1.800 Ton Emas di Masyarakat: Potensi US$ 252 Miliar bagi Ekonomi RI

Berdasarkan data Bank Indonesia dan World Gold Council, cadangan emas resmi yang dikelola bank sentral baru berada di kisaran 130 ton. Angka itu kontras dengan perkiraan terbaru pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memperkirakan sebanyak 1.800 ton emas masih tersimpan di luar sistem keuangan formal. Dengan mengacu pada harga acuan logam mulia global, nilai aset tersebut ditaksir mencapai US$ 252 miliar, sebuah potensi yang jika dikelola dengan benar dapat memperkuat fundamental ekonomi nasional secara signifikan.

Konversi sederhana memperlihatkan besarnya angka tersebut. Sebanyak 1.800 ton setara dengan 1,8 miliar gram, sehingga nilai rata-rata setiap gramnya berada di kisaran US$ 140. Dalam mata uang rupiah, dengan asumsi kurs sekitar Rp 15.800 per dolar AS, total nilainya mendekati Rp 4.000 triliun — nyaris menyamai pagu belanja negara dalam satu tahun anggaran. Namun, mengubah potensi ini menjadi kekuatan ekonomi riil bukanlah pekerjaan yang singkat.

Emas di Tangan Masyarakat: Aset yang Menganggur

Yang dimaksud belum masuk sistem keuangan mencakup perhiasan, batangan tanpa sertifikasi, hingga simpanan emas di luar lembaga resmi seperti perbankan dan pegadaian. Secara historis, emas bagi masyarakat Indonesia memiliki fungsi ganda: instrumen simpanan sekaligus aset budaya yang diwariskan lintas generasi. Kebiasaan menyimpan emas di rumah membuat aset tersebut tidak produktif, tidak terukur, dan rentan terhadap risiko keamanan.

Perbandingan dengan negara lain mempertegas peluang yang ada. Cadangan emas resmi Bank Indonesia hanya sekitar 130 ton, sementara China dilaporkan memiliki cadangan resmi di atas 2.000 ton. Apabila 1.800 ton emas milik masyarakat berhasil didorong masuk ke dalam sistem keuangan, posisi Indonesia pada peta emas global akan berubah drastis dan mampu menyaingi negara-negara dengan cadangan terbesar di dunia.

Di Satu Sisi: Likuiditas Baru dan Ketahanan Eksternal

Dari perspektif positif, masuknya emas ke sistem keuangan dapat menciptakan likuiditas baru bagi perekonomian. Instrumen seperti tabungan emas, obligasi beragun emas, hingga skema bullion bank memungkinkan aset masyarakat dipakai sebagai agunan pembiayaan tanpa harus dijual. Hal ini dapat memperbaiki rasio pembiayaan domestik, mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, dan menekan risiko capital outflow ketika sentimen pasar global bergejolak.

Menurut seorang ekonom yang mengikuti perkembangan pasar komoditas, jika hanya 20 persen dari total perkiraan emas tersebut yang berhasil masuk ke sistem keuangan, Indonesia akan memperoleh tambahan likuiditas senilai puluhan miliar dolar tanpa perlu menambah beban utang baru.

Kehadiran likuiditas tambahan juga berpotensi memperkuat ketahanan eksternal. Cadangan devisa yang lebih kokoh memberikan ruang bagi otoritas moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar, sementara perluasan instrumen emas memperdalam pasar keuangan domestik dan mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan.

Di Sisi Lain: Risiko Pasar dan Perilaku Sosial

Namun, terdapat sejumlah catatan penting. Pertama, risiko harga. Jika banyak pemilik emas secara serentak menjual atau mendepositokan emasnya, pasokan di pasar dapat meningkat dan berpotensi menekan harga. Kedua, faktor perilaku. Sebagian besar emas masyarakat berbentuk perhiasan yang memiliki nilai emosional dan budaya, sehingga pemiliknya tidak selalu bersedia mengkonversinya menjadi instrumen keuangan.

Ketiga, tantangan tata kelola. Pendataan 1.800 ton emas membutuhkan sistem sertifikasi dan standardisasi yang kredibel, serta pengawasan untuk mencegah masuknya emas dari aktivitas penambangan ilegal. Keempat, aspek keamanan. Pemusatan penyimpanan emas dalam jumlah besar menuntut fasilitas penyimpanan berstandar internasional dengan biaya operasional yang tidak kecil. Tanpa perencanaan yang matang, program ini berisiko membebani anggaran negara lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.

Proyeksi: Dari Wacana Menuju Infrastruktur

Proyeksi jangka pendek menunjukkan bahwa realisasi potensi ini membutuhkan peta jalan yang bertahap. Pemerintah dan otoritas keuangan perlu membangun infrastruktur terlebih dahulu, mulai dari penguatan regulasi bullion bank, penerbitan sertifikasi emas yang diakui, hingga kampanye edukasi yang mengubah persepsi masyarakat tentang emas sebagai aset yang aman disimpan di lembaga resmi. Insentif fiskal, seperti keringanan pajak untuk penjualan emas ke lembaga resmi, juga dapat mempercepat proses ini.

Pada akhirnya, angka 1.800 ton dan US$ 252 miliar adalah potensi, bukan realisasi. Fundamental Indonesia memang kuat dan peluangnya nyata, tetapi keberhasilan bergantung pada kepercayaan masyarakat, kesiapan infrastruktur, dan konsistensi kebijakan. Jika ketiganya berjalan seiring, aset yang selama ini menganggur dapat menjadi penyangga perekonomian yang berarti. Jika tidak, potensi besar itu hanya akan tetap menjadi harta karun yang tersembunyi.