Aug 24, 2026
Bisnis

BPS: Desil DTSEN Pemeringkatan Relatif Kesejahteraan, Bukan Vonis Kemiskinan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, tingkat kemiskinan nasional tercatat 8,33 persen, turun dari 9,03 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya secara year-on-year, denga...

BPS: Desil DTSEN Pemeringkatan Relatif Kesejahteraan, Bukan Vonis Kemiskinan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, tingkat kemiskinan nasional tercatat 8,33 persen, turun dari 9,03 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya secara year-on-year, dengan garis kemiskinan rata-rata di kisaran Rp600 ribuan per kapita per bulan. Di tengah tren perbaikan tersebut, BPS memberikan klarifikasi penting seputar istilah “desil” yang melekat pada setiap keluarga dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), basis data kesejahteraan yang kini menjadi rujukan utama berbagai program bantuan pemerintah.

Klarifikasi ini lahir karena banyak warga menanyakan arti status desil yang tertera di DTSEN dan mengaitkannya secara langsung dengan status miskin atau kaya. Padahal, menurut BPS, desil hanyalah gambaran posisi relatif sebuah rumah tangga dalam tangga kesejahteraan nasional. Posisi itu dapat bergeser setiap kali data diperbarui, sehingga tidak layak dijadikan vonis tunggal atas kondisi ekonomi sebuah keluarga.

Desil: Sepuluh Anak Tangga Kesejahteraan

Secara statistik, desil adalah metode pembagian populasi ke dalam sepuluh kelompok sama besar, masing-masing 10 persen, berdasarkan indikator kesejahteraan seperti pengeluaran per kapita, kepemilikan aset, kondisi hunian, hingga akses layanan dasar. Dalam DTSEN yang mencakup sekitar 66 juta keluarga di Indonesia, keluarga pada desil 1 berada di sepuluh persen posisi terendah, sementara desil 10 menempati sepuluh persen posisi tertinggi. Untuk pembaca awam, desil dapat dibayangkan seperti peringkat kelas: nilai mutlak seorang siswa tidak berubah, tetapi peringkatnya bisa naik-turun tergantung capaian teman sekelasnya.

Karena bersifat relatif, dua keluarga dengan pengeluaran yang sama bisa saja menempati desil berbeda jika dibandingkan pada tahun atau wilayah berbeda. Sebaliknya, keluarga dengan pengeluaran berbeda dapat berada di desil yang sama. Inilah yang membuat desil bukan tolok ukur absolut untuk menilai miskin atau kaya, melainkan petunjuk arah bagi pemerintah dalam menentukan skala prioritas bantuan.

Di Satu Sisi: Akurasi Penargetan Bantuan

Di satu sisi, kehadiran desil dalam DTSEN memperkuat ketepatan sasaran program bantuan sosial. Dengan pemeringkatan ini, pemerintah dapat memprioritaskan keluarga pada desil 1 dan 2, yakni sekitar 20 persen populasi, untuk menerima bantuan tunai, subsidi pangan, hingga jaminan kesehatan. Pendekatan berbasis indeks kesejahteraan ini dinilai lebih efisien dibandingkan metode lama yang bertumpu pada usulan tingkat desa, yang rentan terhadap kesalahan input dan praktik nepotisme.

“Desil adalah alat bantu pemeringkatan, bukan penentu mutlak kondisi ekonomi sebuah keluarga. Statusnya dapat berubah setiap kali data diperbarui,” demikian penegasan BPS dalam keterangan resminya.

Dari sisi anggaran, akurasi penargetan membantu menjaga likuiditas fiskal karena alokasi bantuan tidak bocor ke kelompok yang tidak membutuhkan. Beberapa kajian menunjukkan praktik salah sasaran, baik exclusion error maupun inclusion error, dapat menurun drastis ketika penyaluran mengacu pada data terpadu yang diperbarui berkala, bukan data statis yang dipakai bertahun-tahun.

Di Sisi Lain: Risiko Stigma dan Salah Tafsir

Di sisi lain, pemeringkatan ini menyimpan risiko bila dibaca keliru oleh masyarakat maupun pihak ketiga. Status desil yang dianggap permanen dapat memunculkan stigma sosial: keluarga di desil 1-2 merasa “dikunci” sebagai keluarga miskin, sementara keluarga di desil 7-10 dianggap tidak layak menerima bantuan apa pun, padahal secara absolut hidupnya masih rentan.

Risiko lain muncul ketika lembaga keuangan atau penyedia jasa memakai status desil sebagai dasar penilaian kelayakan kredit. Padahal, desil tidak dirancang sebagai indikator kelayakan finansial, dan penggunaannya di luar konteks kebijakan sosial berpotensi menciptakan penilaian keliru yang merugikan keluarga berpenghasilan rendah. Karena itu, BPS mengingatkan agar interpretasi desil selalu menyertakan konteks wilayah, tahun data, dan indikator yang lebih fundamental seperti pengeluaran riil serta kepemilikan aset produktif.

Membaca Desil Secara Bijak

Untuk masyarakat umum, ada tiga hal yang perlu dipahami. Pertama, desil adalah angka relatif sehingga posisinya dapat berubah pada pembaruan data berikutnya. Kedua, desil tidak berdiri sendiri; ia perlu dibaca bersama indikator absolut seperti garis kemiskinan dan rasio pengeluaran terhadap pendapatan. Ketiga, status dalam DTSEN bukan penilaian permanen atas masa depan ekonomi keluarga, melainkan potret pada satu titik waktu yang terus diperbarui.

Proyeksi ke Depan

Ke depan, pembaruan DTSEN yang berjalan berkala diharapkan menjaga akurasi data sekaligus meredam gejolak sosial akibat perubahan status penerima bantuan. BPS menargetkan perbaikan berkelanjutan lewat integrasi data kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Jika eksekusinya konsisten, proyeksi penurunan angka kemiskinan menuju target pemerintah di kisaran 4-5 persen pada beberapa tahun mendatang semakin realistis, karena intervensi dapat diarahkan ke keluarga yang benar-benar membutuhkan. Tata kelola data yang kredibel juga turut memperkuat kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi, yang pada gilirannya menopang sentimen pasar dan iklim investasi domestik.

Pada akhirnya, desil hanyalah salah satu cermin. Kesejahteraan sebuah keluarga diukur dari banyak sisi, mulai dari pendapatan, kesehatan, pendidikan, hingga ketahanan ekonomi, dan cermin itu terus digosok agar pantulannya semakin jernih.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0
PENULIS arif-budianto

Reporter Energi. Fokus pada kebijakan energi, transisi hijau, dan industri ekstraktif.

Comments (0)

User