BPS Luruskan Salah Kaprah Desil DTSEN: Bukan Ukuran Mutlak

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Januari 2025, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) resmi dioperasikan sebagai satu basis data tunggal yang mengintegrasikan informasi dari 20 kementerian dan lembaga dengan target cakupan 300 juta nomor induk kependudukan. Sejak diluncurkan, DTSEN menjadi rujukan utama bagi penyaluran bantuan sosial, subsidi energi, hingga program pemberdayaan ekonomi. Namun, di tengah pemanfaatannya, muncul kesalahpahaman di masyarakat soal makna desil yang tercantum dalam DTSEN. BPS pun mengambil langkah untuk meluruskan interpretasi yang keliru tersebut.

Secara sederhana, desil adalah pembagian penduduk menjadi sepuluh kelompok yang masing-masing mencakup 10 persen populasi, diurutkan dari tingkat kesejahteraan terendah hingga tertinggi. Kelompok paling bawah disebut desil 1, sementara kelompok paling atas disebut desil 10. BPS menegaskan bahwa desil merupakan peringkat relatif, bukan ukuran absolut yang berdiri sendiri.

Apa Itu Desil dalam DTSEN?

Dalam DTSEN, setiap warga ditempatkan pada salah satu dari sepuluh kelompok desil berdasarkan skor kesejahteraan yang dihitung dari berbagai indikator, seperti kondisi perumahan, kepemilikan aset, tingkat pendidikan, dan akses terhadap fasilitas dasar. Posisi desil seseorang ditentukan oleh perbandingannya dengan penduduk lain dalam satu wilayah maupun secara nasional.

Karena sifatnya yang relatif, jumlah anggota tiap desil selalu tetap, yaitu sepersepuluh dari populasi. Artinya, walau kesejahteraan seluruh penduduk membaik, akan selalu ada kelompok yang menempati desil 1. Inilah yang kerap disalahartikan: warga yang masuk desil 1 hingga 4 dianggap miskin secara mutlak, padahal status tersebut baru bermakna sebagai kelompok berperingkat terendah dalam distribusi kesejahteraan.

Desil Bukan Penanda Mutlak Kemiskinan

BPS menekankan bahwa desil tidak dapat disamakan dengan status kemiskinan. Pengukuran kemiskinan yang baku dilakukan melalui garis kemiskinan, yaitu batas pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar. Berdasarkan data BPS per Maret 2025, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 8,57 persen atau sekitar 23,3 juta jiwa, mengalami penurunan secara year-on-year dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, ketimpangan yang diukur melalui rasio gini berada di angka 0,378, menunjukkan tren perbaikan distribusi pendapatan yang berjalan lambat namun konsisten.

Perbedaan antara desil dan garis kemiskinan penting dipahami. Seseorang di desil 1 belum tentu tergolong miskin apabila pengeluarannya masih berada di atas garis kemiskinan. Sebaliknya, penduduk yang bukan bagian dari desil 1 dapat saja jatuh ke dalam kategori miskin jika pengeluarannya berada di bawah garis tersebut.

"Desil adalah posisi relatif seseorang dibandingkan penduduk lain, bukan ukuran mutlak kesejahteraan. Ia tidak bisa dipakai sendirian untuk menetapkan status miskin," demikian penegasan BPS dalam keterangan resminya.

Dua Sisi Pemanfaatan Desil: Efisiensi dan Risiko

Di satu sisi, kehadiran desil dalam DTSEN membawa efisiensi. Sebelumnya, data penerima bantuan tersebar dalam beberapa basis data yang kerap menghasilkan angka berbeda untuk warga yang sama. Dengan satu basis data tunggal, pemerintah dapat menargetkan bantuan secara lebih cepat dan konsisten, sekaligus menekan biaya pendataan yang selama ini berulang di tiap kementerian.

Di sisi lain, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa sifat relatif desil menimbulkan risiko salah sasaran. Karena posisi desil berubah mengikuti pemutakhiran data, rumah tangga yang kesejahteraannya stagnan bisa bergeser ke desil lebih tinggi hanya karena penduduk lain di sekitarnya mengalami penurunan. Akibatnya, sebagian penerima manfaat berpotensi terlepas dari program padahal kondisi ekonominya tidak berubah. Risiko lain menyangkut kualitas data di lapangan yang sangat bergantung pada ketepatan pendataan awal.

Proyeksi Pemutakhiran dan Akurasi Data

Untuk menjaga akurasi, BPS menjalankan pemutakhiran data secara berkala melalui pendataan lapangan yang mencakup ratusan juta penduduk. Fundamental data yang baik menjadi kunci agar desil benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat. Ke depan, proyeksi pemanfaatan DTSEN akan semakin luas, tidak hanya untuk bantuan sosial, tetapi juga untuk perencanaan pembangunan dan kebijakan subsidi yang lebih tertarget.

Kesimpulannya, desil adalah alat ukur peringkat, bukan vonis kemiskinan. Pemahaman yang tepat atas konsep ini akan mengurangi polemik di masyarakat, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap data yang menjadi dasar kebijakan negara. Yang tak kalah penting, pemerintah perlu terus memperbaiki kualitas dan ketepatan waktu data agar setiap program yang berpijak pada DTSEN benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan.