraksi 2,07 persen, sektor pertanian justru tumbuh 1,75 persen year-on-year, menjadi salah satu dari sedikit sektor yang bertahan positif. Tren ini menegaskan bahwa konsumsi kebutuhan pokok dan aktivitas ekonomi rakyat kecil tidak berhenti meski sentimen pasar sedang buruk dan indeks kepercayaan konsumen melemah.

Di Satu Sisi Tangguh, di Sisi Lain Rentan

Di satu sisi, daya tahan UMKM bersumber dari fleksibilitasnya. Skala usaha yang kecil membuat biaya operasional rendah, perputaran usaha cepat beradaptasi, dan ketergantungan pada pembiayaan eksternal relatif terbatas. Inilah yang membuat sektor ini menjadi bantalan alami ekonomi saat terjadi guncangan.

Di sisi lain, kerentanan UMKM tidak bisa diabaikan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan porsi kredit perbankan yang mengalir ke segmen UMKM hanya sekitar 20 persen dari total kredit nasional. Artinya, akses permodalan masih menjadi persoalan struktural. Sebagian besar usaha ini juga berstatus informal dengan tingkat produktivitas yang rendah, sehingga meskipun tangguh bertahan, kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan pelakunya masih terbatas.

Proyeksi dan Tantangan ke Depan

Ke depan, proyeksi ketahanan ekonomi nasional akan sangat ditentukan oleh kemampuan UMKM naik kelas. Program pemerintah seperti kredit usaha rakyat (KUR) dengan plafon yang terus dinaikkan, serta tren digitalisasi pembayaran dan pemasaran, membuka peluang perluasan portofolio pembiayaan bagi sektor ini. Namun, keberhasilannya bergantung pada pendampingan, pencatatan keuangan yang rapi, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Pada akhirnya, narasi juru selamat ekonomi bukanlah soal satu figur di puncak kekuasaan. Kebijakan fiskal dan moneter memang penting sebagai penjaga stabilitas, tetapi bukti empiris dua krisis besar menunjukkan bahwa benteng terakhir ekonomi Indonesia adalah jutaan usaha kecil yang terus berproduksi ketika roda korporasi besar terhenti. Mengelola sektor ini dengan serius bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi siapa pun yang memegang mandat kebijakan ekonomi.