BGN Berhentikan 261 Tenaga Non-ASN, 9 ASN Menanti Pemecatan

Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah drastis dengan memberhentikan 261 pegawai non-aparatur sipil negara (non-ASN) dan membuka proses pemecatan terhadap sembilan pegawai berstatus aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini menjadi sorotan karena dilakukan secara serentak dan dinilai sebagai salah satu gelombang perampingan terbesar di tubuh lembaga pemerintah yang menangani urusan pangan dan gizi nasional itu.

Perampingan Tanpa Kompromi

Berdasarkan data internal yang beredar, dari total 270 pegawai yang dihentikan, sebanyak 261 orang merupakan tenaga kontrak dan honorer yang selama ini menjadi tulang punggung operasional di berbagai unit kerja BGN. Sementara itu, 9 pegawai ASN kini sedang menjalani proses pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) karena alasan yang belum diungkap sepenuhnya oleh pihak BGN. Langkah ini dilakukan setelah lembaga tersebut melakukan evaluasi kinerja menyeluruh terhadap seluruh sumber daya manusianya.

Di satu sisi, pemangkasan jumlah pegawai ini dipandang sebagai upaya efisiensi dan penegakan disiplin di lingkungan instansi pemerintah. Di sisi lain, banyak pihak mempertanyakan transparansi proses tersebut, terutama karena dampaknya terhadap ratusan keluarga yang tiba-tiba kehilangan mata pencaharian. Angka 261 tenaga non-ASN bukanlah jumlah yang kecil, sehingga menimbulkan gejolak di kalangan pekerja harian lepas yang selama ini mengabdi tanpa status kepegawaian yang jelas.

Kronologi Pemberhentian Massal

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga non-ASN mulai berlaku pada awal pekan ini. Surat pemberitahuan dilayangkan secara mendadak, tanpa adanya sosialisasi atau masa transisi yang memadai. Para pegawai kontrak diminta mengembalikan seluruh aset milik negara dan meninggalkan kantor dalam waktu singkat. Kondisi ini menciptakan ketegangan di lingkungan internal BGN, terutama di kantor pusat dan beberapa unit pelaksana teknis di daerah.

Sementara itu, untuk 9 pegawai ASN, proses pemberhentiannya masih berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka diduga terlibat pelanggaran berat, meski BGN belum memberikan pernyataan resmi mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan. Pegawai ASN yang dipecat akan kehilangan seluruh hak pensiun dan jaminan hari tua, sebuah hukuman administratif paling berat dalam birokrasi Indonesia.

Proses ini menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang memungkinkan pemberhentian tidak dengan hormat untuk pelanggaran tertentu. Untuk tenaga non-ASN, pemutusan hubungan kerja didasarkan pada ketentuan kontrak yang ditandatangani sebelumnya.

Dampak Terhadap Operasional dan Pelayanan

Pemberhentian massal ini dikhawatirkan akan mengganggu sejumlah program strategis BGN, seperti distribusi bantuan pangan, pengawasan mutu gizi masyarakat, dan penyuluhan pola hidup sehat. Tenaga non-ASN yang dihentikan banyak bertugas di lapangan sebagai petugas survei gizi dan pendamping program keluarga rawan pangan. Dengan berkurangnya 261 tenaga, beban kerja otomatis beralih kepada pegawai ASN yang tersisa, yang jumlahnya tidak sebanding.

Di sisi lain, sebagian pengamat melihat bahwa efisiensi ini dapat memangkas biaya operasional yang selama ini membengkak. Namun demikian, efektivitas program justru dipertaruhkan. Jika BGN tidak segera merekrut pengganti yang memadai, pelayanan kepada masyarakat berpotensi terhambat. Rasio antara jumlah pegawai dan cakupan wilayah kerja BGN yang mencapai 514 kabupaten/kota bisa menjadi tidak ideal.

Respon Pemerintah dan Serikat Pekerja

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan bahwa pemecatan terhadap ASN merupakan bagian dari penegakan integritas dan reformasi birokrasi. Mereka menegaskan bahwa setiap pelanggaran disiplin akan ditindak tegas tanpa pandang bulu. Namun, untuk pemberhentian tenaga non-ASN secara besar-besaran, pemerintah mengingatkan agar dilakukan sesuai aturan, termasuk pemberian pesangon yang layak bagi yang memenuhi syarat.

Serikat pekerja dan asosiasi tenaga honorer menyuarakan protes atas langkah BGN. Mereka menilai bahwa pemecatan mendadak tanpa skema perlindungan sosial bertentangan dengan prinsip keadilan. Massa aksi bahkan berencana mengajukan petisi kepada DPR dan Ombudsman untuk menyelidiki kasus ini. Tuntutan mereka antara lain transparansi alasan pemecatan, pemberian uang kompensasi, dan prioritas rekrutmen kembali bagi yang memiliki rekam jejak baik.

Kontra argumen datang dari pihak BGN yang menyebut bahwa banyak tenaga non-ASN direkrut tanpa melalui proses seleksi yang ketat, sehingga kinerja mereka tidak selaras dengan target institusi. Selain itu, beban anggaran untuk honor mereka dianggap tidak efisien. Namun, klaim ini belum didukung data rinci yang bisa diakses publik.

Prospek Ke Depan

Langkah BGN ini membuka diskusi lebih luas tentang status dan perlindungan tenaga non-ASN di seluruh lembaga pemerintah. Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat terdapat lebih dari 400 ribu tenaga non-ASN di berbagai instansi, yang rentan terhadap pemutusan hubungan sepihak. Kasus BGN bisa menjadi preseden bagi lembaga lain untuk melakukan hal serupa.

Proyeksi ke depan, BGN kemungkinan akan membuka rekrutmen terbatas untuk posisi yang ditinggalkan, dengan skema yang lebih profesional dan berbasis kontrak kinerja. Sembilan pegawai ASN yang terancam dipecat masih memiliki hak untuk mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), meski peluangnya kecil jika pelanggaran terbukti. Publik kini menanti kejelasan dari BGN atas gelombang PHK terbesar yang pernah terjadi di lembaga tersebut.