Pertamina Percepat Ekspansi Panas Bumi untuk Perkuat Transisi Energi

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dirilis per kuartal I 2026, kapasitas terpasang pembangkit listrik panas bumi nasional tercatat sekitar 2,4 gigawatt (GW), sementara potensi sumber daya alamnya diperkirakan mencapai 23,9 GW atau nyaris 40 persen dari total potensi dunia. Artinya, Indonesia menguasai cadangan panas bumi terbesar secara global, tetapi tingkat pemanfaatannya masih jauh dari optimal. Di tengah kesenjangan itulah PT Pertamina (Persero) menjadikan ajang Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 sebagai panggung untuk mempercepat ekspansi bisnis panas buminya, sekaligus menegaskan arah transisi energi korporasi.

Kesepakatan Baru di Tengah Ajang IIGCE 2026

Dalam gelaran yang berlangsung di Jakarta itu, Pertamina menandatangani sejumlah kesepakatan kerja sama dengan mitra lokal maupun internasional, mencakup pengembangan lapangan baru, percepatan studi kelayakan, serta potensi pendanaan hijau untuk proyek panas bumi. Anak usaha perseroan di sektor ini, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), saat ini mengelola kapasitas terpasang lebih dari 600 megawatt (MW) dari total kapasitas nasional sekitar 2,4 GW. Dengan portofolio yang sudah terbangun tersebut, ekspansi berikutnya diarahkan ke wilayah kerja baru di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, wilayah yang dinilai memiliki prospek geologi paling menjanjikan.

Langkah ini bukan sekadar seremonial. Secara fundamental, panas bumi merupakan pembangkit beban dasar (baseload) dengan faktor kapasitas tinggi, konsisten di atas 80 persen, jauh lebih stabil dibanding pembangkit surya atau angin yang bergantung pada cuaca. Bagi Pertamina, diversifikasi ke energi terbarukan juga menjadi jawaban atas tekanan investor global yang semakin keras menuntut penurunan emisi, sekaligus memperbaiki valuasi perusahaan di mata lembaga pemeringkat dan dana internasional.

Di Satu Sisi: Dukungan Pemerintah dan Fundamental yang Menguat

Pro: momentum kebijakan sedang berpihak. Pemerintah telah memperpanjang insentif fiskal, mempercepat perizinan melalui skema satu pintu, dan memberikan kepastian tarif melalui skema power purchase agreement (PPA), yaitu perjanjian jual-beli listrik dengan PLN. Dukungan itu sejalan dengan target kontribusi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional, yang menuntut penambahan kapasitas panas bumi secara signifikan dalam satu dekade ke depan. Dengan dukungan itu, proyeksi pertumbuhan kapasitas terpasang panas bumi dapat mengalami kenaikan year-on-year hingga dua digit pada periode 2026–2030.

Dari sisi ekonomi makro, percepatan proyek panas bumi menawarkan efek berganda: penciptaan lapangan kerja di daerah, peningkatan pendapatan asli daerah melalui bagi hasil, serta pengurangan impor bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik. Setiap penambahan kapasitas yang menggantikan pembangkit diesel juga menekan biaya subsidi energi, sehingga rasio subsidi terhadap belanja negara dapat ditekan secara bertahap. Inilah alasan banyak pengamat menyebut panas bumi sebagai tulang punggung transisi energi nasional yang paling realistis.

Di Sisi Lain: Modal Besar dan Risiko yang Tak Bisa Diabaikan

Kontra: ekspansi panas bumi bukan tanpa ongkos. Biaya pengembangan awal tergolong paling tinggi di antara energi terbarukan, dengan kebutuhan investasi yang bisa menembus 1,5–2 juta dolar AS per megawatt, belum termasuk risiko kegagalan pengeboran yang dapat mencapai puluhan persen pada tahap eksplorasi. Siklus pengembangan satu proyek panas bumi umumnya memakan waktu tujuh hingga sepuluh tahun, jauh lebih lama dibanding proyek surya yang bisa beroperasi dalam dua tahun. Konsekuensinya, likuiditas kas korporasi akan terikat dalam jangka panjang, sementara pengembalian investasi baru terlihat pada tahun-tahun berikutnya.

Selain itu, pembiayaan proyek masih bergantung pada ketersediaan dana murah jangka panjang. Jika suku bunga global kembali mengalami kenaikan dan terjadi capital outflow, yakni keluarnya modal asing dari pasar negara berkembang, struktur biaya proyek bisa membengkak dan menggerus daya saing tarif listrik panas bumi dibanding pembangkit lain. Regulasi pertanahan dan konflik pemanfaatan lahan di sekitar wilayah kerja juga kerap menjadi ganjalan yang memperpanjang waktu konstruksi. Karena itu, sebagian analis menilai target ekspansi yang ambisius harus diimbangi dengan disiplin eksekusi dan mitigasi risiko yang ketat.

Proyeksi: Antara Ambisi dan Realita

Menurut seorang analis energi yang hadir dalam ajang tersebut, keberhasilan ekspansi panas bumi Pertamina akan sangat ditentukan oleh tiga faktor: kecepatan penyelesaian perizinan, kepastian tarif jangka panjang, dan kemudahan akses pembiayaan. “Tanpa ketiganya, proyek terbaik sekalipun bisa tersendat di tengah jalan,” ujarnya. Sentimen pasar memang tengah positif terhadap sektor ini, terlihat dari tren kenaikan harga saham emiten panas bumi serta penguatan indeks sektor energi di bursa, tetapi sentimen saja tidak cukup tanpa eksekusi yang konsisten.

Ke depan, pemerintah dan Pertamina menghadapi pekerjaan rumah yang sama: menjaga momentum agar target kapasitas terpasang yang dipatok dalam dokumen perencanaan energi nasional benar-benar tercapai, bukan sekadar tertulis di atas kertas. Jika ekspansi berjalan sesuai jadwal, Indonesia berpeluang memperkuat posisinya sebagai pemain utama panas bumi dunia sekaligus menurunkan emisi karbon sesuai komitmen Nationally Determined Contribution (NDC), yaitu janji pengurangan emisi yang disepakati secara internasional. Namun jika tantangan pembiayaan dan perizinan tidak kunjung tuntas, kesenjangan antara potensi dan realisasi akan tetap menjadi catatan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dua sisi itu, kata para ekonom, harus dibaca secara seimbang oleh para pemangku kepentingan.