BPD Desak Kesempatan Setara di Tengah Persaingan Perbankan

Berdasarkan data terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset industri perbankan nasional per Februari 2025 telah menembus Rp 12.500 triliun, sementara penyaluran kredit tumbuh 10,8 persen secara year-on-year. Tren ekspansi ini berlangsung di tengah persaingan yang kian ketat. Di satu sisi, bank-bank besar nasional memperkuat posisi lewat ekspansi digital dan perburuan nasabah baru; di sisi lain, lebih dari 100 bank umum, termasuk 27 bank pembangunan daerah (BPD), memperebutkan ruang tumbuh yang sama. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang terbesar, melainkan apakah pemain berukuran kecil dan menengah mendapatkan panggung yang setara.

Lanskap Persaingan: Konsentrasi Aset dan Posisi BPD

Struktur industri perbankan nasional masih timpang. Data OJK menunjukkan aset terkonsentrasi pada kelompok bank dengan modal inti terbesar, yang menguasai lebih dari separuh total aset industri. Sementara itu, porsi aset gabungan 27 BPD secara konsisten berada di bawah 10 persen dari total aset, padahal jumlah BPD hampir sepertiga dari total bank umum yang beroperasi. BPD, atau bank milik pemerintah daerah, mengemban mandat khusus: menjadi kas daerah bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, membiayai UMKM setempat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Namun, mandat besar itu tidak berbanding lurus dengan kapasitas. Banyak BPD menghadapi keterbatasan modal, biaya dana yang lebih tinggi, dan kesenjangan infrastruktur digital dibandingkan bank nasional besar. Kondisi inilah yang membuat daya saing BPD kerap tertinggal, meski potensi pasarnya nyata.

Asbanda: Panggung Setara, Bukan Proteksi

Dalam pernyataan terbarunya, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menilai kompetisi yang sehat menuntut keberadaan lapangan bermain yang sama bagi seluruh pemain, termasuk BPD. Penegasan ini lahir dari kenyataan bahwa BPD kerap dihambat faktor struktural, seperti aturan dan akses yang belum sepenuhnya netral terhadap ukuran aset. Asbanda menekankan bahwa yang dibutuhkan BPD adalah kesetaraan ruang gerak, bukan keringanan. Menurut asosiasi, daya saing sejati hanya bisa dibangun di atas fundamental yang kuat: permodalan yang memadai, likuiditas yang terjaga, dan tata kelola yang bersih. Ujian nyata sudah di depan mata. Ketentuan modal inti minimum Rp 3 triliun memaksa sejumlah BPD berukuran kecil untuk mencari jalan keluar, entah lewat penambahan modal, suntikan dari pemerintah daerah, atau merger dengan sesama BPD. Di titik inilah kesempatan setara menjadi bermakna: siapa pun yang lolos harus membuktikan diri lewat kinerja, bukan lewat hubungan istimewa.

Dua Sisi Koin: Keunggulan Lokal vs Efisiensi

Di satu sisi, BPD memiliki keunggulan yang sulit ditiru bank nasional. Kedekatan dengan pemerintah daerah memberi mereka akses ke dana murah, sementara jaringan kantor hingga ke pelosok menjadikan BPD ujung tombak layanan keuangan di daerah terpencil. Tidak heran BPD menjadi penopang utama pembiayaan UMKM dan mitra penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) di banyak provinsi. Di sisi lain, pekerjaan rumah BPD tidak ringan. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), indikator efisiensi bank, secara umum lebih tinggi daripada rata-rata industri, sementara rasio kredit bermasalah (NPL) perlu dijaga ketat agar tidak melebar seiring ekspansi portofolio pinjaman. Tata kelola juga menjadi sorotan. Karena mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah daerah, BPD rentan terhadap intervensi politik dan ketergantungan pada kebijakan pemilik modal. Tanpa perbaikan di sisi efisiensi dan tata kelola, kesempatan setara justru bisa menjadi pisau bermata dua ketika kompetisi makin terbuka.

Proyeksi: Konsolidasi dan Kolaborasi Menjadi Kunci

Ke depan, proyeksi para analis mengarah pada satu kata: konsolidasi. Merger antar-BPD di sejumlah provinsi telah membuktikan bahwa penggabungan mampu melahirkan institusi yang lebih besar, lebih efisien, dan lebih tahan terhadap gejolak. Langkah ini juga membuka peluang kolaborasi dengan bank BUMN maupun bank swasta besar dalam hal teknologi, permodalan, dan manajemen risiko. Dari sisi pasar, sentimen terhadap saham perbankan, termasuk BPD yang tercatat di bursa, akan tetap ditentukan oleh fundamental masing-masing: pertumbuhan kredit, kualitas aset, dan efisiensi biaya. Pergerakan indeks saham sektor perbankan pun diproyeksikan lebih mencerminkan kinerja ketimbang sekadar mengikuti tren pasar. Sementara itu, dinamika likuiditas global dan potensi capital outflow tetap menjadi variabel yang perlu diwaspadai, meski pasar domestik sejauh ini relatif stabil. Bagi perekonomian daerah, nasib BPD bukan sekadar urusan korporasi: bank ini adalah urat nadi pembiayaan pembangunan lokal. Karena itu, kesempatan setara yang diperjuangkan Asbanda, pada akhirnya, adalah kesempatan bagi daerah untuk tumbuh.

Pada akhirnya, persaingan yang sehat membutuhkan dua hal sekaligus: aturan yang adil dan institusi yang kuat. Regulator diharapkan terus menyempurnakan kebijakan agar industri perbankan tidak hanya terpusat pada segelintir pemain besar, sementara BPD sendiri dituntut membuktikan diri lewat efisiensi, tata kelola, dan kualitas layanan, bukan lewat perlindungan. Hanya dengan begitu, panggung setara yang diperjuangkan benar-benar bermakna bagi industri dan bagi daerah.