Belajar dari China dan Vietnam dalam Menggenjot KEK dan PSN

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per April 2026, realisasi investasi di kawasan ekonomi khusus (KEK) nasional baru mencapai sekitar 60 persen dari target tahunan, sementara sejumlah proyek strategis nasional (PSN) mengalami penundaan jadwal penyelesaian. Kondisi ini mendorong kalangan pelaku industri untuk menyerukan percepatan proses pengajuan, evaluasi, persetujuan, hingga penetapan status PSN maupun KEK agar roda investasi bergerak lebih kencang.

Perbandingan dengan China dan Vietnam

Di satu sisi, pengalaman China dan Vietnam menunjukkan bahwa percepatan birokrasi di kawasan ekonomi khusus mampu mendongkrak arus modal asing secara signifikan. China tercatat membangun lebih dari 2.500 kawasan pengembangan industri sejak era 1980-an, dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) yang kini melampaui 22 persen. Vietnam, melalui model kawasan industri seperti Bac Ninh dan Hai Phong, berhasil menaikkan realisasi penanaman modal asing (PMA) sebesar 32,1 persen year-on-year pada 2025.

Kecepatan proses perizinan menjadi kunci. Di Vietnam, evaluasi dan persetujuan proyek investasi besar rata-rata selesai dalam 45 hari kerja, sementara di China beberapa kawasan pilot bahkan menargetkan waktu persetujuan di bawah 30 hari melalui sistem satu pintu digital.

Hambatan Domestik yang Masih Mengganjal

Di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan struktural yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan meniru model negara lain. Koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah sering menjadi simpul birokrasi yang memperlambat penetapan status KEK maupun PSN. Berdasarkan catatan lembaga kajian industri, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menetapkan sebuah kawasan sebagai KEK masih berkisar 8 hingga 14 bulan, jauh lebih panjang dibandingkan standar regional.

Masalah lain adalah kesiapan infrastruktur pendukung dan kepastian regulasi. Tanpa perbaikan fundamental pada aspek ini, percepatan administrasi berpotensi hanya memindahkan antrean dari satu meja ke meja lain tanpa mendorong realisasi investasi riil.

"Percepatan proses bukan sekadar memangkas waktu, tetapi memastikan setiap proyek yang disetujui memiliki kejelasan lahan, akses energi, dan kepastian hukum," ujar seorang analis kebijakan industri dalam sebuah forum diskusi ekonomi pekan ini.

Dampak terhadap Sentimen Pasar dan Likuiditas

Dari kacamata pasar, ketidakpastian waktu penetapan PSN dan KEK turut memengaruhi sentimen investor. Indeks kepercayaan penanaman modal pada kuartal pertama 2026 berada di level 112,4, relatif stagnan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capital outflow dari sektor portofolio saham tercatat sekitar Rp18,7 triliun secara neto sepanjang Januari–Maret 2026, sebagian dipicu oleh ekspektasi imbal hasil yang belum sepadan dengan risiko regulasi.

Namun, apabila reformasi perizinan berhasil, proyeksi pertumbuhan investasi tetap bisa menyentuh 6,3 persen year-on-year pada akhir 2026. Rasio investasi terhadap PDB yang kini sekitar 30,5 persen berpotensi naik menuju 33 persen dalam dua tahun, dengan catatan likuiditas perbankan dan kapasitas fiskal mendukung pembiayaan infrastruktur kawasan.

Jalan Tengah yang Dibutuhkan

Pro: percepatan proses PSN dan KEK dapat memperbaiki iklim investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat fundamental ekonomi daerah. Kontra: tanpa pengawasan ketat, percepatan berisiko menurunkan kualitas evaluasi lingkungan dan tata ruang, serta menimbulkan kecemburuan antarwilayah.

Karena itu, langkah yang paling rasional adalah perbaikan menyeluruh pada rantai proses, bukan sekadar mengejar kecepatan. Pembelajaran dari China dan Vietnam sebaiknya diadaptasi sesuai konteks kelembagaan dan kondisi sosial ekonomi Indonesia, sehingga tren kenaikan investasi benar-benar mencerminkan perbaikan struktural, bukan sekadar lonjakan administratif yang rapuh terhadap gejolak sentimen pasar.