BPJS Ketenagakerjaan Kejar Target 2026, Sasar 77,8 Juta Pekerja Informal

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan per Oktober 2026, otoritas jaminan sosial ketenagakerjaan mencanangkan target ambisius: meningkatkan cakupan kepesertaan dari sektor pekerja informal hingga 20 persen pada akhir 2026. Angka ini bukan tanpa alasan, mengingat potensi pekerja informal nasional mencapai 77,8 juta orang—sebuah pasar yang selama ini menjadi tantangan terbesar dalam perluasan perlindungan sosial di Indonesia.

Pekerja informal yang dimaksud mencakup pedagang kaki lima, petani, nelayan, pengemudi ojek daring, pekerja lepas, hingga pelaku usaha mikro yang selama ini belum tersentuh skema perlindungan formal. Kondisi ini menciptakan paradoks tersendiri: di satu sisi, sektor informal menyerap mayoritas angkatan kerja, tetapi di sisi lain, rasio kepesertaan jaminan sosial di segmen ini masih jauh dari ideal.

Fundamental Ekonomi dan Tantangan Struktural

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 57 persen dari total 147 juta angkatan kerja Indonesia bekerja di sektor informal. Artinya, lebih dari 80 juta pekerja tidak memiliki perlindungan hari tua yang memadai. Indeks kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari kelompok ini memang mengalami kenaikan secara year-on-year, tetapi laju pertumbuhannya masih tertinggal dibandingkan pekerja formal.

Di satu sisi, target 20 persen dari 77,8 juta pekerja informal berarti BPJS Ketenagakerjaan harus menggaet sekitar 15,5 juta peserta baru dalam waktu kurang dari satu tahun. Ini merupakan lonjakan yang signifikan jika dibandingkan rata-rata penambahan peserta informal tahunan yang berkisar 1,5–2 juta orang. Di sisi lain, kapasitas fiskal dan infrastruktur administrasi menjadi faktor pembatas yang tidak bisa diabaikan.

"Perluasan kepesertaan pekerja informal bukan sekadar soal target angka, tetapi menyangkut desain insentif yang tepat. Iuran harus terjangkau, manfaat harus terasa, dan proses pendaftaran harus semudah mungkin," ujar seorang pengamat jaminan sosial dari universitas ternama di Jakarta.

Dari kacamata fundamental, tantangan utama terletak pada rendah dan tidak teraturnya penghasilan pekerja informal. Skema iuran bulanan yang berlaku saat ini dinilai kurang fleksibel bagi mereka yang pendapatannya musiman. Sentimen pasar terhadap produk jaminan sosial juga masih rendah, sebagian karena persepsi bahwa manfaat baru dirasakan dalam jangka panjang.

Dua Perspektif: Pro dan Kontra

Pro: Perluasan kepesertaan pekerja informal berpotensi memperkuat likuiditas dana jaminan sosial nasional. Dengan basis peserta yang lebih luas, risiko yang ditanggung menjadi lebih terdiversifikasi, sehingga rasio klaim terhadap iuran bisa lebih stabil. Selain itu, perlindungan sosial yang lebih inklusif berkontribusi pada pengurangan kemiskinan struktural di hari tua.

Kontra: Ada kekhawatiran bahwa pengejaran target secara agresif dapat mengorbankan kualitas layanan. Beban operasional untuk verifikasi dan penagihan iuran dari pekerja informal jauh lebih besar dibandingkan pekerja formal yang iurannya dipotong otomatis dari gaji. Tanpa dukungan teknologi dan sinergi lintas lembaga, target ini berisiko hanya menjadi angka di atas kertas.

Proyeksi dan Strategi Ke Depan

Untuk mencapai target tersebut, sejumlah langkah strategis tengah disiapkan, termasuk penyederhanaan skema iuran, pemanfaatan kanal digital untuk pendaftaran mandiri, serta kemitraan dengan pemerintah daerah dan komunitas pekerja informal. Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa tanpa terobosan, cakupan pekerja informal berpotensi stagnan di kisaran 12–14 persen hingga akhir 2026.

Dari sisi valuasi program, setiap rupiah iuran yang terkumpul dari pekerja informal memiliki efek berganda terhadap perekonomian, terutama ketika manfaat klaim disalurkan kembali ke masyarakat. Namun, keberhasilan target ini sangat bergantung pada konsistensi regulasi, edukasi publik, dan kemudahan akses. Tanpa itu, ambisi 20 persen hanya akan menjadi proyeksi tanpa realisasi.

Pada akhirnya, persoalan kepesertaan pekerja informal adalah ujian bagi arsitektur jaminan sosial Indonesia. Diperlukan keseimbangan antara ekspansi cakupan dan keberlanjutan kualitas—dua sisi yang harus berjalan seiring, bukan saling mengorbankan.