BGN Coret Sekolah Elite dari MBG: Efisiensi Fiskal Dipertaruhkan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 9,03 persen atau setara 25,22 juta penduduk, sementara prevalensi stunting menurut Survei Status Gizi Indonesia masih berada di kisaran 21,5 persen. Di tengah lanskap tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 71 triliun pada APBN 2025 untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan proyeksi kebutuhan tambahan hingga Rp 100 triliun apabila cakupan diperluas menuju target 82,9 juta penerima manfaat. Terbaru, Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mencoret sekolah swasta elite dari daftar penerima program, sebuah langkah penajaman target yang membawa implikasi fiskal signifikan.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memaksakan penyaluran MBG kepada sekolah yang menyatakan tidak membutuhkan program tersebut. Pernyataan ini menandai pergeseran pendekatan dari skema semi-universal menuju penargetan yang lebih ketat, di mana sekolah dengan kemampuan ekonomi memadai dikeluarkan dari daftar prioritas penyaluran.

Efisiensi Anggaran dan Penajaman Target Penerima

Dengan asumsi biaya per porsi sebesar Rp 10.000, setiap satu juta siswa yang dikeluarkan dari daftar penerima berpotensi menghemat anggaran hingga Rp 10 miliar per hari penyaluran, atau sekitar Rp 2,2 triliun per tahun dengan asumsi 220 hari sekolah efektif. Angka ini relevan mengingat tekanan terhadap ruang fiskal: defisit APBN 2025 dipatok sebesar 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara belanja negara terus mengalami kenaikan year-on-year.

Secara konseptual, penajaman target memperbaiki rasio efektivitas belanja publik, yakni perbandingan antara dana yang dikeluarkan dengan dampak yang dihasilkan. Dana yang sebelumnya tersebar ke sekolah-sekolah berkemampuan finansial kuat dapat direalokasi ke kantong kemiskinan, daerah tertinggal, serta wilayah berprevalensi stunting tinggi seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Sulawesi Barat.

Di Satu Sisi: Argumentasi Efisiensi Fiskal

Di satu sisi, kebijakan pencoretan sekolah swasta elite dipandang sebagai koreksi yang tepat sasaran. Program bantuan sosial bersifat universal kerap menimbulkan kebocoran subsidi (subsidy leakage), yaitu kondisi ketika kelompok mampu ikut menikmati fasilitas yang sejatinya ditujukan bagi kelompok rentan. Pengalaman program subsidi energi menunjukkan penargetan longgar dapat menggerus anggaran hingga puluhan triliun rupiah per tahun tanpa dampak distributif optimal.

Dari perspektif fundamental fiskal, langkah ini juga mengirim sinyal positif kepada pasar. Sentimen pasar terhadap MBG sempat diwarnai kekhawatiran atas potensi pembiayaan defisit yang melebar. Dengan penajaman target, proyeksi kebutuhan anggaran menjadi lebih terkendali, sehingga risiko pelebaran defisit melampaui 3 persen PDB—batas maksimal yang diatur Undang-Undang Keuangan Negara—dapat dimitigasi.

"Program bantuan pangan berskala besar hanya berkelanjutan apabila penargetannya presisi. Setiap rupiah yang salah sasaran adalah opportunity cost bagi anak yang benar-benar membutuhkan," demikian pandangan yang berkembang di kalangan ekonom kebijakan publik.

Di Sisi Lain: Risiko Eksklusi dan Kompleksitas Administratif

Di sisi lain, sejumlah pengamat mengingatkan risiko dari penargetan yang terlalu ketat. Pertama, potensi kesalahan eksklusi (exclusion error), yakni siswa dari keluarga prasejahtera yang bersekolah di sekolah swasta—baik melalui beasiswa maupun pertimbangan lain—ikut kehilangan akses hanya karena label institusinya. Data Kementerian Pendidikan menunjukkan jutaan siswa dari keluarga berpenghasilan rendah menempuh pendidikan di sekolah swasta, terutama madrasah dan sekolah berbasis komunitas.

Kedua, mekanisme verifikasi berbasis pernyataan sekolah membuka celah inkonsistensi. Tanpa basis data kemiskinan yang terintegrasi, keputusan pencoretan berisiko bersifat subjektif dan tidak seragam antardaerah. Ketiga, muncul kekhawatiran stigma sosial apabila penerimaan MBG diidentikkan dengan status ekonomi tertentu, yang justru dapat menurunkan partisipasi kelompok sasaran utama.

Dampak Makroekonomi dan Proyeksi Keberlanjutan

Dari sisi makroekonomi, MBG memiliki efek pengganda (multiplier effect) terhadap ekonomi lokal. Pengadaan bahan pangan oleh dapur satuan pelayanan gizi melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, serta peternak lokal. Kementerian Keuangan memperkirakan program ini dapat menyumbang tambahan pertumbuhan ekonomi hingga 0,2 hingga 0,3 poin persentase apabila berjalan penuh, di tengah pertumbuhan PDB nasional yang berada di kisaran 5,03 persen pada 2024.

Namun, keberlanjutan program bergantung pada tiga variabel: konsistensi penargetan, tata kelola pengadaan, dan disiplin fiskal. Apabila pencoretan sekolah elite diikuti realokasi transparan ke wilayah rentan, kualitas belanja akan membaik. Sebaliknya, tanpa peta data akurat, penghematan anggaran hanya bersifat administratif tanpa koreksi dampak gizi yang terukur.

Ke depan, pasar dan publik akan mencermati realisasi serapan anggaran MBG pada semester pertama 2025 serta revisi proyeksi kebutuhan dana hingga akhir tahun. Tren penajaman target ini pada dasarnya merupakan uji awal kredibilitas tata kelola program prioritas pemerintah—sekaligus penentu apakah MBG mampu menjadi instrumen investasi sumber daya manusia jangka panjang, bukan sekadar belanja konsumtif yang berulang setiap tahun anggaran.